Kecaman keras dilayangkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap serangan berulang yang dilancarkan oleh Israel di Jalur Gaza, Palestina. Serangan terbaru, yang terjadi pada Sabtu (31/1) dan menyasar kawasan sipil serta fasilitas publik, dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlaku. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI secara tegas menyatakan penolakan dan keprihatinan mendalam atas insiden yang kembali merenggut nyawa warga sipil, memperburuk krisis kemanusiaan, serta mengancam upaya perdamaian di kawasan tersebut. Sikap Indonesia ini mencerminkan komitmennya terhadap hukum internasional dan upaya penyelesaian konflik secara damai.
Indonesia Tegaskan Pelanggaran Gencatan Senjata oleh Israel
Pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang disampaikan melalui akun resmi X pada Minggu (1/2), menggarisbawahi ketidaksetujuan mendalam terhadap aksi militer Israel. “Indonesia mengecam keras serangan berulang Israel di Jalur Gaza, termasuk serangan terbaru pada 31 Januari 2026, yang menyasar kawasan sipil dan fasilitas publik,” demikian bunyi pernyataan tersebut. Frasa “mengecam keras” menunjukkan tingkat keparahan yang dirasakan oleh pemerintah Indonesia atas tindakan tersebut. Penargetan terhadap kawasan sipil dan fasilitas publik, seperti yang dilaporkan, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, yang seharusnya melindungi warga sipil dan infrastruktur non-militer selama konflik bersenjata.
Lebih lanjut, Kemlu RI secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan Israel ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap komitmen gencatan senjata yang telah disepakati. “Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlaku,” tegas Kemlu. Penegasan ini penting karena mengindikasikan bahwa kesepakatan damai sebelumnya telah dilanggar secara sepihak oleh pihak Israel. Dalam konteks diplomasi internasional, pelanggaran gencatan senjata dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk hilangnya kepercayaan antar pihak yang berkonflik dan potensi eskalasi kekerasan lebih lanjut. Indonesia, sebagai negara yang memiliki prinsip kuat dalam mendukung perdamaian dan kemanusiaan, merasa berkewajiban untuk menyuarakan keprihatinan dan kecaman ini.
Seruan untuk Kepatuhan dan Dampak Pelanggaran
Dalam upaya meredakan ketegangan dan mendorong kepatuhan terhadap kesepakatan damai, Indonesia tidak hanya melayangkan kecaman, tetapi juga secara aktif menyerukan agar Israel menjalankan kewajibannya. “Indonesia menyerukan kepada Israel, sebagai pihak dalam kesepakatan gencatan senjata, untuk memenuhi kewajibannya dan sepenuhnya menghormati kesepakatan tersebut,” demikian ujar Kemlu. Seruan ini merupakan bentuk diplomasi aktif yang bertujuan untuk mengingatkan pihak Israel akan tanggung jawab mereka di bawah hukum internasional dan kesepakatan yang telah dicapai. Kepatuhan terhadap gencatan senjata adalah fondasi penting untuk memulai dialog yang konstruktif dan mencari solusi jangka panjang bagi konflik yang telah berlangsung lama.
Kementerian Luar Negeri RI juga menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelanggaran gencatan senjata sepihak ini. Menurut Kemlu, tindakan tersebut tidak hanya memperparah kondisi kemanusiaan yang sudah kritis di Gaza, tetapi juga secara signifikan menghambat upaya menuju stabilitas dan penyelesaian politik jangka panjang. “Pelanggaran sepihak tidak hanya memperburuk penderitaan warga sipil Gaza, tetapi juga merusak kepercayaan dan secara langsung menghambat upaya mewujudkan stabilitas dan penyelesaian politik yang berkelanjutan,” tandasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa setiap pelanggaran terhadap gencatan senjata memiliki efek domino yang merusak, baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi prospek perdamaian. Kepercayaan, yang merupakan elemen krusial dalam setiap proses perdamaian, akan terkikis ketika kesepakatan tidak dihormati.
Korban Sipil Meningkat Akibat Serangan Terbaru
Laporan mengenai serangan udara Israel yang kembali mengguncang Jalur Gaza pada Sabtu (31/1) memberikan gambaran suram tentang situasi di lapangan. Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan bahwa sedikitnya 32 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut. Angka ini sangat mengkhawatirkan, terutama karena mayoritas korban dilaporkan adalah anak-anak dan perempuan. “Jumlah korban tewas sejak fajar hari ini meningkat menjadi 32 orang, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan,” kata Badan Pertahanan Sipil Gaza, seperti dilansir oleh AFP pada Minggu (1/2). Data ini menyoroti dampak kemanusiaan yang mengerikan dari serangan tersebut dan menegaskan kembali bahwa warga sipil menjadi pihak yang paling menderita dalam konflik ini.
Juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Bassal, memberikan rincian lebih lanjut mengenai lokasi-lokasi yang menjadi sasaran serangan. “Apartemen tempat tinggal, tenda-tenda, tempat penampungan, dan sebuah kantor polisi menjadi target serangan,” ujarnya. Penargetan terhadap tempat tinggal, tempat penampungan, dan fasilitas sipil seperti kantor polisi semakin memperkuat argumen bahwa serangan tersebut tidak proporsional dan melanggar hukum internasional. Insiden ini bukan hanya sekadar angka statistik korban, tetapi merupakan tragedi kemanusiaan yang membutuhkan perhatian serius dari komunitas internasional. Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas dan perlunya penegakan hukum internasional untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.
