Jakarta kini berada di titik nadir dalam menghadapi ancaman hidrologis yang semakin mengkhawatirkan, di mana kombinasi antara fenomena alam dan kegagalan infrastruktur menciptakan krisis multidimensi yang sulit terpecahkan. Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Budi Heru Santosa, dalam sebuah diskusi strategis di Gedung BJ Habibie, Jakarta Pusat, pada Rabu, 4 Februari 2026, membedah secara mendalam tiga pemicu utama banjir Jakarta yang saling berkelindan: penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang masif, intensitas curah hujan ekstrem akibat perubahan iklim, serta disfungsi sistem drainase dan sungai. Melalui analisis yang komprehensif, BRIN menekankan bahwa banjir di ibu kota bukan lagi sekadar persoalan luapan air musiman, melainkan dampak dari tekanan beban lingkungan yang sudah melampaui ambang batas daya dukung wilayah.
Anatomi Krisis: Mengurai Tiga Akar Masalah Banjir Jakarta Menurut BRIN
Permasalahan banjir di Jakarta tidak dapat dilihat secara parsial karena sifatnya yang sangat kompleks dan multifaktor. Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Budi Heru Santosa, mengungkapkan bahwa faktor pertama dan yang paling mengkhawatirkan adalah laju penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Berdasarkan data riset terkini, Jakarta mengalami penurunan tanah dengan kecepatan yang bervariasi antara 1 hingga 15 sentimeter setiap tahunnya. Fenomena ini menciptakan efek “mangkuk” atau cekungan raksasa di berbagai titik wilayah administratif Jakarta. Tanah yang dulunya memiliki elevasi cukup untuk mengalirkan air secara gravitasi ke laut, kini justru berada di bawah permukaan air laut atau membentuk titik-titik rendah yang memerangkap air hujan tanpa ada jalan keluar alami.
Kondisi topografi yang semakin menurun ini diperparah oleh faktor kedua, yaitu frekuensi dan intensitas curah hujan ekstrem yang kian meningkat. Budi menjelaskan bahwa perubahan iklim global telah mengubah pola presipitasi di kawasan tropis, termasuk Jakarta, yang sering kali menerima beban air dalam volume sangat besar dalam durasi yang singkat. Ketika curah hujan ekstrem melanda, tanah yang sudah jenuh dan permukaan yang tertutup beton tidak lagi mampu menyerap air. Hal ini memaksa seluruh volume air larian (run-off) masuk ke saluran drainase dan sungai secara bersamaan, menciptakan beban kejut pada sistem pembuangan air kota yang sudah sangat rentan.
Faktor ketiga yang melengkapi “tiga dosa besar” pemicu banjir adalah infrastruktur drainase dan sungai yang tidak berfungsi maksimal. BRIN mencatat adanya degradasi fungsi yang signifikan pada jaringan sungai di Jakarta akibat sedimentasi atau pendangkalan yang parah serta penyumbatan oleh sampah domestik. Sungai-sungai utama yang seharusnya menjadi urat nadi pembuangan air justru kehilangan kapasitas tampungnya secara drastis. Penumpukan sedimen selama bertahun-tahun tanpa pengerukan yang konsisten membuat dasar sungai naik, sehingga air dengan mudah meluap ke permukiman warga meskipun hujan yang turun belum mencapai kategori ekstrem. Kombinasi dari ketiga faktor ini menciptakan tekanan yang sangat berat bagi Jakarta, menuntut adanya solusi yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga transformatif.
Normalisasi Sungai dan Sistem Polder: Strategi Terpadu Menuju Jakarta Tangguh Banjir
Menanggapi urgensi krisis tersebut, Pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung telah merumuskan peta jalan penanganan banjir yang lebih agresif dan terukur. Fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan normalisasi secara menyeluruh di tiga sungai vital yang menjadi tulang punggung pengendalian banjir, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Sungai Cakung Lama. Langkah ini dianggap sebagai solusi jangka menengah dan panjang yang paling konkret untuk mengembalikan fungsi hidrologis sungai. Normalisasi bukan sekadar memperdalam sungai, tetapi juga memperlebar badan air agar mampu menampung debit air kiriman dari hulu maupun air hujan lokal yang volumenya sering kali melampaui kapasitas saat ini.
Gubernur Pramono Anung membeberkan fakta teknis bahwa saat ini infrastruktur Jakarta hanya mampu menampung curah hujan dengan intensitas sekitar 150 milimeter per hari. Angka ini jauh di bawah volume air yang dihasilkan saat badai atau hujan ekstrem melanda, yang sering kali melampaui angka 200 hingga 300 milimeter per hari. Oleh karena itu, program normalisasi sungai dirancang secara spesifik untuk meningkatkan daya tampung ini secara signifikan. Tanpa adanya perluasan ruang sungai, Jakarta akan terus terjebak dalam siklus banjir berulang karena air tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengalir menuju muara secara efisien.
Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau yang akrab disapa Chico Hakim, menambahkan bahwa hambatan utama di lapangan adalah penyempitan lebar sungai akibat bangunan liar di bantaran serta sedimentasi yang masif. Pada Rabu, 28 Januari 2026, Chico menekankan bahwa pendangkalan telah mengubah aliran alami sungai dan menurunkan kapasitas tampung secara drastis. Kondisi ini membuat banjir sangat mudah terjadi bahkan ketika curah hujan tidak tergolong ekstrem. Pemerintah Jakarta memandang normalisasi sebagai langkah yang tidak bisa ditawar lagi demi melindungi warga dari kerugian ekonomi dan sosial yang terus berulang setiap tahunnya.
Optimalisasi Teknologi dan Mitigasi Jangka Pendek
Selain langkah struktural berupa normalisasi sungai, BRIN juga merekomendasikan penerapan strategi terpadu yang mencakup upaya jangka pendek dan pemanfaatan teknologi terkini. Salah satu solusi yang ditekankan oleh Budi Heru Santosa adalah penerapan sistem polder yang lebih masif, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat penurunan tanah yang tinggi. Sistem polder yang terdiri dari kombinasi tanggul, kolam retensi, dan pompa air berperan penting untuk membuang air dari area cekungan yang tidak lagi bisa mengalirkan air secara gravitasi ke laut. Dengan sistem polder yang optimal, wilayah yang secara geografis berada di bawah permukaan laut tetap dapat dikelola agar tetap kering.
Di sisi lain, penguatan sistem peringatan dini (early warning system) yang terintegrasi menjadi krusial sebagai langkah mitigasi non-struktural. Sistem ini harus mampu memberikan data real-time mengenai kenaikan debit air di hulu dan intensitas hujan di lokal secara akurat kepada masyarakat. Dengan adanya peringatan yang lebih cepat dan tepat, dampak kerugian materiil maupun risiko korban jiwa dapat diminimalisir. Strategi penanganan banjir Jakarta ke depan haruslah merupakan sinergi antara pembangunan fisik yang masif, pengelolaan lingkungan yang ketat, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin tidak menentu.
Secara keseluruhan, tantangan banjir di Jakarta adalah cerminan dari kegagalan tata ruang masa lalu yang harus diperbaiki dengan kebijakan berani di masa sekarang. Penurunan tanah yang tak terkendali akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan harus segera dihentikan melalui penyediaan akses air bersih perpipaan secara menyeluruh. Hanya dengan mengintegrasikan penghentian penurunan tanah, normalisasi sungai, dan optimalisasi sistem polder, Jakarta memiliki peluang untuk keluar dari ancaman tenggelam dan menjadi kota yang benar-benar tangguh terhadap bencana hidrometeorologi di masa depan.
