JAKARTA – Di tengah gejolak pasar modal dan serangkaian pengunduran diri pejabat tinggi di sektor keuangan, Presiden terpilih Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan agar tidak ada celah kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu stabilitas dan operasional pasar modal serta pengawasan keuangan Indonesia. Instruksi ini disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menegaskan bahwa penunjukan pejabat sementara (Pjs) akan memastikan kelancaran seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan tanpa hambatan. Langkah ini diambil menyusul mundurnya sejumlah petinggi di institusi seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sempat menimbulkan kekhawatiran akan adanya kevakuman dalam tata kelola sektor krusial ini. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana pemerintah akan menjamin kesinambungan operasional dan kepercayaan investor di tengah transisi kepemimpinan ini, serta apa saja langkah konkret yang akan diambil untuk memperkuat integritas pasar modal Indonesia ke depan.
Menjaga Stabilitas Operasional di Tengah Transisi Kepemimpinan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang digelar di Wisma Danantara pada Sabtu, 31 Januari 2026, menyampaikan arahan langsung dari Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan kepemimpinan di sektor pasar modal dan pengawasan keuangan Indonesia. Instruksi ini secara spesifik menekankan bahwa pengunduran diri sejumlah pejabat kunci tidak boleh menimbulkan kekosongan manajerial yang dapat berimplikasi negatif pada operasional lembaga-lembaga vital tersebut. Untuk mengatasi potensi kevakuman, pemerintah akan segera menunjuk pejabat sementara (Pjs) yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh fungsi krusial, mulai dari penetapan regulasi, kelancaran aktivitas perdagangan saham, hingga pelaksanaan tugas pengawasan, tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengalami gangguan sedikit pun. Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penunjukan Pjs ini merupakan langkah strategis untuk menjamin bahwa roda organisasi terus berputar dan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan tidak terkikis.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Airlangga Hartarto, memandang bahwa institusi pasar modal dan pengawasan keuangan Indonesia memiliki fondasi yang kuat. Kekuatan ini, lanjutnya, berasal dari pengelolaan yang senantiasa mengedepankan standar good governance dan best practice. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas aksi jual yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dilaporkan anjlok pada tanggal 28 hingga 29 Januari 2026. Koreksi tajam ini dipicu oleh sentimen negatif yang timbul pasca Morgan Stanley Capital International (MSCI) memutuskan untuk membekukan seluruh proses rebalancing dan evaluasi indeks saham di Indonesia. Keputusan MSCI tersebut mengindikasikan adanya kekhawatiran dari lembaga internasional mengenai kesehatan dan kredibilitas pasar modal Indonesia, yang kemudian diperparah dengan pengunduran diri beberapa pejabat penting di sektor ini.
Reformasi Struktural dan Penegasan Komitmen Anti-Manipulasi
Lebih lanjut, Airlangga Hartarto menguraikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak hanya fokus pada pengisian kekosongan kepemimpinan, tetapi juga memerintahkan percepatan reformasi yang bersifat struktural untuk meningkatkan integritas pasar modal Indonesia. Salah satu agenda reformasi yang ditekankan adalah akselerasi proses demutualisasi bursa. Demutualisasi, yang merupakan proses pemisahan kepemilikan dari pengelolaan bursa, dianggap krusial untuk menyelaraskan bursa Indonesia dengan standar bursa-bursa modern di tingkat internasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola yang lebih profesional dan transparan.
Selain itu, ada pula upaya peningkatan likuiditas pasar melalui peningkatan free float atau persentase saham yang diperdagangkan secara bebas kepada publik. Targetnya adalah menaikkan free float dari kisaran 7,5 persen menjadi 15 persen, sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MSCI. Peningkatan free float ini diharapkan dapat mendorong partisipasi investor yang lebih luas dan meningkatkan kedalaman pasar. Airlangga juga menyoroti pentingnya transparansi kepemilikan saham yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik tersembunyi yang dapat merusak kepercayaan pasar.
Presiden Prabowo juga memberikan pesan tegas mengenai penanganan praktik manipulasi pasar atau yang kerap disebut sebagai ‘menggoreng’ saham. Beliau menekankan bahwa praktik-praktik semacam ini tidak akan ditoleransi karena secara fundamental merusak kredibilitas dan integritas pasar modal Indonesia. Lebih jauh lagi, manipulasi pasar dapat menghambat masuknya arus penanaman modal asing yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Menindaklanjuti instruksi ini, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan kesiapannya, bersama dengan aparat penegak hukum, untuk menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan manipulasi pasar. Pemerintah pun akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum ini.
Menjamin Stabilitas dan Keberlanjutan Kepemimpinan
Dalam konteks menjaga stabilitas dan keberlanjutan di sektor pasar modal dan pengawasan keuangan, Presiden Prabowo Subianto telah secara spesifik menginstruksikan Kementerian Keuangan, serta jajaran pengurus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bursa tetap berjalan secara normal meskipun sedang dalam masa transisi kepemimpinan. Instruksi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan adanya kevakuman yang dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar.
Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki pesan penting yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia. Pesan tersebut adalah penegasan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dan tangguh. Pemerintah, tegasnya, berdiri teguh di belakang pasar keuangan dan berkomitmen penuh untuk menciptakan iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia. Komitmen ini menjadi krusial untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan investor pasca berbagai gejolak yang terjadi.
Peristiwa yang melatarbelakangi instruksi ini adalah pengunduran diri sejumlah pejabat penting. Pada Jumat pagi, 29 Januari 2026, Direktur Utama PT BEI, Iman Rahman, mengumumkan pengunduran dirinya menyusul koreksi tajam pada IHSG. Kemudian, pada sore hingga malam hari di hari yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, beserta tiga pejabat OJK lainnya juga mengajukan pengunduran diri. Serangkaian pengunduran diri ini memicu kekhawatiran akan adanya ketidakstabilan dan kevakuman dalam kepemimpinan, yang kemudian dijawab dengan tegas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui instruksi menjaga keberlanjutan kepemimpinan dan percepatan reformasi.
