Amerika Serikat menghadapi ketidakpastian anggaran yang signifikan ketika Kongres gagal mencapai kesepakatan pendanaan operasional pemerintah sebelum tenggat waktu yang krusial. Situasi ini, yang dikenal sebagai shutdown pemerintah, secara resmi berlaku pada Sabtu tengah malam setelah negosiasi intensif di Capitol Hill menemui jalan buntu. Kebuntuan ini memicu kekhawatiran tentang dampak ekonomi dan operasional, meskipun para pejabat berharap penutupan ini akan bersifat sementara. Inti dari perselisihan ini berakar pada tuntutan Partai Demokrat terkait tindakan keras agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) yang berujung pada kematian warga sipil, serta perselisihan mengenai alokasi anggaran untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).
Setelah berjam-jam tertunda, Senat AS akhirnya meloloskan serangkaian paket pengeluaran dengan dukungan bipartisan, mencapai suara 71 banding 29 pada Jumat malam. Namun, jalan menuju pengesahan penuh masih terjal. Dewan Perwakilan Rakyat AS (DPR AS) diperkirakan baru akan menggelar pemungutan suara pada rancangan undang-undang anggaran baru tersebut paling cepat pada Senin, 2 Februari 2026. Setelah disetujui oleh kedua badan legislatif, dokumen tersebut harus ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump untuk menjadi undang-undang. Akibatnya, penutupan sebagian pemerintah AS mulai berlaku pada Sabtu tengah malam, dengan prediksi bahwa penutupan ini kemungkinan akan berlangsung singkat.
Meskipun penutupan sebagian telah berlaku, dampaknya belum sepenuhnya terasa oleh publik. Diperkirakan, efek nyata baru akan terlihat pada hari kerja pertama setelah penutupan, yaitu Senin. Namun, upaya legislatif telah dilakukan untuk meminimalkan gangguan. Kongres AS sebelumnya telah berhasil mengesahkan setengah dari rancangan undang-undang pendanaan tahun ini, memastikan bahwa beberapa lembaga dan program federal vital akan terus beroperasi hingga September. Sebagai contoh, program bantuan nutrisi dipastikan tidak akan terpengaruh oleh kebuntuan ini. Namun, alokasi anggaran untuk departemen krusial seperti pertahanan, pendidikan, tenaga kerja, kesehatan dan layanan sosial, transportasi, serta perumahan dan pembangunan perkotaan masih belum sepenuhnya disahkan. Akibatnya, pendanaan untuk Pentagon dan lembaga-lembaga seperti Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Transportasi akan terhenti, setidaknya untuk sementara waktu. Meskipun fungsi-fungsi esensial akan tetap berjalan, para pekerja di sektor yang terkena dampak berpotensi tidak menerima gaji jika kebuntuan ini berlanjut, bahkan ada kemungkinan perumahan sementara bagi sebagian dari mereka.
Presiden Trump sendiri telah mengindikasikan kesediaannya untuk menandatangani paket pengeluaran yang telah disetujui oleh Gedung Putihnya, begitu dokumen tersebut sampai ke mejanya. Keputusan ini menjadi kunci untuk mengakhiri ketidakpastian yang sedang berlangsung. Meskipun demikian, proses legislatif yang berliku-liku ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan AS dalam mencapai konsensus bipartisan di tengah isu-isu yang sensitif dan memecah belah.
Akar Perselisihan: Kebrutalan ICE dan Tuntutan Demokrat
Penyebab utama terjadinya penutupan pemerintahan yang berulang kali ini tidak lepas dari peristiwa tragis yang terjadi di Minneapolis bulan ini. Penembakan yang menewaskan dua warga negara AS, Alex Pretti dan Renée Good, oleh agen federal dari Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) telah memicu kemarahan besar di kalangan Partai Demokrat. Insiden ini secara drastis mengubah dinamika negosiasi anggaran yang sebelumnya berjalan lancar dengan kesepakatan bipartisan antara anggota parlemen kunci di DPR dan Senat. Penolakan para senator Demokrat untuk memberikan suara pada rancangan undang-undang yang mengizinkan pengeluaran berkelanjutan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menjadi pemicu langsung penutupan sebagian pemerintahan ini.
Partai Demokrat menyatakan kemarahan mereka yang mendalam atas pembunuhan Pretti dan menuntut agar salah satu dari enam RUU pendanaan yang tersisa, yang khusus untuk DHS dan lembaga terkaitnya, dikeluarkan dari paket anggaran yang lebih luas yang diajukan oleh DPR. Mereka berargumen bahwa RUU tersebut harus mencakup reformasi signifikan dalam penegakan hukum imigrasi. Tuntutan ini meliputi penerapan kode etik yang lebih ketat bagi agen federal dan persyaratan agar petugas imigrasi secara jelas menunjukkan identitas mereka saat bertugas. Untuk menghindari penutupan pemerintahan yang lebih luas dan lebih lama, Gedung Putih di bawah Presiden Donald Trump dilaporkan telah mencapai kesepakatan sementara dengan Partai Demokrat. Kesepakatan ini mencakup pendanaan sementara untuk DHS pada tingkat saat ini selama dua minggu, memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan negosiasi mendalam mengenai isu-isu yang menjadi pokok perselisihan.
Meskipun Senat telah berhasil mengesahkan paket pendanaan yang terdiri dari lima RUU pada hari Jumat, proses legislatif belum sepenuhnya selesai. Rancangan undang-undang ini harus disahkan kembali oleh DPR sebelum dapat menjadi undang-undang yang mengikat. Mengingat DPR dijadwalkan baru akan bersidang kembali pada hari Senin, penundaan ini secara inheren menyebabkan penghentian pendanaan untuk sebagian pemerintah, setidaknya untuk periode sementara. Para anggota parlemen dari kedua partai telah berusaha keras untuk memastikan bahwa perdebatan sengit mengenai penegakan hukum imigrasi tidak sampai mengganggu operasi pemerintah lainnya. Namun, kemarahan yang meningkat di kalangan Demokrat atas pembunuhan dua warga negara AS oleh agen imigrasi di Minnesota menjadi faktor yang sangat memengaruhi jalannya negosiasi. Situasi ini sangat kontras dengan musim gugur sebelumnya, ketika perselisihan antara Partai Republik dan Demokrat mengenai perawatan kesehatan memicu penutupan yang berlangsung selama 43 hari dan diperkirakan merugikan ekonomi AS sekitar US$11 miliar.
Namun, terdapat kekhawatiran yang signifikan bahwa penutupan kali ini berpotensi berlarut-larut lebih lama dari yang diperkirakan. Hal ini disebabkan oleh polarisasi politik yang mendalam seputar kebijakan razia imigrasi yang keras dari pemerintahan Trump, serta insiden pembunuhan warga negara AS dalam operasi tersebut yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Tingkat ketegangan politik yang tinggi menjadi indikator bahwa penyelesaian isu-isu ini tidak akan mudah dan memerlukan kompromi yang substansial dari kedua belah pihak.
Titik Api: Minneapolis dan Tuntutan Reformasi Imigrasi
Peristiwa penembakan di Minneapolis telah menjadi titik api yang krusial, memperkuat penolakan Partai Demokrat terhadap persetujuan dana baru untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) tanpa adanya perubahan mendasar pada cara kerja lembaga imigrasi AS. Pemimpin Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, secara tegas menyatakan setelah pemungutan suara bahwa “Negara ini mencapai titik kritis.” Ia menambahkan, “Rakyat Amerika menuntut agar Kongres bertindak dan memaksa perubahan.” Pernyataan ini mencerminkan sentimen yang meluas di kalangan pendukung Partai Demokrat yang merasa bahwa kebijakan imigrasi saat ini telah melampaui batas dan memerlukan peninjauan ulang yang komprehensif.
Kritik tajam juga datang dari Ketua Fraksi Minoritas Partai Demokrat Senat, Dick Durbin. Melalui platform media sosial, Durbin menuliskan kekecewaannya, “Alih-alih mengejar penyelundup narkoba, predator anak, dan pedagang manusia, Pemerintahan Trump membuang sumber daya berharga untuk menargetkan demonstran damai di Chicago dan Minneapolis.” Ia melanjutkan, “Pemerintahan ini terus membuat warga Amerika kurang aman.” Komentar Durbin menyoroti persepsi bahwa prioritas penegakan hukum imigrasi telah bergeser dari penanganan kejahatan serius menjadi tindakan represif terhadap kelompok yang dianggapnya tidak berbahaya.
Di tengah meningkatnya ketegangan, para anggota parlemen dari kedua partai menyerukan penyelidikan independen atas penembakan fatal yang terjadi. Presiden Trump sendiri, meskipun menghadapi tekanan politik, dilaporkan tidak menginginkan penutupan pemerintahan. Dalam sebuah manuver politik yang tidak biasa, ia melakukan negosiasi langsung dengan Chuck Schumer, seorang tokoh yang seringkali menjadi rival politiknya. Trump kemudian secara terbuka mendorong anggota dari kedua partai untuk memberikan “suara ‘YA’ bipartisan yang sangat dibutuhkan” untuk paket pengeluaran yang dinegosiasikan. Kesepakatan yang berhasil dirundingkan antara Gedung Putih dan para pemimpin Demokrat Senat ini mengarah pada persetujuan lima rancangan undang-undang pendanaan yang tertunda. Paket ini dirancang untuk membiayai sebagian besar operasi pemerintah federal hingga akhir tahun fiskal pada bulan September.
Kesepakatan yang akhirnya disetujui oleh Senat memiliki elemen kunci yaitu memisahkan pendanaan untuk DHS dari paket pendanaan pemerintah yang lebih luas. Langkah ini memungkinkan para anggota parlemen untuk segera menyetujui pengeluaran untuk lembaga-lembaga penting lainnya seperti Pentagon dan Departemen Tenaga Kerja, sembari mereka melanjutkan pembahasan dan negosiasi mengenai pembatasan baru terhadap cara agen imigrasi federal beroperasi. Pendanaan untuk DHS sendiri kini telah dipisahkan dan diperpanjang hanya untuk periode dua minggu melalui langkah sementara. Tujuan dari perpanjangan sementara ini adalah untuk memberikan waktu yang cukup bagi para anggota parlemen untuk merundingkan perubahan yang signifikan pada operasi departemen tersebut, sebelum keputusan pendanaan jangka panjang dibuat. Keputusan ini menjadi langkah penting untuk mencegah penutupan total pemerintahan, namun isu-isu mendasar terkait penegakan hukum imigrasi masih memerlukan resolusi yang lebih permanen.
