Jumat dini hari, 30 Januari 2026, langit Jakarta menangis tanpa henti, mengguyur ibu kota dengan curah hujan yang begitu deras hingga memicu gelombang banjir di berbagai penjuru kota. Sejumlah 39 Rukun Tetangga (RT) dilaporkan terendam, memaksa warga untuk mengungsi dan meninggalkan kediaman mereka. Insiden ini, yang terjadi pasca hujan deras yang melanda sejak dini hari, kembali menyoroti kerentanan Jakarta terhadap bencana hidrometeorologi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menjadi garda terdepan dalam memantau dan menangani situasi ini, mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk meminimalkan dampak dan mempercepat surutnya genangan air. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD Jakarta, Mohamad Yohan, merinci bahwa banjir tidak hanya merendam pemukiman warga, tetapi juga menggenangi tiga ruas jalan utama di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Fenomena ini, menurut Yohan, disebabkan oleh kombinasi antara curah hujan yang sangat tinggi dan meluapnya sejumlah kali (sungai) yang melintasi wilayah perkotaan padat ini. Upaya penanggulangan segera dilakukan, melibatkan koordinasi erat dengan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, demi memastikan penanganan yang komprehensif dan efektif.
Detail Dampak Banjir dan Upaya Penanganan
Berdasarkan data terkini yang dihimpun oleh BPBD DKI Jakarta hingga Jumat, 30 Januari 2026, pukul 04.00 WIB, banjir telah menyebar di beberapa kelurahan di empat wilayah kota. Di Jakarta Utara, Kelurahan Cilincing mencatat 1 RT terendam dengan ketinggian air berkisar antara 20-30 sentimeter, dipicu oleh curah hujan tinggi dan luapan Kali Nagrak. Hal serupa terjadi di Kelurahan Marunda, Jakarta Utara, yang juga terdampak 1 RT dengan ketinggian air serupa, akibat penyebab yang sama. Di wilayah Jakarta Barat, Kelurahan Kedaung Kali Angke menjadi yang paling parah terdampak dengan 4 RT tergenang, diikuti oleh Kelurahan Kembangan Selatan dengan 3 RT, dan Kelurahan Rawa Buaya dengan 1 RT. Ketinggian air di area ini juga berkisar antara 20-30 sentimeter, dengan penyebab utama luapan Kali Mookervaart yang diperparah oleh curah hujan tinggi. Bergerak ke Jakarta Selatan, Kelurahan Pejaten Timur melaporkan 4 RT terendam, sementara Kelurahan Rawajati dan Tanjung Barat masing-masing terdampak 2 RT. Ketinggian air di wilayah ini menunjukkan tingkat keparahan yang lebih signifikan, mencapai 100-300 sentimeter, yang disebabkan oleh luapan Kali Ciliwung. Jakarta Timur juga tidak luput dari genangan, dengan Kelurahan Rawa Terate, Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, dan Balekambang melaporkan jumlah RT yang terendam bervariasi. Kelurahan Cawang menjadi yang terparah dengan 9 RT tergenang, diikuti oleh Bidara Cina, Kampung Melayu, dan Cililitan yang masing-masing terdampak 4 RT, serta Rawa Terate dan Balekambang masing-masing 1 RT. Ketinggian air di Jakarta Timur bervariasi antara 50-250 sentimeter, dengan penyebab utama adalah luapan Kali Ciliwung yang meluap akibat curah hujan ekstrem. Selain pemukiman, tiga ruas jalan utama juga dilaporkan tergenang, yaitu Jalan Rawa Indah Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, dengan ketinggian air 15 sentimeter; Jalan Pulo Raya IV di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan, dengan ketinggian air 25 sentimeter; dan Gang Langgar di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, dengan ketinggian air mencapai 50 sentimeter. BPBD Jakarta terus berupaya memonitor kondisi genangan air dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat surutnya air.
Respons Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Banjir
Menyikapi potensi peningkatan curah hujan yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terus terjadi di Jakarta selama beberapa hari ke depan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengambil langkah proaktif dengan memperpanjang kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Work From Home (WFH). Keputusan ini, yang diumumkan pada Kamis, 29 Januari 2026, akan berlaku hingga 1 Februari 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk mengurangi mobilitas warga di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu dan potensi bencana banjir yang meningkat. Dengan membatasi aktivitas di luar rumah, diharapkan dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit, meminimalkan potensi kecelakaan, dan memberikan ruang bagi petugas penanggulangan bencana untuk bekerja lebih efektif. Keputusan ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan urgensi penyesuaian kebijakan di tengah tantangan lingkungan perkotaan yang kompleks. Di sisi lain, muncul pula klaim dari Pramono terkait efektivitas modifikasi cuaca dalam menekan banjir di Jakarta, sebuah pernyataan yang mengindikasikan adanya eksplorasi solusi teknologi dalam penanggulangan bencana. Namun, fokus utama penanganan darurat tetap pada respons cepat BPBD dan koordinasi antarlembaga untuk mengatasi genangan yang ada.
Analisis Penyebab dan Dampak Jangka Panjang
Curah hujan tinggi yang melanda Jakarta pada 30 Januari 2026 hanyalah puncak gunung es dari permasalahan banjir yang kompleks di ibu kota. Data BPBD menunjukkan pola yang konsisten: luapan kali menjadi penyebab utama genangan, diperparah oleh intensitas hujan yang ekstrem. Kali Ciliwung, yang melintasi beberapa wilayah padat penduduk di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, kembali menunjukkan kapasitasnya yang tidak lagi memadai untuk menampung debit air yang meningkat. Hal ini tidak terlepas dari degradasi lingkungan, seperti alih fungsi lahan di daerah hulu, sedimentasi yang tinggi pada badan sungai, serta minimnya ruang terbuka hijau di perkotaan yang seharusnya berfungsi sebagai penampung air alami. Ketinggian air yang mencapai 3 meter di beberapa area di Jakarta Selatan dan Timur mengindikasikan kerentanan infrastruktur permukiman yang dibangun terlalu dekat dengan bantaran sungai atau di daerah resapan air yang sudah berkurang fungsinya. Dampak jangka panjang dari banjir ini tidak hanya terbatas pada kerugian materiil akibat rusaknya rumah dan harta benda, tetapi juga mencakup dampak sosial dan kesehatan. Warga yang terdampak seringkali mengalami trauma psikologis, kesulitan ekonomi akibat hilangnya mata pencaharian, serta peningkatan risiko penyakit akibat sanitasi yang buruk pasca-banjir. Selain itu, banjir yang berulang juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi kota, menghambat transportasi, dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Perlu adanya kajian mendalam dan implementasi solusi yang berkelanjutan, tidak hanya bersifat reaktif dalam penanganan banjir, melainkan juga preventif dan adaptif terhadap perubahan iklim serta urbanisasi yang terus berkembang pesat.
Ketinggian air yang bervariasi di setiap lokasi terdampak memberikan gambaran tentang kompleksitas penanganan banjir di Jakarta. Di beberapa titik, seperti Kelurahan Cilincing dan Marunda di Jakarta Utara, ketinggian air relatif dangkal (20-30 cm), menunjukkan bahwa genangan mungkin bersifat sementara dan lebih disebabkan oleh drainase yang tersumbat atau limpasan permukaan. Namun, di wilayah lain, seperti Pejaten Timur dan Rawajati di Jakarta Selatan, ketinggian air yang mencapai 100-300 cm mengindikasikan adanya luapan sungai yang signifikan dan berpotensi menimbulkan kerusakan struktural pada bangunan serta membahayakan keselamatan jiwa. Ketinggian air di Jakarta Timur yang mencapai 50-250 cm juga menunjukkan tingkat keparahan yang serupa, dengan luapan Kali Ciliwung yang menjadi biang keladi utama. Data ini juga menyoroti pentingnya pemetaan risiko banjir yang lebih detail, yang mempertimbangkan topografi lokal, kondisi infrastruktur drainase, serta kedekatan dengan badan air. Informasi ketinggian air ini krusial bagi tim SAR dan BPBD dalam menentukan prioritas evakuasi, jenis bantuan yang dibutuhkan, serta strategi penanganan yang paling efektif di setiap lokasi yang berbeda.
Koordinasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana seperti banjir. Keterlibatan Dinas Sumber Daya Air sangat vital dalam mengelola aliran sungai dan sistem drainase kota, memastikan pintu air berfungsi optimal, dan melakukan normalisasi sungai secara berkala. Dinas Bina Marga berperan dalam penanganan ruas jalan yang tergenang, memastikan kelancaran lalu lintas, dan melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat banjir. Sementara itu, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, bersama dengan BPBD, menjadi ujung tombak dalam operasi penyelamatan, evakuasi warga, dan pendistribusian bantuan logistik. Keberhasilan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada kecepatan respons, tetapi juga pada efektivitas komunikasi dan sinergi antarinstansi. Dalam konteks ini, pernyataan Yohan mengenai koordinasi yang terus dilakukan menunjukkan adanya upaya untuk memastikan penanganan yang terpadu. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana menjaga sinergi ini tetap kuat dalam jangka panjang, bahkan di luar masa-masa darurat bencana, untuk membangun ketahanan kota terhadap ancaman banjir yang semakin nyata.
