Dalam sebuah langkah berani yang menegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari spektrum politik yang berbeda, Thomas Massie dan Ro Khanna, telah muncul sebagai garda terdepan dalam mendesak Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk membuka sepenuhnya arsip investigasi terkait mendiang pemodal kontroversial, Jeffrey Epstein. Desakan ini muncul setelah pemerintah dinilai gagal memenuhi kewajiban hukum untuk merilis seluruh dokumen penting yang berkaitan dengan jaringan kejahatan seksual Epstein, memicu kekhawatiran serius akan adanya upaya penyembunyian informasi krusial yang dapat menyeret nama-nama besar di kancah global. Upaya kolektif mereka ini secara langsung menempatkan keduanya dalam posisi konfrontatif dengan pemerintahan Presiden Donald Trump, menyoroti perjuangan yang lebih luas untuk keadilan bagi para korban dan pengungkapan kebenaran di balik salah satu skandal paling mengerikan di zaman modern.
Menurut laporan mendalam dari Axios, Massie dan Khanna secara terbuka melancarkan kritik tajam terhadap pemerintah federal. Kritik ini berakar pada kegagalan Departemen Kehakiman untuk merilis seluruh dokumen yang memenuhi syarat hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan secara hukum pada 19 Desember tahun lalu, sebuah kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang yang disahkan oleh Kongres. Alih-alih mematuhi mandat tersebut, Departemen Kehakiman justru memilih pendekatan bertahap dalam merilis berkas, yang parahnya, disertai dengan penyuntingan atau redaksi yang sangat banyak. Praktik ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan integritas proses hukum, terutama mengingat sifat sensitif dan dampak luas dari kasus Epstein yang telah mengguncang dunia internasional, menyeret nama-nama pesohor dan figur publik terkemuka. Kasus Jeffrey Epstein, seorang financier yang terkenal atas kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, telah menjadi sorotan global selama dua dekade, dan setiap rilis dokumen baru selalu memicu gelombang kejutan dan desakan untuk keadilan.
Ketidakpuasan yang mendalam terhadap respons pemerintah mendorong Massie dan Khanna untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih ekstrem. Keduanya bahkan mengancam akan menggunakan kewenangan yang dikenal sebagai “inherent contempt” atau kewenangan bawaan Kongres terhadap Jaksa Agung Pam Bondi. Kewenangan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Congressional Research Service, merupakan mekanisme konstitusional yang kuat yang dimiliki oleh Kongres untuk merespons tindakan yang secara langsung menghambat atau merintangi proses legislasi dan pengawasan. Ini adalah alat yang jarang digunakan, namun sangat signifikan, yang memungkinkan Kongres untuk menghukum individu yang dianggap meremehkan otoritasnya. Dalam sebuah pernyataan yang menegaskan tekadnya, Khanna menulis, “Massie dan saya berbeda. Kami tidak hanya membuat meme atau pidato. Kami mengambil tindakan untuk melawan sistem yang korup.” Pernyataan ini tidak hanya menyoroti perbedaan pendekatan politik mereka tetapi juga menunjukkan keseriusan niat mereka untuk menggali kebenaran, bahkan jika itu berarti menantang status quo dan menghadapi resistensi dari eksekutif.
Profil Thomas Massie dan Ro Khanna: Dua Legislator di Garis Depan Transparansi
Thomas Massie, seorang legislator berusia 54 tahun, telah mewakili daerah pemilihan keempat Kentucky di Kongres sejak tahun 2012. Dengan latar belakang yang kuat dalam bidang teknis, Massie adalah lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT) dengan gelar sarjana teknik elektro dan magister teknik mesin, yang memberinya perspektif analitis yang tajam dalam pekerjaannya. Di Kongres, ia aktif di dua komite penting: Komite Transportasi dan Infrastruktur serta Komite Kehakiman DPR, yang memberinya platform strategis untuk isu-isu hukum dan infrastruktur. Sebelum terjun ke arena nasional, Massie menjabat sebagai judge executive di Lewis County, Kentucky, sebuah posisi yang setara dengan kepala eksekutif daerah. Secara politik, Massie dikenal karena pandangannya yang independen dan seringkali menentang arus utama, termasuk secara terbuka menentang kebijakan dan tindakan Presiden Trump. Penentangan ini bahkan mendorong Trump untuk berjanji akan berkampanye mendukung penantang Massie dalam pemilihan pendahuluan, menunjukkan betapa Massie tidak gentar dalam menyuarakan keyakinannya.
Sementara itu, Ro Khanna, mewakili daerah pemilihan ke-17 California dan pertama kali masuk Kongres pada tahun 2017. Khanna juga seorang tokoh yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman luas. Ia adalah anggota Komite Angkatan Bersenjata, Komite Pengawasan, serta komite khusus yang berfokus pada persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Partai Komunis Cina, menunjukkan cakupan minatnya yang luas dari pertahanan hingga hubungan internasional. Selain itu, Khanna menjabat sebagai wakil ketua Kaukus Kongres untuk India dan warga Amerika keturunan India, yang mencerminkan komitmennya terhadap komunitas diaspora. Sebelum karirnya di Kongres, Khanna memiliki rekam jejak yang mengesankan sebagai pengajar ekonomi di Universitas Stanford dan pernah menjabat sebagai wakil asisten menteri perdagangan pada pemerintahan Presiden Barack Obama. Latar belakangnya yang beragam ini memberinya pemahaman mendalam tentang kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan dinamika geopolitik, yang semuanya relevan dalam perjuangan untuk transparansi arsip Epstein.
Langkah Hukum ke Pengadilan Federal: Menuntut Intervensi Independen
Dalam upaya untuk mengatasi kebuntuan dan memastikan kepatuhan hukum, Massie dan Khanna tidak hanya mengandalkan tekanan legislatif. Dilansir dari Politico, kedua legislator tersebut kini telah mengambil langkah hukum yang lebih formal, meminta hakim federal Paul E. Engelmayer di Distrik Selatan New York untuk menunjuk seorang “special master” atau pejabat independen. Tujuan dari penunjukan ini adalah untuk mengawasi secara ketat proses pembukaan dokumen Epstein. Permintaan ini mencerminkan tingkat ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Departemen Kehakiman. Dalam surat resmi yang mereka kirimkan kepada hakim, Massie dan Khanna dengan tegas menyatakan, “Sederhananya, Departemen Kehakiman tidak dapat dipercaya untuk melakukan pengungkapan wajib berdasarkan undang-undang tersebut.” Pernyataan ini menggarisbawahi keyakinan mereka bahwa hanya dengan intervensi pihak ketiga yang netral dan berwenang, keadilan dan transparansi dalam kasus Epstein dapat benar-benar tercapai.
Para legislator tersebut menilai bahwa pemerintah telah melakukan penyuntingan dokumen secara berlebihan, melampaui batas yang wajar dan diizinkan oleh hukum. Lebih lanjut, mereka menuduh bahwa Departemen Kehakiman gagal menyerahkan rincian mengenai alasan redaksi kepada Kongres, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. “Kami percaya mereka menyunting dokumen secara berlebihan,” kata Massie kepada wartawan, mengungkapkan frustrasinya. Ia melanjutkan, “Mereka juga merilisnya dengan cara membanjiri publik dengan dokumen yang tidak penting, sambil menahan hal-hal yang justru penting.” Kritik ini menyoroti taktik yang diduga digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan ilusi transparansi sambil secara efektif menyembunyikan informasi yang paling krusial dan berpotensi memberatkan. Dengan jutaan dokumen, ribuan video, dan ratusan ribu gambar yang terkait dengan Jeffrey Epstein, pengawasan independen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap detail yang relevan, terutama yang dapat mengungkap keterlibatan figur-figur terkemuka, tidak disembunyikan dari publik. Perjuangan Massie dan Khanna adalah sebuah pertarungan krusial bukan hanya untuk keadilan bagi para korban Epstein, tetapi juga untuk integritas institusi pemerintah dan hak publik untuk mengetahui kebenaran.
