Krisis hidrometeorologi kembali mengepung wilayah Ibu Kota seiring dengan intensitas hujan ekstrem yang mengguyur tanpa henti sejak akhir Januari 2026. Sebanyak 350 jiwa warga Jakarta terpaksa meninggalkan kediaman mereka dan mengungsi ke posko darurat setelah banjir besar merendam permukiman di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat hingga Ahad pagi, 1 Februari 2026. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun hingga pukul 06.00 WIB, eskalasi debit air yang dipicu oleh curah hujan tinggi sejak Jumat, 30 Januari 2026, telah menyebabkan luapan signifikan pada sejumlah aliran sungai utama, termasuk Kali Angke, Kali Semongol, dan Kali Nagrak. Situasi ini memaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk menetapkan status siaga dan melakukan evakuasi terpadu guna menjamin keselamatan warga yang terdampak di titik-titik rawan banjir.
Eskalasi Debit Air dan Kronologi Krisis Banjir Jakarta
Peningkatan volume air di wilayah Jakarta dan sekitarnya mulai menunjukkan tren yang mengkhawatirkan sejak Jumat dini hari. Berdasarkan laporan teknis dari Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, kenaikan muka air terpantau secara konsisten di sejumlah pintu air strategis. Salah satu indikator krusial adalah status di Pos Angke Hulu yang sempat menyentuh level Waspada atau Siaga 3 pada Jumat pukul 04.00 WIB. Kenaikan status ini menjadi alarm bagi warga di bantaran sungai, mengingat aliran dari hulu yang bertemu dengan curah hujan lokal yang sangat tinggi di area hilir menciptakan tekanan hidrolis yang melampaui kapasitas drainase perkotaan. Mohamad Yohan, Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Jakarta, menegaskan bahwa kombinasi antara debit kiriman dan intensitas hujan lokal menjadi faktor utama yang mempercepat genangan di sembilan Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di dua wilayah administrasi utama.
Dampak dari fenomena cuaca ekstrem ini paling dirasakan oleh penduduk di Jakarta Utara, di mana luapan Kali Angke dan Kali Nagrak tidak lagi mampu tertampung oleh tanggul-tanggul yang ada. Di Kelurahan Marunda, sebanyak 6 RT terendam dengan ketinggian air rata-rata mencapai 10 sentimeter, namun kondisi ini cukup untuk melumpuhkan aktivitas ekonomi warga dan membahayakan kesehatan sanitasi. Sementara itu, di Kelurahan Kapuk Muara, satu RT juga dilaporkan terdampak genangan serupa. Meski ketinggian air terlihat relatif rendah, durasi genangan yang lama dan ancaman banjir susulan membuat warga memilih untuk mengamankan diri ke lokasi yang lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan kerentanan kawasan pesisir Jakarta terhadap fluktuasi debit sungai yang berbarengan dengan cuaca buruk di wilayah penyangga.
Data Pengungsian dan Konsentrasi Massa di Posko Darurat
Sebanyak 350 jiwa yang terpaksa mengungsi terdiri dari berbagai kelompok usia, mulai dari balita hingga lansia, yang kini terkonsentrasi di dua titik pengungsian utama di Jakarta Utara. BPBD DKI Jakarta mencatat bahwa distribusi pengungsi terbagi secara sistematis untuk memastikan ketersediaan logistik dan ruang gerak yang memadai. Lokasi pertama adalah Masjid Nurul Jannah, yang saat ini menampung sedikitnya 50 Kepala Keluarga (KK) atau setara dengan 125 jiwa. Masjid ini dipilih karena letaknya yang strategis dan memiliki fasilitas sanitasi yang cukup memadai untuk menampung warga dalam kondisi darurat. Para pengungsi di lokasi ini mayoritas berasal dari wilayah Marunda yang rumahnya sudah tidak memungkinkan untuk ditempati akibat rembesan air dan risiko korsleting listrik.
Lokasi pengungsian kedua yang memiliki kapasitas lebih besar berada di SD Robiatul Adawiyah. Di gedung sekolah ini, tercatat sebanyak 62 KK atau sekitar 225 jiwa sedang menjalani masa evakuasi sementara. Penggunaan gedung sekolah sebagai posko pengungsian merupakan bagian dari prosedur tetap (Protap) penanganan bencana di Jakarta untuk memastikan warga mendapatkan perlindungan dari cuaca dingin dan akses terhadap bantuan medis. BPBD bersama Dinas Sosial telah mulai mendistribusikan bantuan dasar berupa makanan siap saji, selimut, dan kebutuhan bayi. Koordinasi intensif terus dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan para pengungsi, mengingat risiko penyakit pascabanjir seperti infeksi saluran pernapasan dan penyakit kulit sering kali mengintai di lokasi-lokasi padat penduduk.
Dampak Infrastruktur dan Kondisi Terkini Jakarta Barat
Selain Jakarta Utara, wilayah Jakarta Barat juga tidak luput dari terjangan banjir, khususnya di Kelurahan Tegal Alur. Di wilayah ini, tercatat 2 RT terendam dengan ketinggian air yang lebih signifikan dibandingkan wilayah utara, yakni mencapai 20 sentimeter. Penyebab utama banjir di Tegal Alur adalah luapan Kali Semongol yang tidak mampu menampung debit air hujan yang turun dengan intensitas sangat tinggi. Karakteristik wilayah Tegal Alur yang memiliki cekungan membuat air cenderung terjebak dan sulit mengalir secara alami menuju saluran pembuangan utama. Selain permukiman warga, infrastruktur transportasi juga mengalami gangguan serius. Jalan Kamal Raya, yang merupakan salah satu urat nadi transportasi di Kelurahan Tegal Alur, tergenang air setinggi 15 sentimeter, yang mengakibatkan perlambatan arus lalu lintas dan ancaman mogok bagi kendaraan roda dua.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPBD telah mengerahkan personel lintas dinas untuk melakukan mitigasi di lapangan. Tim reaksi cepat yang terdiri dari personel Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak untuk melakukan penyedotan air menggunakan pompa mobile. Fokus utama petugas saat ini adalah memastikan bahwa seluruh pintu air berfungsi optimal dan saluran-saluran drainase tidak tersumbat oleh sampah atau sedimen. Langkah-langkah teknis ini diharapkan dapat mempercepat surutnya air sehingga warga dapat segera kembali ke rumah masing-masing dan membersihkan sisa-sisa lumpur yang terbawa banjir.
Analisis Mitigasi: Tantangan Normalisasi dan Solusi Jangka Panjang
Bencana banjir yang kembali melanda Jakarta di awal tahun 2026 ini memicu kembali diskusi publik mengenai efektivitas program normalisasi dan naturalisasi sungai. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengerukan lumpur dan penguatan tanggul, luapan Kali Angke dan Kali Semongol menunjukkan bahwa kapasitas tampung sungai-sungai di Jakarta masih sangat terbatas menghadapi curah hujan ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim global. Data menunjukkan bahwa banjir kali ini bukan hanya sekadar masalah teknis drainase, melainkan juga masalah tata ruang dan sinkronisasi manajemen air dari hulu ke hilir. Keberadaan 350 pengungsi menjadi pengingat nyata bahwa pemukiman di kawasan rawan banjir memerlukan solusi permanen yang melampaui sekadar penyediaan pompa air.
Sebagai langkah antisipatif, BPBD DKI Jakarta terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan susulan yang diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Warga diminta untuk terus memantau informasi resmi melalui kanal-kanal kebencanaan dan segera melakukan evakuasi mandiri jika melihat kenaikan debit air yang signifikan di lingkungan mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air serta kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi kunci utama dalam meminimalisir dampak kerugian materiil maupun korban jiwa di tengah tantangan cuaca yang semakin tidak menentu di wilayah metropolitan Jakarta.
Berikut adalah rincian data wilayah terdampak banjir di Jakarta per 1 Februari 2026:
| Wilayah Administrasi | Kelurahan | Jumlah RT Terdampak | Ketinggian Air (cm) | Penyebab Utama |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta Utara | Marunda | 6 RT | 10 cm | Hujan Tinggi, Luapan Kali Angke & Nagrak |
| Jakarta Utara | Kapuk Muara | 1 RT | 10 cm | Curah Hujan Tinggi |
| Jakarta Barat | Tegal Alur | 2 RT | 20 cm | Luapan Kali Semongol |
| Jakarta Barat | Jl. Kamal Raya | Ruas Jalan | 15 cm | Drainase Meluap |
Hingga berita ini diturunkan, petugas di lapangan masih terus bersiaga dengan menyiagakan pompa-pompa stasioner maupun portabel di titik-titik kritis. Upaya koordinasi dengan wilayah penyangga seperti Bogor dan Tangerang juga terus ditingkatkan guna memantau debit air kiriman yang berpotensi menambah beban sungai-sungai di Jakarta. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh pengungsi mendapatkan layanan dasar yang layak selama berada di posko darurat hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman untuk kembali ke rumah.
















