Aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat, 27 Februari 2026, menjadi sorotan tajam setelah dinamika di lapangan menunjukkan pergeseran dari sekadar penyampaian aspirasi politik menuju ketegangan etika. Meskipun demonstrasi tersebut secara resmi berakhir tanpa insiden bentrokan fisik yang destruktif, pihak kepolisian mengungkapkan kekecewaan mendalam atas perilaku sejumlah oknum massa aksi yang dinilai melampaui batas kewajaran. Dalam pengamanan tersebut, Polri sebenarnya telah menerapkan strategi preventif dengan mengedepankan pendekatan humanis, termasuk penggunaan atribut keagamaan oleh personel di lapangan sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian bulan Ramadan. Namun, upaya pendinginan suasana ini justru dibalas dengan tindakan provokatif yang menyasar martabat individu petugas dan simbol-simbol institusi.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, dalam keterangan resminya pada Sabtu, 28 Februari 2026, memaparkan secara mendalam mengenai kronologi dan suasana kebatinan para personel yang bertugas saat itu. Menurutnya, kepolisian telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga emosi dan tetap memberikan ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bersuara. Sayangnya, di tengah hiruk-pikuk orasi, muncul tindakan-tindakan yang tidak pantas dari oknum mahasiswa. Budi menyebutkan adanya caci maki verbal yang sangat kasar yang diarahkan langsung kepada anggota yang sedang berjaga. Lebih memprihatinkan lagi, terdapat laporan mengenai aksi vandalisme kecil namun simbolis, di mana oknum peserta aksi nekat menuliskan kata-kata tidak elok pada syal atau jilbab yang dikenakan oleh Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas di garis depan pengamanan.
Provokasi di Tengah Simbol Keagamaan dan Penghormatan Ramadan
Polda Metro Jaya memberikan penjelasan khusus mengenai penampilan para personel yang tampak berbeda dari biasanya. Selama pengawalan aksi di depan Mabes Polri tersebut, banyak anggota polisi pria yang terlihat mengenakan peci dan sorban berwarna putih, sementara para Polwan mengenakan hijab dengan warna senada. Atribut ini bukan sekadar aksesoris tambahan, melainkan bagian dari instruksi pimpinan untuk menciptakan suasana yang lebih sejuk dan religius mengingat aksi berlangsung di hari Jumat dalam suasana bulan suci Ramadan. Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa pemakaian atribut tersebut adalah simbol penghormatan institusi terhadap nilai-nilai spiritual yang sedang dijalani oleh masyarakat, termasuk oleh para mahasiswa itu sendiri. “Kami saja yang petugas kepolisian sangat menghormati bulan suci ini dengan menyesuaikan penampilan dan pendekatan kami,” tegas Budi dengan nada menyesalkan.
Ketegangan di lapangan sempat meningkat ketika teriakan-teriakan protes dari massa aksi mulai menjurus pada penghinaan pribadi. Menariknya, alih-alih merespons dengan tindakan represif atau peringatan keras melalui pengeras suara antihuru-hara, pihak kepolisian memilih metode de-eskalasi yang unik. Berdasarkan pantauan di lokasi dan rekaman yang beredar, sejumlah personel kepolisian justru membalas orasi dan teriakan mahasiswa dengan lantunan salawat. Upaya ini dilakukan untuk meredam emosi massa dan mengingatkan semua pihak akan kesucian bulan Ramadan. Namun, niat baik tersebut tampaknya tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh peserta aksi, yang dibuktikan dengan adanya tindakan pencoretan atribut keagamaan milik petugas yang dianggap sebagai pelecehan terhadap simbol kesantunan.
Etika Demokrasi dan Komitmen Institusi Terhadap Aspirasi Publik
Secara konstitusional, Polri mengakui bahwa demonstrasi adalah hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Kombes Pol Budi Hermanto mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap norma sosial. Ia menekankan bahwa aspirasi yang disampaikan dengan cara yang beradab dan saling menghormati akan jauh lebih efektif daripada tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Menurutnya, tindakan provokatif yang memancing emosi petugas di lapangan hanya akan mengaburkan substansi kritik yang ingin disampaikan oleh mahasiswa kepada institusi kepolisian. Polri berharap ke depannya, setiap aksi massa dapat berjalan dengan mengedepankan dialog yang konstruktif tanpa harus mengorbankan etika komunikasi.
Meskipun merasa disudutkan oleh perilaku oknum mahasiswa, Polda Metro Jaya memastikan bahwa seluruh poin tuntutan dan kritik yang dibawa oleh massa aksi telah dicatat dengan baik. Budi menjamin bahwa aspirasi tersebut tidak akan berhenti di gerbang Mabes Polri saja, melainkan akan diteruskan langsung kepada pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara. “Seluruh kritik dan masukan dari rekan-rekan mahasiswa akan kami sampaikan kepada Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kami yakin Bapak Kapolri juga memantau langsung jalannya kegiatan ini melalui berbagai kanal informasi,” ujar Budi. Hal ini menunjukkan bahwa secara institusi, Polri tetap membuka diri terhadap evaluasi publik meskipun terdapat gesekan emosional di tingkat lapangan.
Pasca-kejadian tersebut, jagat media sosial diramaikan oleh berbagai potongan video yang memperlihatkan dinamika aksi di depan Mabes Polri. Beberapa video menunjukkan momen kontras antara mahasiswa yang berorasi dengan nada tinggi dan polisi yang tetap berdiri tenang sambil melantunkan doa. Di sisi lain, bukti-bukti digital mengenai aksi pencoretan atribut Polwan juga menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, yang mayoritas menyayangkan hilangnya kesantunan dalam berdemonstrasi. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara hak berpendapat dan kewajiban menjaga ketertiban serta kehormatan sesama manusia, terutama dalam momentum sakral seperti bulan Ramadan.
Pilihan Editor: Mengapa Polisi Kerap Terseret Kasus Narkoba
