Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan perombakan total terhadap seluruh jajaran direksi Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) sebagai langkah drastis untuk membersihkan birokrasi perbankan dari praktik yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Kebijakan strategis ini diumumkan di kawasan Bogor pada Sabtu (31/1/2026) melalui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi menoleransi manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih mengutamakan penyaluran kredit bagi pengusaha besar dibandingkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini diambil sebagai respons atas rapuhnya sistem pengawasan dan tata kelola yang dianggap telah melenceng dari mandat konstitusi untuk memakmurkan rakyat, sekaligus menjadi bagian dari agenda besar Prabowo dalam menghentikan kebocoran anggaran negara yang mencapai angka fantastis akibat pengelolaan yang tidak masuk akal.
Keputusan untuk mencopot seluruh direksi Bank Himbara—yang mencakup bank-bank plat merah utama di Indonesia—didasari oleh evaluasi mendalam mengenai ketimpangan akses permodalan. Pemerintah menyoroti fenomena di mana perbankan negara justru lebih “menertibkan” dan memprioritaskan para konglomerat untuk mendapatkan fasilitas kredit triliunan rupiah, sementara pengusaha kecil harus menghadapi prosedur yang rumit dan akses yang terbatas. Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo melihat adanya anomali dalam birokrasi perbankan saat ini, di mana kursi pimpinan justru menjadi sumber kelemahan sistem pengawasan. Dengan mengganti seluruh nakhoda di bank-bank tersebut, pemerintah berharap dapat menginstal sistem tata kelola baru yang lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar berfungsi sebagai mesin penggerak ekonomi kerakyatan, bukan sekadar pelayan kepentingan elite bisnis tertentu.
Ultimatum Tantiem dan Pemangkasan Struktur Komisaris BUMN
Selain masalah penyaluran kredit, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti beban finansial yang ditanggung BUMN akibat pemberian bonus atau tantiem yang tidak proporsional dengan kinerja perusahaan. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo secara tegas memberikan ultimatum kepada para direksi dan komisaris BUMN: jika mereka merasa keberatan dengan kebijakan penghapusan atau pengurangan tantiem demi efisiensi negara, maka mereka dipersilakan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pemerintah menilai bahwa banyak perusahaan negara yang dikelola secara tidak masuk akal sehingga terus mengalami kerugian, namun jajaran pimpinannya tetap menikmati fasilitas mewah dan bonus besar. Prabowo menegaskan bahwa pengabdian di BUMN harus didasari oleh semangat patriotisme, bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat.
Struktur dewan komisaris juga tidak luput dari radar perombakan. Presiden berencana memangkas jumlah anggota komisaris dalam satu perusahaan BUMN yang selama ini dianggap terlalu gemuk dan hanya berfungsi sebagai bagi-bagi jatah jabatan politik atau balas budi. Prabowo menilai efisiensi tidak akan tercapai selama struktur organisasi di tingkat atas masih dipenuhi oleh personel yang tidak memberikan nilai tambah signifikan terhadap kemajuan perusahaan. Dengan pengurangan jumlah komisaris dan pengetatan aturan mengenai tantiem, pemerintah memproyeksikan penghematan anggaran yang besar yang nantinya dapat dialokasikan kembali untuk program-program kesejahteraan masyarakat dan penguatan modal bagi sektor-sektor produktif di akar rumput.
Mencari Generasi Muda Militan Melalui Talent Scouting
Sebagai pengganti jajaran direksi lama, Pemerintah kini tengah menjalankan metode talent scouting atau pencarian bakat secara masif untuk menjaring nakhoda baru yang berasal dari generasi muda. Fokus utama pencarian ini bukan lagi pada sosok-sosok yang telah lama bercokol di lingkaran kekuasaan atau memiliki kedekatan politik, melainkan pada figur yang memiliki kombinasi antara kemampuan intelektual yang tajam dan pengalaman praktis yang mumpuni. Kriteria utama yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo adalah integritas, nasionalisme tinggi, dan sifat “militan” dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Pemerintah menginginkan anak-anak muda yang cerdas dan kredibel untuk memimpin “perahu” ekonomi nasional agar lebih lincah dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
- Integritas Tinggi: Calon direksi harus memiliki rekam jejak yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Visi Kerakyatan: Memiliki komitmen kuat untuk memprioritaskan pembiayaan bagi sektor UMKM dan pengusaha lokal.
- Kemampuan Intelektual dan Praktisi: Tidak hanya menguasai teori perbankan, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan di lapangan dengan cepat.
- Semangat Militansi: Siap bekerja di bawah tekanan untuk mencapai target swasembada ekonomi dan menghilangkan kebocoran anggaran.
- Nasionalisme: Memiliki rasa cinta Tanah Air yang mendalam sehingga kepentingan negara selalu diletakkan di atas kepentingan golongan atau pribadi.
Melawan Dominasi 10 Pengusaha Besar dan Kebocoran Rp5.770 Triliun
Langkah pembersihan di tubuh Bank Himbara ini juga merupakan bagian dari perang yang lebih luas melawan ketimpangan ekonomi nasional. Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan data mengejutkan bahwa kekayaan alam Indonesia saat ini sebagian besar hanya dinikmati oleh sekitar 10 pengusaha besar. Para pengusaha ini dituding menjalankan bisnis dengan kedok legalitas yang sah, namun secara substansi melakukan tindakan ilegal yang merugikan negara. Praktik-praktik manipulatif ini disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya kebocoran anggaran negara yang mencapai angka fantastis, yakni Rp5.770 triliun. Angka ini mencerminkan betapa besarnya potensi ekonomi Indonesia yang hilang akibat sistem yang korup dan tidak berpihak pada kepentingan nasional.
Kedaulatan ekonomi Indonesia saat ini dinilai tengah terancam oleh dominasi kelompok tertentu yang mampu mendikte kebijakan melalui kekuatan finansial mereka. Presiden Prabowo menekankan bahwa kedaulatan negara tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari kemandirian ekonomi. Jika sektor perbankan dan sumber daya alam terus dikuasai oleh segelintir orang yang tidak memiliki komitmen terhadap pembangunan nasional, maka kesejahteraan rakyat akan sulit tercapai. Oleh karena itu, penertiban terhadap Bank Himbara menjadi krusial karena bank-bank tersebut merupakan jantung dari sirkulasi modal di Indonesia yang seharusnya digunakan untuk membiayai kedaulatan bangsa, bukan memperkaya segelintir pemain kotor.
Tindakan Tegas Melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan
Selain sektor perbankan, pemerintah juga bergerak aktif melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Sjafrie Sjamsoeddin, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas, memastikan bahwa pihaknya akan bertindak tanpa kompromi terhadap praktik pertambangan dan penyelundupan ilegal yang telah marak terjadi sejak era reformasi. Komoditas strategis seperti timah dan kelapa sawit menjadi fokus utama penertiban karena seringkali menjadi lahan basah bagi praktik “bisnis legal rasa ilegal”. Banyak perusahaan yang memiliki izin resmi namun melakukan eksploitasi di luar koordinat yang ditentukan atau melakukan penggelapan pajak yang merugikan keuangan negara secara masif.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat penuh kepada Satgas PKH untuk mengejar para pemain kotor yang merusak ekosistem hutan dan merampas hak negara demi kepentingan pribadi. Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan potensi pendapatan negara yang selama ini hilang dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan kaidah lingkungan dan hukum yang berlaku. Dengan sinergi antara perombakan manajemen perbankan di Bank Himbara dan penegakan hukum di sektor sumber daya alam, pemerintahan Prabowo optimis dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat, adil, dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia.
