Jakarta, 12 Februari 2026 – Sebuah momentum krusial bagi arah kebijakan dan program kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan segera terwujud. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I MUI periode kepengurusan 2025-2030, sebuah forum strategis yang mempertemukan para pemimpin dan perwakilan ulama dari seluruh penjuru negeri, dijadwalkan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Agama, sebuah simbol kuat sinergi antara ulama dan umara dalam membangun bangsa. Acara penting ini akan berlangsung pada hari Kamis, 12 Februari 2026, bertempat di salah satu lokasi paling prestisius di ibu kota, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Mukernas ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal, tetapi juga platform untuk mengesahkan program-program prioritas yang akan menjadi pedoman kerja MUI selama satu tahun ke depan, dengan fokus utama pada efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan umat dan bangsa.
Kehadiran Menteri Agama dalam pembukaan Mukernas I MUI ini menjadi sorotan utama, menegaskan dukungan pemerintah terhadap peran strategis ulama dalam membimbing umat. Konfirmasi kehadiran ini disampaikan langsung oleh Ketua Organizing Committee (OC) Mukernas I MUI, H Muhammad Ziyad, dalam keterangannya kepada MUI Digital di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 11 Februari 2026. “Menteri Agama sudah menyampaikan kesediaannya akan hadir,” ujar H Muhammad Ziyad, menggarisbawahi pentingnya acara tersebut. Kehadiran pejabat tinggi negara dalam forum ulama ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah representasi nyata dari semangat kebersamaan antara ulama dan umara yang diyakini sebagai jaminan kebangkitan bangsa Indonesia, sebagaimana sering ditekankan dalam berbagai kesempatan pengukuhan pengurus MUI. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat posisi MUI sebagai lembaga yang tidak hanya berdakwah, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional di berbagai sektor.
Persiapan untuk Mukernas I MUI telah mencapai tahap akhir, dengan panitia mengklaim tingkat kesiapan sebesar 99 persen. H Muhammad Ziyad, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Metodelogi, menyatakan keyakinannya bahwa Mukernas kali ini akan berjalan secara efektif dan efisien. “Efisien dari segi waktunya dan efektif langsung pada poin penting pada program kita,” tegasnya, menyoroti komitmen panitia untuk memastikan setiap sesi pembahasan menghasilkan keputusan yang konkret dan aplikatif. Efisiensi waktu menjadi kunci mengingat padatnya agenda dan pentingnya mencapai konsensus dalam waktu yang terbatas. Sementara itu, efektivitas diukur dari kemampuan forum untuk langsung menyentuh inti permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat guna, terutama terkait dua komisi utama yang telah digariskan oleh Steering Committee (SC) atau Komite Pengarah. Ini menunjukkan perencanaan yang matang untuk memastikan jalannya musyawarah terarah dan produktif, menghindari pembahasan yang berlarut-larut tanpa hasil nyata.
Reformasi Tata Kelola: Perampingan Peserta demi Efektivitas
Salah satu inovasi signifikan dalam penyelenggaraan Mukernas I MUI kali ini adalah adanya perampingan jumlah peserta, khususnya dari perwakilan MUI Provinsi. Jika pada Mukernas sebelumnya setiap provinsi diwakili oleh tiga unsur pimpinan, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara, maka pada Mukernas kali ini hanya unsur ketua dan sekretaris saja yang diundang. “Kali ini hanya unsur ketua dan sekretaris atau dua orang dari unsur pimpinan,” jelas H Muhammad Ziyad. Kebijakan perampingan ini bukan tanpa alasan, melainkan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan fokus diskusi. Dengan jumlah peserta yang lebih ramping, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat, lebih terarah, dan lebih substantif. Ini juga mencerminkan upaya MUI untuk mengadopsi tata kelola organisasi yang lebih modern dan adaptif terhadap tantangan zaman, memastikan bahwa setiap perwakilan yang hadir benar-benar memiliki peran aktif dalam perumusan kebijakan.
Tidak hanya dari MUI Provinsi, perwakilan dari Komisi, Badan, dan Lembaga (KBL) di lingkungan MUI Pusat juga akan mengikuti pola perampingan serupa, dengan hanya dihadiri oleh ketua dan sekretaris masing-masing KBL. Langkah ini menunjukkan konsistensi dalam penerapan prinsip efisiensi di seluruh struktur organisasi. H Muhammad Ziyad menambahkan bahwa semua perwakilan yang diundang telah mengkonfirmasi kehadirannya, menunjukkan antusiasme dan komitmen tinggi dari seluruh elemen MUI untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan program kerja. Selain perwakilan dari MUI Provinsi dan KBL, Mukernas I ini juga akan dihadiri oleh Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI, Dewan Pimpinan MUI, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam. Total peserta yang akan hadir diperkirakan mencapai 278 orang. Angka ini dianggap ideal untuk sebuah forum kerja yang membutuhkan diskusi mendalam dan pengambilan keputusan yang cepat, sekaligus tetap mengakomodasi representasi yang luas dari berbagai elemen ulama dan cendekiawan Muslim di Indonesia. Kehadiran Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan visi dan misi besar organisasi, sementara perwakilan Ormas Islam memperkuat sinergi dengan gerakan-gerakan keagamaan lainnya.
Merumuskan Arah Strategis: Program Prioritas untuk Kemaslahatan Umat
Inti dari Mukernas I MUI adalah perumusan dan pengesahan program kerja prioritas. Acara ini sangat penting karena akan mengesahkan program-program strategis serta menyinergikan seluruh program bersama lintas KBL yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kerja MUI selama satu tahun ke depan. “Acara ini sangat penting karena akan mengesahkan program dan menyinergikan dari seluruh program bersama lintas KBL yang akan dipedomani satu tahun ke depan untuk dilaksanakan,” ungkap H Muhammad Ziyad. Fokus pembahasan akan terbagi dalam dua poin utama: program kerja prioritas Komisi/Badan/Lembaga (KBL) MUI dan bidang organisasi. Ini merupakan tindak lanjut atas hasil Musyawarah Nasional (Munas) sebelumnya, yang menetapkan kerangka kerja umum. Melalui Mukernas ini, kerangka tersebut akan diperinci menjadi program-program operasional yang lebih konkret dan terukur. Sinergi lintas KBL menjadi esensial untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan bahwa setiap inisiatif saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, yakni memberikan kemaslahatan bagi umat dan bangsa.
