Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah politik yang sangat signifikan dengan menggelar pertemuan strategis selama empat setengah jam bersama sejumlah tokoh kritis dan pakar nasional di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat, 30 Januari 2026. Pertemuan yang dihadiri oleh figur-figur berpengaruh seperti mantan Ketua KPK Abraham Samad, Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro, hingga kritikus vokal Said Didu ini bertujuan untuk menyerap aspirasi lintas sektoral terkait penyelamatan sumber daya alam, reformasi hukum, hingga posisi geopolitik Indonesia di tengah dinamika global yang kian kompleks. Dialog intensif ini menandai babak baru dalam manajemen pemerintahan yang lebih inklusif, di mana Kepala Negara secara terbuka memaparkan visi besarnya sekaligus menantang dominasi oligarki demi menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kedaulatan negara di masa depan.
Dinamika Kertanegara: Antara Kritik Tajam dan Kolaborasi Pakar
Pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara Nomor 4 tersebut dimulai sejak pukul 16.30 WIB dan baru berakhir pada pukul 21.00 WIB. Durasi yang cukup panjang ini menunjukkan kedalaman materi yang dibahas serta keseriusan pemerintah dalam mendengarkan suara-suara yang selama ini dianggap berada di luar lingkaran kekuasaan. Meski Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sempat melabeli para tamu tersebut sebagai kelompok “oposisi”, Abraham Samad memberikan klarifikasi bahwa kehadiran mereka lebih tepat dipandang sebagai representasi para pakar di bidang masing-masing. Di dalam ruangan tersebut, hadir pula mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji yang membawa perspektif reformasi hukum kepolisian, serta Siti Zuhro yang memberikan analisis tajam mengenai peta jalan politik nasional dari sudut pandang akademis BRIN.
Dari sisi internal pemerintahan, Presiden didampingi oleh jajaran menteri kunci yang memiliki peran vital dalam stabilitas negara. Selain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, tampak hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta tokoh senior intelijen Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA). Kehadiran para pejabat tinggi ini menegaskan bahwa setiap masukan yang diberikan oleh para tokoh masyarakat tersebut akan langsung dikaji secara teknis oleh kementerian terkait. Diskusi ini menciptakan sebuah “visual story” yang kuat tentang bagaimana demokrasi seharusnya bekerja, di mana perbedaan pandangan tidak menjadi penghalang untuk duduk bersama demi kepentingan nasional yang lebih besar, layaknya sebuah lanskap politik yang tertata dengan kejernihan visi yang luar biasa.
Visi Strategis Prabowo: Melawan Oligarki dan Navigasi Geopolitik Global
Dalam sesi pembuka yang berlangsung selama kurang lebih 40 menit, Presiden Prabowo Subianto memaparkan berbagai program prioritas pemerintah, dengan fokus utama pada penyelamatan kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia. Presiden secara eksplisit menyatakan kesiapannya untuk berhadapan langsung dengan kekuatan oligarki yang selama ini dinilai menguasai aset-aset vital negara. Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak gentar terhadap potensi serangan balik dari kelompok kepentingan tersebut, termasuk ancaman sabotase ekonomi yang bertujuan menciptakan krisis nasional. Keberanian ini merupakan bagian dari upaya menciptakan “high resolution” dalam tata kelola SDA, memastikan bahwa setiap tetes kekayaan bumi Indonesia benar-benar kembali ke tangan rakyat melalui kebijakan hilirisasi yang konsisten dan transparan.
Selain isu domestik, Presiden juga memberikan penjelasan mendalam mengenai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Meskipun Prabowo tidak merinci alasan teknis bergabungnya Indonesia, ia memberikan jaminan moral yang kuat bahwa keanggotaan tersebut bersifat fleksibel dan pragmatis. Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk segera keluar dari dewan tersebut apabila dalam perjalanannya ditemukan indikasi bahwa kebijakan dewan justru membawa dampak buruk atau “mudarat” bagi warga Gaza dan rakyat Palestina secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusi, di mana perdamaian dunia menjadi prioritas di atas kepentingan politik praktis semata.
Peta Jalan Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Hukum Nasional
Salah satu poin paling krusial dalam pertemuan tersebut adalah presentasi yang disampaikan oleh Abraham Samad mengenai kondisi darurat korupsi di Indonesia. Samad menyoroti data terbaru dari Transparency International yang menunjukkan bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Indonesia untuk tahun 2024 masih berada di level yang mengkhawatirkan, yakni skor 37 dari skala 100. Untuk mengatasi stagnasi ini, Samad menawarkan peta jalan yang komprehensif berdasarkan ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Ia menekankan empat pilar utama yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah: penanganan penyuapan terhadap pejabat asing (foreign bribery), peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar (illicit enrichment), perdagangan pengaruh (trading influence), serta suap di sektor swasta (commercial bribery).
Terkait dengan illicit enrichment, Abraham Samad mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, regulasi ini adalah instrumen paling efektif untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera bagi para koruptor. Tanpa adanya UU Perampasan Aset, upaya pemberantasan korupsi hanya akan menyentuh permukaan tanpa mampu menghancurkan struktur finansial para pelaku kejahatan kerah putih. Selain itu, diskusi juga menyentuh aspek reformasi kepolisian yang dianggap mendesak untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Presiden Prabowo juga sempat menyinggung hasil-hasil strategis dari Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, yang akan diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi nasional guna memastikan Indonesia tetap kompetitif di pasar global.
Menuju Tata Kelola Negara yang Transparan dan Akuntabel
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangan terpisah di Wisma Danantara, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka terhadap dialog dan masukan dari berbagai pihak, tanpa memandang label politik. Prasetyo menepis anggapan bahwa pertemuan tersebut hanya sekadar formalitas dengan kelompok oposisi, melainkan sebuah forum diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kapabilitas intelektual tinggi. Pemerintah menyadari bahwa untuk mengelola negara sebesar Indonesia, diperlukan sinergi antara eksekutif dan para pemikir independen. Struktur diskusi yang dibangun di Kertanegara ini diharapkan menjadi model baru komunikasi politik yang mampu menghasilkan kebijakan berkualitas tinggi dengan akurasi data yang tajam, layaknya teknologi retina yang mampu menangkap setiap detail terkecil dalam sebuah gambar besar.
Sebagai penutup, pertemuan ini memberikan sinyal kuat kepada publik dan pasar internasional bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto mengedepankan stabilitas melalui konsensus. Dengan merangkul tokoh-tokoh kritis, pemerintah berusaha meminimalisir kegaduhan politik dan fokus pada eksekusi program-program kerakyatan. Upaya penyelamatan sumber daya alam, pemberantasan korupsi melalui penguatan regulasi internasional, serta posisi tawar yang kuat di kancah geopolitik diharapkan mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Komitmen Presiden untuk tidak takut menghadapi guncangan ekonomi dari pihak oligarki menjadi catatan penting bahwa kedaulatan ekonomi kini berada di bawah pengawasan ketat pemerintah yang didukung oleh para pakar dan tokoh nasional yang berintegritas.
