Prabowo Ungkap Alasan Indonesia Bisa Keluar dari Dewan Perdamaian

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, apabila lembaga tersebut terbukti memberikan dampak negatif bagi perjuangan rakyat Palestina di Gaza. Penegasan ini disampaikan di tengah sorotan tajam publik terhadap langkah diplomasi Indonesia yang baru saja resmi bergabung dalam koalisi sembilan negara tersebut pada 22 Januari 2026. Melalui pertemuan strategis yang berlangsung di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, pada Jumat, 30 Januari 2026, Presiden Prabowo menekankan bahwa kepentingan kemanusiaan dan amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia tetap menjadi kompas utama kebijakan luar negeri Indonesia, melampaui kepentingan pragmatis aliansi global mana pun.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian ini sebelumnya ditandai dengan penandatanganan piagam resmi oleh Presiden Prabowo di sela-sela agenda World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat unik sekaligus krusial, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di luar kawasan Timur Tengah yang tergabung dalam inisiatif bentukan Donald Trump tersebut. Selain Indonesia dan Amerika Serikat, anggota lain dari dewan ini mencakup kekuatan regional seperti Pakistan, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Arab Saudi, dan Qatar. Kehadiran Indonesia di dalam lingkaran ini dipandang sebagai upaya untuk memberikan warna baru dan memastikan suara negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia tetap terdengar dalam setiap proses negosiasi perdamaian yang melibatkan isu Palestina dan stabilitas kawasan.

Dinamika Dialog Kertanegara dan Evaluasi Strategis Kebijakan Luar Negeri

Pertemuan di Kertanegara yang berlangsung selama kurang lebih empat setengah jam, mulai pukul 16.30 hingga 21.00 WIB, menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk menjelaskan rasionalisasi di balik bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace. Di hadapan sejumlah tokoh nasional yang sering kali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, Prabowo meyakinkan bahwa partisipasi Indonesia bukanlah bentuk subordinasi terhadap kepentingan Amerika Serikat, melainkan sebuah strategi diplomasi aktif. Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, yang hadir dalam pertemuan tertutup tersebut, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta masyarakat untuk tidak merasa khawatir secara berlebihan. Menurut penuturan Samad, Presiden secara eksplisit menyatakan bahwa jika dalam perjalanannya Dewan Perdamaian ini justru membawa lebih banyak mudarat atau kerugian bagi warga Gaza dan rakyat Palestina, Indonesia tidak akan ragu untuk segera keluar dan memutus keterlibatan dalam dewan tersebut.

Meskipun rincian teknis mengenai alasan bergabungnya Indonesia tidak dipaparkan secara mendetail dalam testimoni Abraham Samad, terlihat jelas adanya keinginan dari pihak pemerintah untuk membangun konsensus nasional. Presiden Prabowo juga berencana untuk memperluas ruang dialog dengan mengundang berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh-tokoh lintas agama guna memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Langkah ini diambil untuk meredam spekulasi bahwa Indonesia telah melenceng dari prinsip politik luar negeri “Bebas Aktif”. Dengan melibatkan tokoh-tokoh agama terbesar di tanah air, pemerintah berharap dapat menyinkronkan langkah diplomasi internasional dengan aspirasi domestik yang sangat sensitif terhadap isu kedaulatan Palestina dan penolakan terhadap segala bentuk aneksasi wilayah oleh kekuatan pendudukan.

Kritik Diplomatik dan Risiko Pragmatisme dalam Dewan Perdamaian

Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian versi Trump ini bukannya tanpa risiko dan kritik dari para pakar hubungan internasional. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, memberikan peringatan keras bahwa Indonesia harus menjaga integritas konstitusionalnya. Dino menekankan bahwa jika Board of Peace mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan dari tujuan perdamaian yang adil dan justru menguntungkan salah satu pihak secara sepihak, Indonesia wajib menarik diri. Menurutnya, bertahan dalam koalisi tersebut hanya karena alasan pragmatis atau demi menjaga kedekatan dengan kekuasaan global di Washington adalah tindakan yang mempertaruhkan marwah konstitusi. Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat internasional yang mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak menjadi stempel bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mungkin tidak sejalan dengan hukum internasional.

Selain itu, pengamat politik dan hubungan internasional seperti Masriadi menekankan pentingnya Indonesia untuk tetap konsisten dalam sikap mewujudkan kemerdekaan Palestina yang hakiki. Indonesia diharapkan mampu “mewarnai” Dewan Perdamaian dengan nilai-nilai kemanusiaan dan secara aktif menolak setiap proses aneksasi atau pelanggaran kedaulatan negara lain yang mungkin muncul dalam agenda dewan tersebut. Keanggotaan Indonesia di antara negara-negara Timur Tengah lainnya seharusnya menjadi kekuatan penyeimbang untuk memastikan bahwa solusi dua negara (two-state solution) tetap menjadi agenda utama, bukan sekadar normalisasi hubungan diplomatik yang mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina.

Komposisi Peserta Pertemuan: Menepis Sekat Oposisi demi Kepentingan Nasional

Pertemuan di Kertanegara tersebut juga menarik perhatian karena komposisi pesertanya yang berasal dari berbagai spektrum politik. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya sempat menyebut para tamu yang hadir sebagai tokoh-tokoh yang dianggap “oposisi”. Namun, istilah ini kemudian diklarifikasi oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo sangat terbuka untuk berdialog dengan siapa pun demi mendapatkan masukan yang konstruktif bagi bangsa. Beberapa tokoh yang hadir di antaranya adalah:

• Abraham Samad: Mantan Ketua KPK yang dikenal vokal dalam isu integritas dan hukum.
• Siti Zuhro: Peneliti Utama Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memberikan perspektif akademis dan sosiopolitik.
• Said Didu: Mantan Sekretaris Kementerian BUMN yang kerap mengkritisi kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintah.
• Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji: Mantan Kabareskrim Polri yang memberikan pandangan dari sudut pandang keamanan dan penegakan hukum.

Dari jajaran kabinet dan lingkaran dalam pemerintahan, hadir pula Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menanggapi dinamika yang berkembang terkait Board of Peace. Dialog yang berlangsung selama lebih dari empat jam tersebut mencerminkan adanya upaya rekonsiliasi pemikiran antara pemerintah dan elemen kritis masyarakat. Presiden Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa setiap langkah besar yang diambil di panggung internasional, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti Palestina, telah melalui proses uji publik dan mendapatkan masukan dari berbagai sudut pandang guna menghindari polarisasi di dalam negeri.

Sebagai langkah lanjutan, transparansi mengenai peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian akan terus diuji oleh publik dan parlemen. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau setiap perkembangan di Gaza dan memastikan bahwa keberadaan Indonesia di dalam dewan tersebut benar-benar memberikan nilai tambah bagi proses perdamaian, bukan justru menjadi beban diplomatik. Jika parameter keberhasilan yang ditetapkan—yakni kemaslahatan bagi warga Palestina—tidak tercapai, maka opsi untuk keluar dari Dewan Perdamaian tetap menjadi kartu truf yang siap dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto demi menjaga marwah dan prinsip politik luar negeri Indonesia di mata dunia.