Ketegangan internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mencuat ke permukaan menyusul adanya perbedaan pandangan yang tajam terkait arah kebijakan luar negeri organisasi terhadap inisiatif geopolitik global. Polemik ini dipicu oleh pernyataan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, yang secara terbuka mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia bergabung ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace, sebuah lembaga internasional yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Namun, dukungan tersebut segera mendapatkan bantahan keras dari jajaran Syuriyah PBNU pada Sabtu, 31 Januari 2026, yang menegaskan bahwa pernyataan tersebut hanyalah pendapat pribadi dan bukan merupakan keputusan resmi organisasi. Situasi ini mencerminkan adanya keretakan dalam mekanisme pengambilan keputusan kolektif-kolegial di organisasi Islam terbesar di dunia tersebut, terutama dalam merespons isu sensitif mengenai perjuangan kemerdekaan Palestina dan diplomasi internasional.
Katib Syuriyah PBNU, Ahmad Tajul Mafakhir, atau yang akrab disapa Gus Tajul, memberikan klarifikasi mendalam mengenai posisi organisasi terhadap isu Dewan Perdamaian tersebut. Dalam keterangan resminya, Gus Tajul menyatakan keterkejutannya saat mengetahui adanya klaim dukungan organisasi yang disampaikan oleh Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU pada Jumat, 30 Januari 2026. Menurut Gus Tajul, hingga detik ini, jajaran Syuriyah yang memegang otoritas tertinggi dalam urusan kebijakan strategis dan keagamaan belum pernah diajak duduk bersama untuk membahas, apalagi menyetujui, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Ia menekankan bahwa setiap langkah yang menyangkut hubungan internasional dan kebijakan publik yang berdampak luas harus melewati mekanisme rapat resmi yang melibatkan unsur Syuriyah dan Tanfidziyah secara utuh. Tanpa adanya proses musyawarah tersebut, segala pernyataan yang keluar ke publik dianggap sebagai manuver individu yang berisiko merusak marwah dan independensi PBNU di mata umat dan dunia internasional.
Dinamika Syuriyah dan Tanfidziyah: Krisis Kolektif-Kolegial
Persoalan ini sebenarnya merupakan puncak dari gunung es ketegangan yang telah berlangsung di internal PBNU selama beberapa bulan terakhir. Berdasarkan catatan kronologi konflik organisasi, bibit perselisihan telah muncul sejak akhir tahun 2025, di mana Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 sempat mengeluarkan rekomendasi yang sangat krusial, termasuk pembahasan mengenai evaluasi kepemimpinan di tingkat Tanfidziyah. Katib Syuriyah lainnya, KH Sarmidi Husna, sebelumnya juga sempat menegaskan bahwa surat-surat edaran dan keputusan yang lahir dari rapat harian Syuriyah memiliki kekuatan hukum yang sah dan wajib ditaati oleh seluruh fungsionaris PBNU. Oleh karena itu, ketika Gus Yahya menyampaikan dukungan terhadap Dewan Perdamaian bentukan Trump tanpa restu Syuriyah, hal ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Gus Tajul memperingatkan bahwa klaim sepihak seperti ini dapat menimbulkan kebingungan yang masif di tingkat akar rumput (nahdliyin), mengingat Dewan Perdamaian tersebut memiliki latar belakang politik yang kontroversial karena keterkaitannya dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa lalu.
Di sisi lain, KH Yahya Cholil Staquf memiliki argumentasi strategis di balik dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto. Dalam pandangan Gus Yahya, bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian adalah langkah taktis agar Indonesia tidak absen dalam setiap ikhtiar global yang berkaitan dengan masa depan Palestina. Ia berpendapat bahwa keterlibatan aktif dalam lembaga internasional, terlepas dari siapa inisiatornya, merupakan jalan paling efektif untuk memastikan suara Indonesia tetap didengar dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Gus Yahya meyakini bahwa komitmen abadi Indonesia terhadap Palestina harus diwujudkan melalui kehadiran di meja-meja perundingan internasional yang strategis. Baginya, Board of Peace dapat menjadi instrumen baru untuk mencari solusi perdamaian yang lebih konkret. Namun, argumentasi ini justru menjadi titik api perdebatan, karena sebagian kalangan di PBNU menganggap inisiatif Donald Trump di masa lalu sering kali dianggap tidak menguntungkan posisi Palestina, sehingga dukungan terhadap lembaga tersebut memerlukan kajian yang jauh lebih mendalam dan komprehensif.
Mekanisme Organisasi dan Dampak Terhadap Akar Rumput
Gus Tajul secara tegas mendorong agar setiap langkah strategis PBNU dikembalikan ke meja rapat resmi guna menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia mengingatkan bahwa PBNU bukan milik perorangan, melainkan sebuah jam’iyah yang bergerak berdasarkan kesepakatan para ulama. “Jangan sampai pendapat pribadi diklaim sebagai suara jam’iyah,” tegasnya. Ketegasan Syuriyah ini juga didasari pada kekhawatiran akan polarisasi di internal warga Nahdlatul Ulama yang sangat sensitif terhadap isu-isu Timur Tengah. Jika PBNU terlihat memberikan “cek kosong” terhadap inisiatif internasional yang belum jelas arahnya, hal itu dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan basis massa terhadap kepemimpinan pusat. Oleh karena itu, jajaran Syuriyah meminta agar segala bentuk komunikasi publik yang membawa nama besar organisasi harus didasarkan pada keputusan kolektif yang telah matang, bukan sekadar respons spontan terhadap dinamika politik pemerintahan yang sedang berjalan.
Konflik internal ini juga mencerminkan peta persaingan pengaruh antara faksi-faksi di PBNU yang memiliki cara pandang berbeda dalam memosisikan organisasi di hadapan kekuasaan. Sebagaimana yang terjadi dalam pertemuan daring dengan para ketua PWNU dan PCNU yang dipimpin oleh Gus Yahya dan Amin Said Husni beberapa waktu lalu, terdapat upaya untuk melakukan konsolidasi organisasi. Namun, upaya tersebut tampaknya belum sepenuhnya mampu meredam gejolak di tingkat Syuriyah yang merasa fungsi pengawasannya mulai terabaikan. Dengan munculnya kasus Dewan Perdamaian ini, publik kini menanti apakah PBNU akan mampu menyelesaikan kemelut internalnya melalui mekanisme musyawarah yang bermartabat, ataukah perbedaan tajam antara Ketum Tanfidziyah dan jajaran Syuriyah ini akan membawa organisasi ke dalam krisis kepemimpinan yang lebih dalam di masa depan. Fokus utama saat ini adalah bagaimana menjaga agar PBNU tetap konsisten pada jalur khittahnya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang independen dan tetap menjadi garda terdepan dalam membela kemanusiaan, khususnya bagi bangsa Palestina, tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis sesaat.
