Dalam sebuah manuver geopolitik yang berani dan memicu perdebatan, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengemukakan wacana ambisius untuk membeli Greenland dari Denmark. Proposal ini, yang diungkapkan seiring dengan visinya untuk “mengibarkan bendera AS ke cakrawala baru” dan menjadikan Amerika sebagai “negara yang akan memperluas wilayahnya” saat dilantik Januari 2025, bukan sekadar gagasan baru melainkan resonansi kuat dari sejarah ekspansionis AS yang panjang. Sejak kelahirannya pada 1776, Amerika Serikat telah secara sistematis memperluas teritorinya, seringkali melalui perjanjian pembelian yang strategis, sebuah pendekatan yang kini kembali mencuat dalam konteks pulau terbesar di dunia yang strategis ini. Wacana ini memicu pertanyaan tentang motif di balik keinginan AS untuk akuisisi semacam itu dan bagaimana ia selaras dengan doktrin-doktrin historis seperti Manifest Destiny dan Doktrin Monroe, yang telah lama menjadi pendorong utama intervensi dan ekspansi Washington di panggung global.
Kecenderungan untuk memperluas wilayah, seperti yang diutarakan Trump, bukan hal asing dalam narasi sejarah Amerika. Walter McDougall, seorang sejarawan terkemuka dari Universitas Pennsylvania, mencatat bahwa “Kebijakan Trump mengingatkan kita pada tradisi tanah yang dijanjikan dari Doktrin Monroe.” Doktrin yang dicetuskan sejak tahun 1823 ini telah menjadi landasan filosofis bagi intervensi dan ekspansi AS di belahan bumi barat, seringkali dengan alasan untuk mencegah kekuatan Eropa lainnya menguasai wilayah yang dianggap vital bagi keamanan dan kepentingan Amerika. Jay Sexton, seorang sejarawan dari Universitas Missouri, menambahkan bahwa, “Seperti Greenland, AS berpendapat bahwa mereka perlu merebut wilayah-wilayah tersebut sebelum jatuh ke kekuatan lain,” sebuah argumen yang secara konsisten digunakan untuk membenarkan akuisisi teritorial. Meskipun perang seringkali menjadi sarana utama bagi negara-negara untuk memperluas kekuasaan, dengan menaklukkan penduduk asli atau mengusir pemukim, Amerika Serikat juga memiliki siasat lain yang unik: membeli wilayah dari negara-negara berdaulat. Pendekatan ini, yang kini dihidupkan kembali oleh Trump untuk Greenland, telah membentuk peta Amerika modern dan mencerminkan strategi geopolitik yang cerdik, meski terkadang kontroversial.
Jejak Sejarah Akuisisi Teritorial AS Melalui Pembelian
Sejarah Amerika Serikat dipenuhi dengan episode-episode pembelian wilayah yang monumental, mengubah negara yang semula kecil menjadi kekuatan benua. Proses ekspansi ini dimulai tak lama setelah kemerdekaan pada tahun 1776, dan seringkali melibatkan pembayaran kompensasi kepada kekuatan asing sebagai bentuk ganti rugi atas pengambilan wilayah. Salah satu contoh awal adalah perjanjian dengan Spanyol terkait wilayah Florida pada tahun 1819, di mana AS membayar sejumlah uang untuk mengamankan kepemilikan atas semenanjung strategis tersebut.
Pembelian Louisiana (1803): Ekspansi Pertama yang Mengubah Peta
Keputusan visioner Presiden Thomas Jefferson untuk membeli wilayah Louisiana dari Prancis pada tahun 1803 menandai ekspansi teritorial terbesar dan paling signifikan dalam sejarah awal Amerika Serikat. Pada saat itu, Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte tengah menghadapi tantangan besar. Mimpinya untuk membangun kekaisaran kolonial yang luas di luar Eropa, khususnya di Amerika, telah pupus akibat pemberontakan budak yang berhasil di Haiti (Revolusi Haiti). Kekalahan Prancis di Haiti dan kebutuhan mendesak akan dana untuk membiayai ambisi militernya di Eropa mendorong Napoleon untuk menjual wilayah Louisiana yang sangat luas kepada Republik Amerika yang masih muda. Wilayah Louisiana pada saat itu jauh lebih besar dari negara bagian Louisiana saat ini, membentang dari Teluk Meksiko hingga Kanada, dan dari Sungai Mississippi hingga Pegunungan Rocky.
Jefferson, yang dikenal dengan pandangan agrarianya, menganggap ekspansi ke wilayah barat sebagai kunci vital bagi masa depan negaranya. Ia ingin mengamankan kendali atas Lembah Mississippi yang subur dan pelabuhan strategis New Orleans, yang merupakan gerbang penting untuk perdagangan di seluruh wilayah pedalaman Amerika. Selain itu, akuisisi ini juga berhasil menghilangkan potensi ancaman intervensi Prancis yang dikhawatirkan banyak pihak pada masa itu. Pada November 1803, Louisiana resmi menjadi bagian dari AS setelah pembayaran sebesar US$15 juta kepada Prancis, sebuah jumlah yang setara dengan sekitar Rp251 miliar dengan kurs saat ini. Penambahan ini secara dramatis meningkatkan luas wilayah AS lebih dari dua juta kilometer persegi, menggandakan ukuran negara tersebut dan membuka jalan bagi eksplorasi dan pemukiman ke arah barat.
Penyerahan Meksiko (1848): Manifest Destiny dan ‘Todongan Senjata’
Memasuki tahun 1840-an, sebagian besar masyarakat Amerika Serikat telah merangkul pandangan yang disebut “Manifest Destiny” – sebuah keyakinan bahwa takdir ilahi mereka adalah berekspansi ke wilayah barat, hingga mencapai pantai Pasifik, menyebarkan demokrasi dan peradaban. Proyek ekspansi ini akhirnya terwujud dengan mengorbankan Meksiko. Presiden James Knox Polk, yang menjabat pada tahun 1845, adalah salah satu pendukung paling gigih dari doktrin ekspansionis ini. Pemerintahannya mewarisi perselisihan yang memanas dengan Meksiko terkait wilayah Texas, yang telah memisahkan diri dari Meksiko dan bergabung dengan AS.
Pada tahun 1846, setelah serangkaian bentrokan antara pasukan AS dan Meksiko di perbatasan Texas, Polk meminta Kongres untuk menyatakan perang terhadap Meksiko. Namun, penyebab konflik ini jauh lebih kompleks daripada sekadar sengketa perbatasan. Seperti yang dijelaskan oleh Jay Sexton, “AS menunjukkan minat pada California, yang pada saat itu milik Meksiko dan merupakan salah satu wilayah yang paling dinamis secara ekonomi di Amerika. Wilayah itu memiliki pelabuhan air dalam, yang saat itu sangat diinginkan demi memuluskan perdagangan dengan Asia.” Meksiko, bagaimanapun, tidak pernah setuju untuk menjual California dan bersikeras mempertahankan kedaulatannya atas wilayah tersebut. Perang yang terjadi kemudian berakhir dengan kemenangan telak bagi Amerika Serikat. Konflik ini diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Guadalupe-Hidalgo pada Februari 1848. Melalui perjanjian ini, AS memperoleh kekuasaan atas wilayah Texas, California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah, dan sebagian dari Colorado, Wyoming, Kansas, serta Oklahoma. AS membayar US$15 juta (sekitar Rp251 miliar) sebagai kompensasi. Namun, Sexton menegaskan bahwa “orang Meksiko tidak akan pernah setuju menyerahkan wilayah tersebut jika mereka tidak kalah perang.” Ini adalah “penjualan di bawah todongan senjata,” sebuah istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan akuisisi yang dipaksakan. Meksiko akhirnya kehilangan lebih dari setengah wilayahnya, sebuah kekalahan yang meninggalkan trauma nasional berkepanjangan.
Penjualan La Mesilla (1853): Gadsden Purchase dan Jalur Kereta Api
