Sebuah terobosan monumental dalam hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi baru-baru ini terungkap, ketika Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Kerajaan Arab Saudi telah mengambil langkah historis dengan mengubah undang-undangnya demi memungkinkan Indonesia membangun fasilitas Kompleks atau Kampung Haji di Kota Suci Mekkah. Inisiatif ini tidak hanya menandai kali pertama sebuah negara asing diberikan hak kepemilikan lahan di tanah suci, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan kualitas pelayanan dan penurunan biaya bagi jutaan jemaah haji dan umrah asal Indonesia di masa mendatang. Pengumuman ini disampaikan Prabowo dalam sebuah acara yang dihadiri oleh para ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) di Malang, Jawa Timur, pada hari Minggu, 8 Februari 2026, di mana ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan khusus dari Arab Saudi kepada Indonesia.
Sejarah Baru: Indonesia Peroleh Hak Kepemilikan Lahan di Mekkah
Dalam pidatonya yang sarat makna, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sebuah pencapaian diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menyatakan, “Saya mau melaporkan di sini, di hadapan para ulama, di hadapan keluarga besar NU, bahwa Indonesia pertama kali kita mendapat kehormatan, mendapat hak untuk kita bisa memiliki lahan di kota suci di Mekkah.” Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia menjadi negara pionir yang diizinkan memiliki properti di kawasan suci Mekkah, sebuah hak istimewa yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepada negara lain. Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa izin ini terwujud berkat perubahan legislasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. “Mereka mengubah undang-undang mereka, khusus untuk memberi penghormatan kepada bangsa Indonesia,” tegasnya, menggarisbawahi betapa signifikan langkah yang diambil oleh otoritas Saudi.
Perubahan undang-undang ini merupakan sebuah terobosan yang sangat berarti, mengingat betapa ketatnya regulasi kepemilikan lahan di Arab Saudi, terutama di wilayah-wilayah sakral seperti Mekkah dan Madinah. Selama ini, kepemilikan lahan di sana sangat terbatas pada warga negara Saudi atau entitas yang sepenuhnya dikuasai oleh kerajaan. Dengan adanya perubahan ini, Indonesia tidak hanya mendapatkan izin, tetapi juga hak untuk membangun sebuah fasilitas yang didedikasikan untuk melayani jemaah haji dan umrah. Prabowo merinci rencana pembangunan tersebut, “Kita akan membangun Kampung Haji di Mekkah untuk jemaah haji dan mereka yang melaksanakan umrah.” Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan solusi hunian yang layak dan nyaman bagi para peziarah dari Tanah Air selama menjalankan ibadah mereka.
Dampak dari kebijakan baru ini tidak hanya terbatas pada Indonesia. Presiden Prabowo mengamati bahwa terobosan yang diberikan kepada Indonesia telah memicu minat dari negara-negara lain. “Akibat kita, banyak negara lain sekarang menyusul. Insya Allah Kampung Haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan,” ujarnya, mengindikasikan bahwa inisiatif Indonesia ini berpotensi menjadi katalisator bagi negara-negara Muslim lainnya untuk menjajaki kemungkinan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa langkah Arab Saudi bukan hanya sekadar gestur bilateral, tetapi juga sebuah pergeseran kebijakan yang lebih luas, yang mungkin akan mengubah lanskap infrastruktur haji dan umrah di masa depan, dengan Indonesia memimpin jalan dalam implementasi.
Peningkatan Pelayanan dan Target Penurunan Biaya Haji
Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berhenti pada pengumuman hak kepemilikan lahan, tetapi juga memberikan jaminan konkret mengenai peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. Ia menyatakan dengan tegas, “Prabowo menjamin ke depannya jemaah haji dan umrah asal Indonesia akan mendapat hunian layak selama beribadah di Arab.” Hal ini berarti bahwa fasilitas yang akan dibangun di Mekkah, yang disebut sebagai “Kampung Haji”, akan dirancang untuk memenuhi standar kenyamanan dan kelayakan yang tinggi, jauh dari kondisi yang mungkin kurang memadai sebelumnya. Konsep hunian layak ini mencakup penyediaan akomodasi yang memadai, fasilitas pendukung yang memadai, serta lingkungan yang kondusif untuk ibadah.
Lebih lanjut, Presiden menekankan komitmennya untuk memastikan bahwa jemaah Indonesia akan menerima “pelayanan terbaik”. Pernyataan ini menyiratkan upaya komprehensif untuk meningkatkan seluruh aspek pelayanan, mulai dari transportasi, konsumsi, hingga pendampingan ibadah. “Tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik,” tegasnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pengalaman ibadah yang optimal bagi warga negaranya. Peningkatan pelayanan ini merupakan salah satu prioritas utama, mengingat antusiasme tinggi masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, serta harapan agar mereka dapat melakukannya dengan tenang dan khidmat.
Aspek krusial lainnya yang diangkat oleh Presiden Prabowo adalah upaya untuk menurunkan biaya haji. “Dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,” katanya, sebuah janji yang sangat dinantikan oleh jutaan calon jemaah yang kerap dibebani oleh tingginya ongkos perjalanan ibadah tersebut. Dengan adanya fasilitas yang dimiliki sendiri di Mekkah, diharapkan akan ada efisiensi biaya operasional yang signifikan. Pengurangan biaya ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti negosiasi yang lebih kuat dengan penyedia layanan lokal, optimalisasi penggunaan akomodasi, dan potensi pengurangan biaya transportasi atau logistik lainnya. Jika terealisasi, kebijakan ini akan membuat ibadah haji lebih terjangkau bagi lebih banyak lapisan masyarakat Indonesia, mewujudkan impian banyak keluarga untuk dapat menunaikan rukun Islam kelima.
Dalam konteks jangka waktu, Presiden Prabowo memberikan gambaran optimis mengenai progres pembangunan. Ia berharap agar Indonesia dapat memiliki Kompleks Haji yang representatif di Mekkah dalam kurun waktu tiga tahun. “Baru nanti, berapa bulan lagi, saya kira kita sudah akan punya kurang lebih 1.000 kamar, tapi terus akan kita bangun,” imbuhnya. Target awal pembangunan 1.000 kamar menunjukkan bahwa proyek ini akan dimulai dengan skala yang cukup besar, namun juga bersifat berkelanjutan, dengan rencana ekspansi di masa mendatang. Hal ini menegaskan komitmen jangka panjang pemerintah untuk terus meningkatkan infrastruktur dan pelayanan haji dan umrah, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling diperhatikan dalam penyelenggaraan ibadah tersebut di dunia.
