PURBALINGGA, JAWA TENGAH – Menanggapi bencana dahsyat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Purbalingga pada Jumat, 23 Januari 2026, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara sigap melakukan kunjungan lapangan pada Jumat, 30 Januari 2026. Kunjungan ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan sebuah mandat untuk mempercepat penanganan dan memastikan nasib ratusan warganya yang terdampak. Fokus utama adalah pada pembangunan kembali 300 rumah yang rata dengan tanah akibat amukan alam, serta pemulihan infrastruktur vital yang ikut hancur, seperti delapan jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian dan aksesibilitas masyarakat. Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menyediakan hunian tetap (huntap) yang aman dan layak bagi para penyintas bencana, menandai langkah awal pemulihan komprehensif yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan instansi.
Bencana hidrometeorologi yang menghantam Purbalingga pada 23 Januari 2026, tepatnya sekitar pukul 22.00 WIB, telah meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam. Empat desa yang terbagi dalam dua kecamatan menjadi saksi bisu keganasan alam: Desa Sangkanayu dan Lambur di Kecamatan Mrebet, serta Desa Kutabawa dan Serang di Kecamatan Karangreja. Peristiwa tragis ini tidak hanya merenggut rumah, tetapi juga mengikis rasa aman dan stabilitas kehidupan ratusan kepala keluarga. Menyadari skala keparahan bencana, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam kunjungannya pada 30 Januari 2026, mengeluarkan pernyataan tegas mengenai rencana relokasi dan pembangunan kembali 300 unit rumah warga yang telah hilang. Rencana ini akan dimulai dengan penyediaan hunian sementara (huntara) sebagai langkah mitigasi jangka pendek, sebelum dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap (huntap) yang permanen dan terjamin keamanannya. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemulihan yang terstruktur, memastikan bahwa setiap warga yang kehilangan tempat tinggal mendapatkan kembali fondasi kehidupan mereka.
Relokasi 300 Rumah: Dari Huntara Menuju Huntap yang Berkelanjutan
Komitmen Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk membangun kembali 300 rumah warga yang terdampak banjir dan longsor di Purbalingga bukan sekadar janji, melainkan sebuah program strategis yang akan melibatkan kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kementerian terkait. Proses ini dipandang sebagai tugas yang kompleks, membutuhkan pendekatan yang cermat dan sosialisasi yang mendalam kepada seluruh korban bencana. “Ini tidak gampang, jadi perlu ada sosialisasi dan pendekatan. Semua korban harus terdata secara by name by address,” tegas Gubernur Luthfi, menggarisbawahi pentingnya akurasi data dalam setiap tahapan penanganan. Pendekatan “by name by address” ini krusial untuk memastikan bahwa bantuan dan program relokasi tepat sasaran, menjangkau setiap individu dan keluarga yang berhak. Tahap awal akan difokuskan pada penyediaan hunian sementara (huntara) yang berfungsi sebagai tempat berlindung darurat bagi para pengungsi, memberikan kelegaan sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap (huntap) rampung. Proses transisi dari huntara ke huntap ini akan dikelola secara hati-hati, memastikan bahwa lokasi huntap yang dipilih aman dari potensi bencana di masa depan dan memiliki akses terhadap fasilitas publik yang memadai. Keterlibatan kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diharapkan dapat mempercepat proses teknis dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan hunian yang kokoh dan layak huni.
Lebih lanjut, gubernur menekankan bahwa penyediaan hunian tetap ini tidak hanya sekadar membangun fisik bangunan, tetapi juga membangun kembali komunitas dan rasa aman bagi masyarakat. “Semua korban harus terdata secara by name by address,” ujar Ahmad Luthfi, menunjukkan pentingnya pendataan yang akurat untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang terlewatkan dalam program pemulihan ini. Pendataan yang detail ini akan menjadi dasar bagi perencanaan kebutuhan material, tenaga kerja, dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Proses sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terdampak juga menjadi kunci, agar mereka memahami seluruh tahapan program relokasi dan pembangunan, serta dapat berpartisipasi aktif dalam prosesnya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan adanya huntara, warga yang kehilangan tempat tinggal dapat segera memiliki tempat berlindung yang aman, sementara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terus berupaya mencari dan menyiapkan lokasi yang paling sesuai untuk huntap, mempertimbangkan aspek geologis, aksesibilitas, serta ketersediaan lahan yang memadai.
Infrastruktur Kritis Pulih: Jembatan sebagai Prioritas Pemulihan Ekonomi
Selain fokus pada perumahan, bencana banjir dan longsor di Purbalingga juga meninggalkan dampak kerusakan yang signifikan pada infrastruktur vital, terutama delapan jembatan yang dilaporkan putus. Kerusakan ini berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, mengingat jembatan merupakan penghubung krusial antarwilayah. Menyadari urgensi ini, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa perbaikan jembatan menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. “Proses perbaikan jembatan menjadi prioritas karena merupakan penghubung jalur ekonomi dan hajat hidup orang banyak,” ungkapnya. Langkah jangka pendek yang diambil adalah menyambung kembali jembatan yang putus dengan menggunakan jembatan sementara. Penggunaan jembatan sementara ini bertujuan untuk segera memulihkan aksesibilitas transportasi barang dan orang, sehingga aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan normal secepat mungkin. Paralel dengan itu, program perbaikan dan pembangunan jembatan permanen akan segera disiapkan. Upaya ini akan melibatkan kajian teknis yang mendalam untuk memastikan jembatan yang dibangun memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap bencana di masa mendatang dan dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan instansi teknis terkait lainnya akan dilakukan untuk mempercepat proses perencanaan, desain, dan konstruksi jembatan-jembatan yang rusak.
Perbaikan jembatan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga aspek strategis dalam pemulihan ekonomi daerah. Jembatan yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi kelancaran distribusi logistik, akses petani ke pasar, serta pergerakan tenaga kerja. Dengan demikian, pemulihan infrastruktur jembatan secara langsung berkontribusi pada revitalisasi sektor ekonomi yang terdampak bencana. Gubernur Luthfi juga memantau langsung penanganan di lapangan, termasuk kunjungan ke Posko Balai Desa Serang untuk menggelar rapat percepatan penanganan bencana bersama lintas instansi. Selain itu, ia juga menyempatkan diri mengunjungi lokasi pengungsian warga di Villa Serang, meninjau Dusun Gunungmalang dan Dusun Kaliurip yang terdampak parah, serta mengecek kesiapan dapur umum yang didirikan oleh Brimob. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana yang holistik, mulai dari respons cepat, pemulihan infrastruktur, hingga dukungan psikososial bagi para korban.
Bantuan Komprehensif dan Dukungan Moral untuk Masyarakat Bangkit
Dalam upaya penanganan pascabencana, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, tidak hanya berfokus pada aspek fisik seperti pembangunan rumah dan perbaikan infrastruktur, tetapi juga memberikan perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan moral bagi para pengungsi. Hal ini ditunjukkan melalui penyerahan bantuan simbolis senilai hampir Rp700 juta yang mencakup berbagai item penting. Bantuan tersebut meliputi permakanan, yang menjadi prioritas utama untuk memastikan ketersediaan pangan bagi para pengungsi, mainan anak-anak untuk memberikan sedikit kelegaan dan keceriaan di tengah situasi sulit, pakaian untuk memenuhi kebutuhan sandang, serta bantuan perumahan yang merupakan bagian dari program relokasi jangka panjang. “Dalam penanganan bencana ini, masyarakat tidak hanya diberi bantuan dapur umum maupun bantuan lainnya tetapi yang penting masyarakat harus bisa bangkit dan eksis kembali itu jauh lebih penting,” ungkap Gubernur Luthfi, menekankan bahwa tujuan akhir dari seluruh upaya penanganan adalah memberdayakan masyarakat agar dapat kembali bangkit dan melanjutkan kehidupan mereka dengan mandiri dan tangguh. Dukungan psikososial dan motivasi untuk bangkit kembali menjadi elemen krusial dalam proses pemulihan pascabencana, melengkapi bantuan material yang diberikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat terdampak hingga mereka benar-benar pulih dan mandiri.
Di sisi lain, Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menjelaskan bahwa proses pencarian lokasi untuk hunian tetap (huntap) bagi 300 rumah warga terdampak bencana masih terus dilakukan. Upaya ini melibatkan partisipasi aktif dari masing-masing Kepala Desa di wilayah yang terkena dampak, guna memastikan bahwa lokasi yang dipilih adalah yang paling aman dan sesuai. “Kami sedang cari lokasinya dan hitung kebutuhan pembangunan,” jelas Bupati Hanif, mengindikasikan bahwa proses perencanaan dan kalkulasi kebutuhan pembangunan huntap sedang berjalan intensif. Keterlibatan kepala desa sangat penting karena mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi wilayah dan kebutuhan spesifik warganya. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, bersama dengan partisipasi aktif dari masyarakat di tingkat desa, menjadi kunci keberhasilan program relokasi dan pemulihan pascabencana. Dengan adanya sinergi yang kuat, diharapkan proses pemulihan di Purbalingga dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal bagi seluruh warga yang terdampak.
