Gelombang unjuk rasa besar-besaran yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terkemuka kembali mengguncang jantung pusat keamanan nasional di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, pada Jumat, 27 Februari 2026. Aksi massa yang berlangsung dengan tensi tinggi sejak pukul 15.00 WIB hingga menjelang petang pukul 18.00 WIB ini membawa tuntutan fundamental terkait reformasi institusi kepolisian dan pertanggungjawaban atas dugaan tindakan represif aparat. Menanggapi eskalasi tersebut, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, turun langsung ke lapangan untuk meredam situasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh poin aspirasi mahasiswa akan disampaikan secara utuh kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran ribuan mahasiswa ini bukan sekadar seremoni protes biasa, melainkan sebuah manifestasi kegelisahan publik terhadap kinerja Korps Bhayangkara yang dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh secara struktural maupun kultural.
Suasana di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) sore itu dipenuhi dengan kibaran bendera almamater dan spanduk-spanduk bernada kecaman. Massa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, serta kelompok mahasiswa lainnya, secara bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Mereka menuntut kehadiran langsung Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk beraudiensi dan mendengarkan keluhan rakyat tanpa perantara. Ketegangan sempat memuncak ketika mahasiswa mendesak barikade petugas, namun situasi tetap terkendali berkat pendekatan persuasif yang ditunjukkan oleh personel kepolisian di lapangan. Menariknya, para petugas yang berjaga di lini terdepan tampak mengenakan seragam lengkap yang dipadukan dengan peci dan sorban putih, sebuah simbolisme yang sering digunakan Polri dalam menghadapi aksi massa untuk mengedepankan pendekatan humanis dan religius guna mendinginkan suasana yang memanas.
Lima Tuntutan Krusial: Dari Keadilan Kasus AR hingga Desakan Pencopotan Pucuk Pimpinan
Dalam aksi ini, BEM UI yang menjadi salah satu motor utama pergerakan membawa lima tuntutan krusial yang dianggap sebagai harga mati bagi perbaikan institusi Polri. Tuntutan pertama yang paling mendesak adalah penjatuhan hukuman pidana seberat-beratnya terhadap oknum polisi yang terlibat dalam kasus kematian AR, serta tindakan tegas terhadap seluruh aparat yang melakukan tindakan represif dalam berbagai penanganan konflik agraria maupun demonstrasi sebelumnya. Mahasiswa menilai bahwa impunitas terhadap oknum petugas hanya akan memperpanjang rantai kekerasan sistemik. Tuntutan kedua tidak kalah mengejutkan, di mana massa secara eksplisit mendesak pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri dan Irjen Dadang Hartanto dari jabatan Kapolda Maluku. Desakan ini muncul sebagai bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan atas berbagai insiden yang dianggap mencoreng marwah kepolisian di tingkat nasional maupun daerah.
Lebih lanjut, poin ketiga dalam tuntutan tersebut adalah pembebasan seluruh tahanan politik yang dinilai mengalami kriminalisasi karena aktivitas aktivisme dan kritik terhadap pemerintah. Mahasiswa memandang bahwa penegakan hukum seringkali tajam ke bawah namun tumpul ke atas, terutama bagi mereka yang menyuarakan hak-hak sipil. Poin keempat menyoroti isu yang sangat sensitif, yakni penegakan batasan kewenangan Polri dan penarikan seluruh personel polisi dari jabatan-jabatan sipil di kementerian maupun lembaga non-struktural. Hal ini dianggap penting untuk menjaga profesionalisme dan mencegah kembalinya praktik dwifungsi yang dapat merusak tatanan demokrasi. Terakhir, para demonstran menuntut hasil konkret dari Komisi Percepatan Reformasi Polri terkait perubahan struktural, kultural, dan instrumental demi menciptakan institusi yang benar-benar melindungi dan melayani masyarakat tanpa diskriminasi.
Respons Strategis Polda Metro Jaya dan Komitmen Evaluasi Internal
Menghadapi tekanan massa yang begitu besar, Kombes Pol. Budi Hermanto memberikan pernyataan resmi yang bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara mahasiswa dan pimpinan tertinggi Polri. Budi menegaskan bahwa pihak kepolisian sangat menghargai kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi dan memastikan bahwa setiap butir aspirasi yang disampaikan tidak akan berakhir di meja birokrasi semata. “Nanti akan kami sampaikan. Pasti Bapak Kapolri juga memantau dan menonton kegiatan ini melalui berbagai kanal informasi yang ada,” ujar Budi di hadapan awak media selepas demonstrasi. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa Mabes Polri menaruh perhatian serius terhadap dinamika yang terjadi di depan gerbang mereka, dan janji audiensi yang diminta mahasiswa akan dipertimbangkan sebagai bagian dari keterbukaan institusi terhadap kritik publik.
Polda Metro Jaya juga menegaskan bahwa poin-poin tuntutan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi mendalam bagi internal kepolisian. Evaluasi ini direncanakan mencakup berbagai aspek, mulai dari kinerja operasional di lapangan, efektivitas penegakan hukum, hingga kebijakan internal yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Pihak kepolisian mengakui bahwa masukan dari kalangan akademisi dan mahasiswa sangat diperlukan sebagai cermin untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Budi menyebut bahwa momentum ini akan dijadikan pembelajaran berharga agar Polri dapat bertransformasi menjadi institusi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan semangat Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang selama ini didengungkan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Namun, dinamika di sekitar Jalan Trunojoyo tidak hanya diisi oleh satu suara. Di sisi lain area demonstrasi, terpantau adanya kelompok massa berbeda dengan agenda yang beragam. Selain mahasiswa UI dan UPN, terdapat kelompok yang menyuarakan pengusutan tuntas atas teror yang dialami mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) serta kelompok yang mengkritisi kebijakan Makan Bergizi Gratis dari pemerintah. Fenomena menarik terjadi ketika muncul sekelompok orang yang menyampaikan pesan kontradiktif dengan memberikan dukungan moral kepada Polri untuk tetap tegak dalam menjalankan tugasnya. Keberagaman kelompok massa ini menunjukkan betapa kompleksnya isu sosial-politik yang tengah dihadapi oleh kepolisian saat ini, di mana mereka harus berdiri di tengah antara tekanan kritik tajam dan ekspektasi dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang berbeda kepentingan.
Hingga aksi berakhir dengan tertib, para mahasiswa berjanji akan terus mengawal janji-janji yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Mereka menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret atau audiensi langsung dengan Kapolri, maka gelombang massa yang lebih besar akan kembali mendatangi Mabes Polri. Di sisi lain, komitmen Polri untuk melakukan reformasi secara struktural (perubahan organisasi), kultural (perubahan perilaku dan etika anggota), serta instrumental (perubahan regulasi dan sarana prasarana) kini tengah diuji di hadapan publik. Masyarakat kini menanti apakah janji evaluasi ini akan membuahkan hasil nyata dalam bentuk perubahan kebijakan, atau sekadar menjadi peredam sementara di tengah panasnya tensi politik dan tuntutan keadilan yang terus menggema dari ruang-ruang kampus.
