Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya, mengisyaratkan potensi konflik yang bisa mengubah lanskap geopolitik kawasan. Dengan ancaman kegagalan kesepakatan diplomatik terakhir, Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump pada masa itu, diyakini tengah mempersiapkan opsi militer untuk menyerang sasaran-sasaran strategis di Teheran. Keputusan ini, jika diambil, bukan sekadar respons politik, melainkan sebuah langkah krusial yang akan memicu serangkaian konsekuensi tak terduga, mempengaruhi stabilitas regional dan global secara mendalam. Siapa yang akan terlibat, kapan operasi ini akan dilancarkan, di mana titik-titik krusialnya, mengapa AS mempertimbangkan tindakan ekstrem ini, dan bagaimana dampaknya akan terwujud, semuanya menjadi pertanyaan mendesak yang menggantung di udara.
Skenario 1: Serangan Terarah, Korban Sipil Minimal, Transisi ke Demokrasi
Dalam skenario paling optimis dari sudut pandang AS, operasi militer akan dimulai dengan serangan udara dan laut yang sangat terbatas dan terarah. Target utama adalah pangkalan militer vital milik Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan markas besar pasukan paramiliter Basij, yang menjadi tulang punggung kekuatan internal rezim. Selain itu, serangan juga akan menyasar situs peluncuran dan penyimpanan rudal balistik Iran yang tersembunyi di bawah permukaan tanah atau di balik formasi pegunungan yang kokoh, serupa dengan pemandangan pegunungan yang menakjubkan dalam resolusi 4K, serta fasilitas terkait program nuklir yang menjadi kekhawatiran utama komunitas internasional. Tujuan terselubung dari serangan presisi ini adalah untuk memicu keruntuhan rezim Ayatollah Ali Khamenei, yang diyakini sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan signifikan di tengah gejolak domestik. AS berharap ini akan membuka jalan bagi apa yang mereka sebut sebagai “transisi demokrasi” yang mulus, di mana Iran akan membuka diri secara luas terhadap dunia internasional, mengadopsi sistem politik yang lebih liberal dan transparan.
Namun, gambaran ideal ini sering kali berbenturan dengan realitas pahit sejarah. Intervensi militer negara-negara Barat di Irak pada tahun 2003 dan Libya pada tahun 2011, meskipun berhasil menggulingkan kediktatoran, tidak menghasilkan transisi yang mulus menuju demokrasi. Sebaliknya, kedua negara tersebut terjerumus ke dalam bertahun-tahun kekacauan, pertumpahan darah antarsuku dan faksi, serta ketidakstabilan yang berkepanjangan. Kontrasnya, Suriah, yang mengalami revolusi internal pada tahun 2024 tanpa dukungan militer Barat langsung untuk menggulingkan Bashar Al-Assad, justru menunjukkan nasib yang relatif lebih baik dalam hal kohesi nasional dan pencegahan kekacauan total, meskipun tetap dilanda konflik. Ini menunjukkan bahwa harapan akan transisi demokrasi yang cepat dan damai pasca-intervensi militer seringkali merupakan ilusi yang mahal.
Skenario 2: Rezim Bertahan, Kebijakan Melunak – “Model Venezuela”
Skenario kedua mengusulkan pendekatan yang lebih moderat, sering disebut sebagai “model Venezuela.” Dalam konteks ini, AS akan melakukan intervensi militer cepat dan tegas, namun dengan tujuan untuk membiarkan rezim yang berkuasa tetap berdiri, asalkan berbagai kebijakannya dimoderasi secara signifikan. Dalam kasus Iran, Republik Islam akan diizinkan untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi dengan sejumlah syarat yang ketat. Syarat-syarat ini mencakup pengurangan drastis atau penghentian dukungan terhadap berbagai milisi proksi di Timur Tengah, pembatasan atau penghentian program nuklir dan rudal balistik yang kontroversial, serta penurunan eskalasi respons terhadap gelombang demonstrasi internal yang terus bergejolak. AS berharap, dengan tekanan militer dan diplomatik yang kuat, Iran akan terpaksa mengubah arah kebijakannya tanpa harus menggulingkan seluruh struktur pemerintahan.
