- Emiten Grup Sinarmas Dian Swastatika (DSSA) akan Stock Split 1:25, Cek Jadwalnya
- Geger di Bursa: Polemik Data, Masuknya Danantara hingga Mundurnya Bos OJK – BEI
- Net Sell Asing Tembus Rp 13,9 T Sepekan, Investor Lepas Saham BBCA hingga BMRI
Gejolak hebat melanda pasar modal Indonesia pada akhir Januari 2026, ditandai dengan pengunduran diri mengejutkan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, pada Jumat (30/1). Keputusan drastis ini datang menyusul pengumuman krusial dari MSCI, lembaga indeks investasi global terkemuka, yang menangguhkan sementara proses rebalancing indeks saham Indonesia yang seharusnya dilakukan pada Februari 2026. MSCI secara eksplisit mempertanyakan transparansi dan konsistensi data kepemilikan saham emiten yang tercatat di BEI, memicu kekhawatiran serius di kalangan investor global. Dampaknya terasa seketika, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hampir 7% dalam sepekan, mencapai level terendah 8.187 pada Rabu (28/1/2026), bahkan sempat memicu trading halt. Kondisi ini diperparah dengan aksi jual bersih investor asing yang mencapai Rp 13,9 triliun dalam sepekan, menyasar saham-saham unggulan seperti BBCA dan BMRI, serta penurunan rating pasar saham Indonesia oleh dua raksasa perbankan investasi AS, Goldman Sachs dan UBS AG. Krisis kepercayaan ini tidak hanya mengguncang BEI, tetapi juga merembet ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana empat pejabat seniornya juga dilaporkan mengundurkan diri dalam satu hari, menandakan adanya ketegangan serius di sektor keuangan nasional.
Pengunduran diri Iman Rachman, yang disampaikan kepada awak media di media center Gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1) pagi, mengejutkan banyak pihak, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar. Mahendra, dalam konferensi pers pada Kamis (29/1), mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak menduga Iman akan mengambil langkah ekstrem tersebut. Bahkan, dalam komunikasi terakhir, tidak ada indikasi sedikit pun mengenai rencana pengunduran diri. “Baru tadi pagi (tahu Iman mundur). Saya lihatnya di Youtube,” ujar Mahendra, menggambarkan betapa mendadaknya keputusan tersebut. Iman Rachman sendiri menegaskan bahwa keputusannya adalah murni demi kepentingan pasar modal Indonesia, sebuah bentuk pertanggungjawaban atas gejolak yang terjadi dua hari sebelumnya. “Sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang terjadi dua hari ini, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama BEI,” tegas Iman, sebuah pernyataan yang menggarisbawahi beratnya tekanan yang ia hadapi.
Polemik Data Transparansi dan Batasan Regulasi
Akar permasalahan dari krisis kepercayaan ini tak bisa dilepaskan dari rilis MSCI yang secara gamblang mempertanyakan integritas data pemegang saham emiten di bursa. Lembaga investasi global tersebut secara spesifik meminta BEI untuk menyerahkan data seluruh penerima manfaat akhir saham atau beneficial owner dari masing-masing emiten. Permintaan ini adalah standar global untuk memastikan transparansi kepemilikan dan mencegah praktik-praktik yang merugikan investor, seperti goreng-gorengan saham atau manipulasi pasar. Iman Rachman mengakui telah berkomunikasi intensif dengan MSCI terkait permintaan data ini. Namun, sebagai pejabat BEI, ia merasa terikat oleh ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang membatasi pembukaan data investasi secara menyeluruh. Konflik antara tuntutan transparansi global dan batasan regulasi domestik menjadi inti dari kebuntuan ini. Sebagai alternatif, Iman menyatakan kesanggupan untuk memberikan data pemegang saham di BEI yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang menurutnya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. “Saya mesti jelasin sama MSCI. Kalau lo minta itu, gua nggak mungkin bisa. Gitu kan? Mungkin negara lain boleh. Nih saya kasih tahu, di Thailand boleh, di bawah 5%,” jelas Iman, menyoroti perbedaan standar dan regulasi antarnegara.
Dalam pengumuman terbarunya yang dikutip pada Rabu (28/1), MSCI menyatakan telah menyelesaikan proses konsultasi terkait penilaian free float saham Indonesia. Mereka menyoroti kekhawatiran sebagian besar investor global terhadap penggunaan Laporan Komposisi Kepemilikan Bulanan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai dasar penghitungan free float. Menurut MSCI, untuk mengatasi kekhawatiran ini, diperlukan informasi yang lebih rinci dan andal tentang struktur kepemilikan saham, termasuk pemantauan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi, guna mendukung penilaian yang kuat terhadap saham beredar bebas dan kelayakan investasi di seluruh sekuritas Indonesia. MSCI memberikan tenggat waktu hingga Mei 2026 bagi BEI dan otoritas terkait untuk memberikan revisi data yang diminta, sebelum peninjauan dan kajian ulang kembali dilakukan. Iman Rachman menyadari bahwa rilis MSCI ini bukan tanpa peringatan sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa BEI telah beberapa kali berdiskusi dengan MSCI sebelum pengumuman tersebut keluar. Namun, langkah negosiasi Iman dinilai belum cukup oleh beberapa pihak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, saat ditemui di kantor Danantara, Jakarta, Jumat (30/1), secara terang-terangan menyebut pengunduran diri Iman sebagai konsekuensi dari kesalahan fatal karena tidak menindaklanjuti masukan atau pertanyaan dari MSCI, yang berujung pada ambruknya IHSG dua hari beruntun. Purbaya menekankan pentingnya perbaikan segera di pasar modal untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan, mengingat upaya pemerintah yang tengah gencar melakukan perbaikan kondisi perekonomian dalam negeri.
Perbedaan Karakteristik Pasar Modal Indonesia dan Tantangan Ke Depan
Iman Rachman menolak tudingan Purbaya dan bersikeras bahwa ia bersama otoritas BEI, OJK, dan KSEI, telah berupaya merespons permintaan MSCI sesuai prosedur. Menurutnya, otoritas telah melakukan perbaikan terkait dengan data free float yang ada. “Sudah selama ini kita lakukan, kita perbaiki, tetapi mungkin belum memuaskan,” ujar Iman, mengakui bahwa upaya mereka mungkin belum memenuhi ekspektasi MSCI. Ia juga mengakui adanya keterlambatan dalam memenuhi tenggat waktu yang diberikan MSCI. Dalam pembicaraan awal, BEI diminta memberikan jawaban paling lambat 15 Januari 2026 mengenai data apa saja yang akan diberikan. Namun, data berikutnya yang lebih kompleks masih memerlukan waktu pengembangan. “Itu yang kita bicarakan waktu itu, ada perubahan dan pengembangan, dan kita berikan dulu itu sesuai dengan yang disampaikan. Tetapi mereka aware bahwa dokumen pengembangan kita ini perlu waktu,” jelas Iman, menyoroti kompleksitas teknis dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem data yang sesuai.
Lebih lanjut, Iman menjelaskan bahwa bukan berarti BEI tidak melakukan apa-apa, melainkan data yang telah diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan metodologi yang digunakan MSCI. Ia juga menyoroti bahwa MSCI tidak secara spesifik menyebutkan data apa saja yang dibutuhkan, menyebabkan BEI ragu dan harus meraba-raba jenis data yang harus disampaikan, mengingat perbedaan praktik di bursa negara lain. “Nah, ini yang kita coba lakukan sesuai dengan aturan yang dimungkinkan di Indonesia. Misalnya, kita tidak bisa memberikan sesuatu yang di luar ketentuan hukum dan aturan di Indonesia,” kata Iman, menegaskan komitmen BEI pada regulasi domestik. Iman juga mencoba mengedukasi MSCI mengenai karakteristik unik pasar modal Indonesia, di mana sebagian besar korporasi yang terlibat di Bursa Tanah Air menempatkan investasi saham sebagai trading, bukan buy and hold atau beli untuk disimpan dalam jangka panjang. “Jadi kami justru tadi, tujuannya bukan hanya mengikuti MSCI, tapi juga mengedukasi MSCI bahwa korporasi yang ada di Indonesia ini memang adalah institusi yang melakukan perdagangan,” ujar Iman, menunjukkan upaya BEI untuk menjembatani perbedaan pemahaman. Meskipun demikian, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, meyakini bahwa data daftar pemegang saham emiten yang telah diberikan kepada MSCI adalah data yang sahih dan akurat. “Cuman sekarang mungkin, ke MSCI kebutuhan dengan data yang kita sediakan ini, belum match. Nah ini yang kita upayakan untuk kita perbaiki gitu ya. Itu sih mungkin yang paling penting,” ucap Irvan, mengindikasikan bahwa masalah utamanya adalah ketidaksesuaian format atau detail data, bukan ketidakbenaran.
Kini, dengan mundurnya Iman Rachman, kursi Direktur Utama BEI menjadi kosong di tengah tenggat waktu Mei 2026 yang terus berjalan. Proses ini akan menjadi bagian krusial dari evaluasi lanjutan MSCI terhadap pasar saham Indonesia, dengan implikasi besar terhadap peninjauan indeks di masa depan. Lebih dari sekadar pergantian pimpinan, gejolak ini menegaskan bahwa keandalan data, ketepatan dalam merespons tenggat, dan kredibilitas institusi kini menjadi faktor kunci penentu daya saing pasar modal Indonesia di kancah global. Tantangan ke depan adalah bagaimana otoritas pasar modal Indonesia dapat secara efektif menavigasi kompleksitas regulasi domestik sambil memenuhi tuntutan transparansi internasional, demi mengembalikan kepercayaan investor dan memastikan stabilitas pasar jangka panjang.
