Banjir yang sempat melanda Ibu Kota Jakarta pada pekan lalu, tepatnya sejak Kamis, 22 Januari 2026, dilaporkan telah berangsur surut. Data terbaru yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pada Senin, 26 Januari 2026, mengkonfirmasi bahwa seluruh genangan air di wilayah DKI Jakarta telah surut sepenuhnya. Fenomena ini disambut baik oleh berbagai pihak, namun juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penanganan banjir di Jakarta, terutama jika dibandingkan dengan daerah-daerah penyangga ibu kota yang masih bergulat dengan dampak genangan air.
Evaluasi Penanganan Banjir: Keunggulan Fasilitas Jakarta dan Tantangan Wilayah Sekitar
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam pernyataannya pada Senin, 26 Januari 2026, di Jakarta Selatan, menyoroti kecepatan surutnya banjir di Jakarta dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar ibu kota. Beliau mengaitkan perbedaan ini dengan keunggulan fasilitas yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Sementara tetangga tenaga kita masih mengalami banjir. Kenapa Jakarta bisa ya? Mohon maaf karena memang fasilitasnya pasti lebih baik,” ujar Pramono Anung, menekankan bahwa infrastruktur dan sistem penanganan darurat di Jakarta dinilai lebih memadai.
Pernyataan Gubernur ini, meskipun tidak bermaksud untuk membandingkan secara kompetitif, justru memicu diskusi lebih luas mengenai kesiapan dan kapasitas penanganan bencana di wilayah Jabodetabek secara keseluruhan. Keterlambatan surutnya banjir di daerah penyangga dapat menimbulkan dampak berantai, termasuk terganggunya aksesibilitas, terputusnya pasokan logistik, dan peningkatan jumlah pengungsi yang mungkin mencari perlindungan di Jakarta. Hal ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi antar pemerintah daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang tidak mengenal batas administratif.
Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, memberikan rincian lebih lanjut mengenai surutnya genangan air. Menurut data BPBD, hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Kamis malam, 22 Januari 2026, memang sempat menyebabkan beberapa titik tergenang. Namun, berkat upaya pemantauan dan penanganan yang intensif, seluruh genangan tersebut dilaporkan telah surut pada Senin dini hari, pukul 03.00 WIB. “BPBD mencatat hingga Senin pukul 03:00 WIB, seluruh genangan di wilayah DKI Jakarta sudah surut,” jelas Yohan dalam keterangan tertulisnya.
Strategi Jangka Menengah: Normalisasi Sungai sebagai Solusi Fundamental
Menyikapi fenomena banjir yang kerap terjadi, Gubernur Pramono Anung mengungkapkan rencana strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir di masa mendatang. Fokus utama dari strategi ini adalah normalisasi tiga sungai krusial yang kerap menjadi sumber atau jalur luapan air saat curah hujan tinggi. Ketiga sungai tersebut adalah Sungai Ciliwung, Sungai Cakung Lama, dan Kali Krukut. Normalisasi ini merupakan bagian dari upaya penanganan banjir secara jangka menengah, yang dinilai lebih efektif daripada hanya mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Dalam implementasi rencana normalisasi sungai ini, Pemprov DKI Jakarta berencana untuk memindahkan permukiman warga yang berada di bantaran sungai. Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagaimana mestinya, memperlebar kapasitas aliran air, dan mengurangi risiko luapan yang dapat membahayakan permukiman. “Keputusan politik sudah ada. Dana sudah disiapkan,” tegas Pramono Anung, mengindikasikan bahwa proyek normalisasi ini telah mendapatkan lampu hijau dari sisi kebijakan dan anggaran. Meskipun rincian nominal dana yang disiapkan tidak disebutkan secara spesifik, pernyataan ini memberikan sinyal positif mengenai keseriusan pemerintah dalam mengatasi akar permasalahan banjir.
Proses normalisasi sungai dijadwalkan akan dimulai pada tahun berjalan ini, menandakan percepatan dalam eksekusi program. Pemilihan Sungai Ciliwung, Sungai Cakung Lama, dan Kali Krukut sebagai prioritas utama didasarkan pada kajian historis dan karakteristik hidrologisnya yang seringkali berkontribusi pada terjadinya banjir di Jakarta. Sungai Ciliwung, misalnya, dikenal sebagai sungai utama yang melintasi Jakarta dan memiliki daerah tangkapan air yang luas di wilayah hulu. Normalisasi sungai ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas tampung air, tetapi juga memperbaiki kualitas lingkungan di sepanjang aliran sungai, serta menciptakan ruang publik yang lebih aman dan tertata.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono Anung menekankan bahwa penanganan banjir di Jakarta tidak dapat sepenuhnya bergantung pada intervensi cuaca seperti operasi modifikasi cuaca (OMC). Menurutnya, OMC bersifat sementara dan lebih ditujukan untuk mitigasi jangka pendek. Untuk solusi yang berkelanjutan dan fundamental, diperlukan langkah-langkah struktural seperti normalisasi sungai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mengutamakan konservasi, rehabilitasi, dan optimalisasi fungsi sungai sebagai bagian integral dari sistem drainase perkotaan. Dengan demikian, Jakarta dapat lebih resilien dalam menghadapi tantangan banjir di masa depan.
Kontribusi dalam penulisan artikel ini diberikan oleh Dede Leni Mardianti dan Eka Yudha Saputra. Artikel ini juga terkait dengan topik bahasan yang diangkat dalam rubrik Pilihan Editor: Apa yang Salah dengan Penanganan Banjir Jakarta.
