JEMBER, JAWA TIMUR – Gelombang banjir dahsyat menerjang Kabupaten Jember, Jawa Timur, memaksa ribuan keluarga mengungsi dan merusak infrastruktur vital. Perluasan genangan air hingga mencakup 23 desa di 10 kecamatan, dengan total 7.445 kepala keluarga terdampak, menandai krisis kemanusiaan yang mendalam. Bencana ini tidak hanya melumpuhkan aktivitas warga, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil yang signifikan, termasuk rusaknya jembatan, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kombinasi curah hujan ekstrem dan masalah infrastruktur pengairan yang kronis menjadi akar permasalahan banjir yang terus berulang di wilayah ini.
Banjir Meluas, Dampak Luas Terhadap Ribuan Keluarga dan Infrastruktur
Situasi darurat banjir di Kabupaten Jember semakin memburuk, meluasnya genangan air telah merendam 23 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember merilis data terbaru per Jumat, 13 Februari 2026, pukul 22.00 WIB, yang mencatat sebanyak 7.445 kepala keluarga (KK) terdampak langsung oleh luapan air. Tingkat keparahan dampak bervariasi di setiap kecamatan, dengan Kecamatan Rambipuji menjadi wilayah yang paling parah dilanda banjir, merendam 3.774 KK. Menyusul di belakangnya, Kecamatan Balung mencatat 1.581 KK terdampak, dan Kecamatan Wuluhan melaporkan 1.464 KK yang terdampak luapan sungai. Intensitas banjir yang tinggi ini menunjukkan kerentanan wilayah tersebut terhadap perubahan pola cuaca ekstrem dan kapasitas sistem drainase yang ada.
Selain dua kecamatan yang paling terdampak, bencana ini juga merambah ke kecamatan lain dengan skala yang bervariasi. Kecamatan Panti tercatat terdampak sebanyak 6 KK, Sukorambi 33 KK, Kalisat 3 KK, Kaliwates 220 KK, Bangsalsari 316 KK, Ajung 2 KK, serta Puger 46 KK. Data ini menggambarkan skala geografis bencana yang cukup luas, menuntut respons terpadu dari berbagai pihak. Luapan dari delapan sungai yang berbeda di Jember menjadi penyebab utama banjir ini, menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang di wilayah tersebut.
Kerusakan Infrastruktur dan Ancaman Jangka Panjang
Dampak banjir tidak hanya terbatas pada terendamnya permukiman warga, tetapi juga menimbulkan kerusakan serius pada berbagai infrastruktur vital. BPBD Jember melaporkan bahwa sedikitnya tiga jembatan mengalami kerusakan, yang secara signifikan mengganggu akses transportasi dan mobilitas masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi, satu masjid dilaporkan ambruk, menunjukkan kekuatan arus banjir yang luar biasa. Selain itu, satu balai desa terendam air, melumpuhkan fungsi pelayanan publik di tingkat lokal, dan satu pondok pesantren juga tergenang, mengganggu aktivitas pendidikan keagamaan bagi para santri. Kerusakan infrastruktur ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan aktivitas sehari-hari masyarakat.
Analisis Mendalam: Akar Masalah Banjir di Jember
Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam analisisnya, mengidentifikasi dua faktor utama yang menyebabkan banjir berulang di wilayahnya. Pertama, peningkatan drastis debit air sungai yang meluap, terutama saat musim hujan. Fenomena ini seringkali diperparah oleh perubahan iklim global yang memicu pola curah hujan yang tidak menentu dan intensitas yang lebih tinggi. Kedua, dan yang menjadi sorotan utama, adalah persoalan infrastruktur pengairan yang dinilai belum memadai dan bahkan bermasalah. Bupati menyoroti adanya pembangunan permukiman di area bantaran sungai, yang secara langsung mengurangi kapasitas tampung sungai dan meningkatkan risiko banjir ketika debit air meningkat. Kondisi ini menciptakan kerentanan struktural yang membuat Jember terus menerus dilanda banjir setiap tahunnya.
Bupati Fawait menekankan bahwa masalah infrastruktur ini memerlukan solusi jangka panjang dan penanganan yang komprehensif. Ia mengakui bahwa sebagai pemimpin daerah yang baru menjabat selama satu tahun, ia telah mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan siklus banjir ini terus berulang. Solusi yang ditawarkan mencakup penataan ulang tata ruang, normalisasi sungai, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang lebih efektif. Perbaikan infrastruktur yang rusak, seperti jembatan, akan menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah untuk tahun-tahun mendatang, dengan rencana masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau APBD Perubahan 2027. Komitmen ini menunjukkan kesadaran akan urgensi penyelesaian masalah struktural demi mencegah bencana serupa di masa depan.
Respons Cepat dan Fokus Penanganan Bencana
Menghadapi situasi darurat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember telah mengalihkan fokusnya pada upaya penanganan pasca-banjir. Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, menjelaskan bahwa timnya kini tengah giat melakukan pembersihan lumpur dan material sisa banjir yang mengotori rumah-rumah warga. Selain itu, penyaluran bantuan logistik, seperti makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya, serta pendirian dapur umum di sejumlah titik yang terdampak, menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi dan warga yang terdampak. Upaya ini menunjukkan respons cepat pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang tertimpa musibah, sembari terus memantau perkembangan situasi dan potensi ancaman cuaca ekstrem yang diperkirakan masih berlanjut hingga 20 Februari 2026, sesuai prediksi BMKG.
