Denpasar, Bali – Sebuah langkah sigap dan terukur diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali menyusul sorotan tajam dari pucuk pimpinan negara. Gubernur Bali, I Wayan Koster, secara resmi mengumumkan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus yang akan fokus pada penanganan dan pembersihan sampah di sepanjang garis pantai Pulau Dewata. Keputusan krusial ini muncul sebagai respons langsung terhadap kritik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi kebersihan pantai Bali yang dinilai memprihatinkan. Dalam taklimat Rakornas 2026, Presiden Prabowo menyoroti bahwa citra pariwisata Indonesia, khususnya Bali, terancam oleh masalah sampah. Koster, yang memberikan pernyataan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor pada Senin (2/2), menegaskan bahwa Satgas ini akan segera dibentuk dengan melibatkan berbagai elemen penting dari pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, hingga unsur TNI dan Polri, demi memastikan keindahan dan keberlanjutan pariwisata Bali tetap terjaga.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo yang menggugah, Gubernur Koster dengan tegas menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk tidak menunda penanganan masalah sampah pantai. Pembentukan Satgas ini bukan sekadar respons reaktif, melainkan sebuah inisiatif terstruktur yang dirancang untuk memberikan solusi jangka panjang terhadap persoalan lingkungan yang telah lama menjadi tantangan. Koster menjelaskan bahwa Satgas ini akan melibatkan sinergi lintas sektor yang kuat, mencakup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bali yang bertanggung jawab atas kebijakan dan implementasi kebersihan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki kapasitas dalam penanganan darurat dan mobilisasi sumber daya, Dinas Pendidikan untuk edukasi dan partisipasi masyarakat, serta dukungan penuh dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk aspek pengawasan dan penegakan. “Karena itu dengan arahan Bapak Presiden tadi maka kami akan segera kumpul Kadis Lingkungan Hidup kemudian kepala BPBD, Kadis Pendidikan, kemudian juga TNI dan Polri, saya akan membentuk satuan tugas untuk berjaga di pantai begitu sampah datang langsung bisa dibersihkan,” ujar Koster, menegaskan fokus utama Satgas adalah tindakan cepat dan preventif di lapangan.
Koster lebih lanjut menjelaskan bahwa sebagian besar sampah yang menjadi sorotan Presiden Prabowo, khususnya yang terlihat di Pantai Kuta dan sekitarnya, adalah fenomena sampah kiriman
. Istilah ini merujuk pada sampah yang terbawa arus laut dan sungai dari daratan atau laut lepas, yang datang secara musiman. Fenomena ini biasanya memuncak pada saat musim hujan, khususnya pada periode akhir Desember, Januari, dan awal Februari. Pada bulan-bulan tersebut, intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan volume air sungai meningkat drastis, membawa serta berbagai jenis sampah dari hulu hingga bermuara di laut. Arus laut kemudian mendorong sampah-sampah ini kembali ke pesisir pantai, menciptakan pemandangan yang kurang sedap dipandang dan mengganggu keindahan alami Pulau Dewata. Meskipun ini adalah siklus tahunan yang sudah dikenal, dampaknya terhadap pariwisata tetap menjadi perhatian serius yang membutuhkan penanganan sistematis dan berkelanjutan.
Strategi Penanganan dan Koordinasi Lintas Sektor untuk Bali Bersih
Untuk memastikan efektivitas penanganan sampah kiriman yang datang secara periodik, Pemerintah Provinsi Bali tidak hanya mengandalkan pembentukan Satgas, tetapi juga memperkuat infrastruktur dan koordinasi di lapangan. Koster mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir, khususnya Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar, mengingat kedua wilayah ini memiliki pantai-pantai ikonik yang seringkali menjadi sasaran utama sampah kiriman. Hasil dari koordinasi ini adalah kesepakatan untuk bersama-sama membentuk satuan tugas dan, yang tak kalah penting, menyediakan alat berat yang akan standby
di sekitar area pantai. Kehadiran alat berat seperti ekskavator atau buldoser sangat krusial untuk mempercepat proses pembersihan tumpukan sampah dalam skala besar, terutama setelah gelombang sampah kiriman tiba. “Tadi saya sudah bicara dengan Bupati Badung dan juga Wali Kota Denpasar agar kita akan bersama-sama membentuk satuan tugas dan sekaligus ada standby alat berat di sana,” jelas Koster, menunjukkan komitmen kolaboratif yang kuat dalam menjaga kebersihan pantai Bali.
Sorotan Presiden Prabowo: Pariwisata dan Tanggung Jawab Lingkungan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat Rakornas 2026, secara lugas menyampaikan bahwa permasalahan sampah yang mengotori berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bali, harus segera diatasi. Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini melalui kerja nyata
dan tindakan konkret, bukan sekadar retorika atau teriak caci maki
. Beliau menyoroti bahwa sektor pariwisata adalah salah satu mesin utama penciptaan lapangan kerja di Indonesia yang paling cepat dan relatif lebih murah untuk dikembangkan dibandingkan sektor lain. Namun, potensi besar ini tidak akan terwujud optimal jika keindahan alam yang menjadi daya tarik utama justru tercemar oleh sampah. Prabowo menegaskan bahwa para wisatawan datang ke Indonesia, khususnya Bali, untuk menikmati keindahan alam dan budaya, bukan untuk menyaksikan pemandangan kumuh atau pantai yang kotor. Kritik ini bukan hanya ditujukan untuk Bali, tetapi sebagai pengingat umum bagi seluruh daerah yang mengandalkan pariwisata untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Kritik Presiden Prabowo terhadap kondisi pantai Bali yang kotor tidak hanya didasarkan pada observasinya sendiri, melainkan juga diperkuat oleh pengalaman pribadi yang dibagikan oleh tokoh internasional. Prabowo menceritakan pertemuannya dengan seorang tokoh dari Korea Selatan yang, tanpa basa-basi, menyampaikan kesan buruknya terhadap Bali. “Dia bilang, ‘Your Excellency’, I just came from Bali, owh Bali so dirty now, Bali not nice’,” tutur Prabowo, menirukan ucapan sang pejabat Korea. Pengakuan ini menjadi pukulan telak yang menggarisbawahi betapa masalah sampah di Bali telah mencapai perhatian global dan berpotensi merusak reputasi pariwisata Indonesia. Prabowo menerima kritik tersebut sebagai sebuah koreksi yang berharga, bukan sebagai serangan. “Bah, saya tapi terima itu sebagai koreksi. Ini harus kita atasi bersama,” sambungnya, menyerukan agar semua pihak bergerak bersama untuk mengatasi persoalan ini. Pernyataan ini menjadi pemicu kuat bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk segera bertindak, mengingat citra Pulau Dewata
sebagai destinasi kelas dunia menjadi taruhan.
Pembentukan Satgas penanganan sampah pantai oleh Gubernur Wayan Koster merupakan respons yang diharapkan dapat menjadi titik balik dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan citra pariwisata Bali. Ini adalah cerminan dari kesadaran kolektif bahwa keindahan alam adalah aset tak ternilai yang harus dilindungi dengan segala daya. Dengan melibatkan berbagai pihak, dari pemerintah, masyarakat, hingga aparat keamanan, diharapkan Satgas ini tidak hanya mampu membersihkan sampah yang ada, tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan edukasi publik yang lebih masif. Upaya ini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan bahwa Bali tetap menjadi destinasi impian bagi wisatawan dari seluruh penjuru dunia, sebuah pulau yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga bersih dan lestari untuk generasi mendatang.
