Di tengah dinamika geopolitik global yang kian memanas, Pemerintah Indonesia kini berada di bawah pengawasan ketat dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam terkemuka terkait keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Langkah diplomatik yang dipelopori oleh Amerika Serikat di bawah pengaruh Donald Trump ini memicu gelombang desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas, termasuk kemungkinan untuk menarik diri secara permanen jika forum tersebut gagal memperjuangkan kedaulatan penuh Palestina. Isu ini menjadi krusial karena menyentuh esensi konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia, sekaligus menguji independensi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif di panggung internasional pada awal Februari 2026 ini.
Organisasi massa Ahlulbait Indonesia (ABI) menjadi salah satu pihak paling vokal yang menyuarakan agar pemerintah tidak ragu untuk mundur dari keanggotaan Board of Peace. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ABI, Zahir Yahya, menegaskan bahwa keberadaan Indonesia dalam lembaga internasional tersebut tidak boleh hanya menjadi pelengkap formalitas atau, lebih buruk lagi, menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik pihak tertentu yang mendominasi forum. Menurut Zahir, evaluasi terbuka dan menyeluruh terhadap kinerja BoP adalah harga mati yang harus dilakukan pemerintah. Ia menekankan bahwa jika hasil evaluasi menunjukkan adanya ketimpangan prinsip, di mana keadilan, kesetaraan, dan independensi tidak lagi dijunjung tinggi, maka angkat kaki dari keanggotaan adalah langkah paling terhormat bagi bangsa Indonesia guna menjaga martabat kedaulatan negara.
Desakan Evaluasi Total dari Ormas Islam: Menjaga Amanat Konstitusi
Dorongan untuk meninjau ulang posisi Indonesia di Board of Peace tidak hanya datang dari satu arah. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di tanah air, secara resmi telah menerbitkan rekomendasi pada Ahad, 8 Februari 2026, yang meminta pemerintah bersiap menarik diri. Muhammadiyah memandang bahwa keterlibatan dalam forum internasional harus memberikan dampak substantif bagi perdamaian dunia, khususnya dalam konteks Gaza dan Palestina secara keseluruhan. Senada dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Wakil Ketua Umumnya, Cholil Nafis, mengungkapkan kekhawatiran serupa. Dalam sebuah pertemuan silaturahim, MUI mempertanyakan apakah keterlibatan Indonesia dalam BoP benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat Islam di Palestina atau justru hanya menjadi ruang bagi dominasi kekuatan besar yang mengabaikan hak-hak sipil korban agresi.
Zahir Yahya dari ABI menambahkan bahwa setiap langkah diplomasi yang diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto harus melalui perhitungan matang mengenai konsekuensi politik, hukum, dan diplomatik yang melekat. Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema normalisasi penjajahan dalam bentuk baru yang mungkin terselubung di balik retorika perdamaian. Baginya, perjuangan untuk kemerdekaan Palestina bukan sekadar isu agama, melainkan amanat konstitusi yang mewajibkan Indonesia untuk berpihak pada korban kemanusiaan. Oleh karena itu, partisipasi Indonesia dalam forum internasional mana pun harus dipastikan tidak menyimpang dari prinsip keadilan universal dan tidak membiarkan praktik kolonialisme memperoleh pembenaran moral melalui institusi perdamaian yang tidak imparsial.
Komitmen Diplomasi Prabowo-Sugiono: Kemerdekaan Palestina Harga Mati
Menanggapi keraguan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan jawaban yang tegas dan lugas. Dalam komunikasinya dengan para tokoh MUI, Presiden menyatakan kesiapannya untuk mundur dari Board of Peace jika forum tersebut terbukti tidak memiliki niat tulus untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Komitmen ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia tidak akan menoleransi diplomasi yang bersifat transaksional jika harus mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sikap ini diperkuat oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki indikator keberhasilan yang sangat spesifik dalam menilai efektivitas keanggotaan mereka di lembaga besutan Amerika Serikat tersebut.
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa pemerintah membuka segala opsi, termasuk opsi untuk keluar dari Board of Peace jika visi dan misi perdamaian yang diusung Indonesia tidak sejalan dengan arah kebijakan forum tersebut. Berbicara di lingkungan Istana Kepresidenan pada Selasa, 3 Februari 2026, Sugiono menekankan bahwa tolok ukur utama bagi Indonesia adalah terciptanya situasi damai yang nyata di Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Target akhirnya bukan sekadar gencatan senjata sementara, melainkan pengakuan kedaulatan penuh dan kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara. Tanpa adanya progres nyata menuju kemerdekaan tersebut, keberadaan Indonesia di dalam BoP dianggap tidak lagi relevan dan tidak memberikan nilai tambah bagi perjuangan diplomasi global yang selama ini diperjuangkan secara konsisten.
Lebih lanjut, Sugiono yang juga merupakan politikus senior Partai Gerindra ini menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperkuat kepemimpinan diplomasinya yang berpihak pada keadilan bagi para korban agresi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap keterlibatan internasional harus menjamin perlindungan warga sipil dan menghormati hukum internasional tanpa pengecualian. Dengan adanya tekanan dari organisasi seperti ABI, Muhammadiyah, dan MUI, posisi tawar Indonesia di dalam Board of Peace diharapkan semakin kuat, karena pemerintah membawa mandat langsung dari aspirasi rakyat yang menginginkan perdamaian sejati tanpa adanya unsur penjajahan yang terselubung.
Sebagai langkah konkret ke depan, pemerintah akan terus melakukan monitoring ketat terhadap setiap kebijakan dan resolusi yang dihasilkan oleh Board of Peace. Evaluasi ini mencakup apakah forum tersebut memberikan ruang yang setara bagi setiap negara anggota untuk berpendapat atau justru hanya menjadi panggung bagi kepentingan sepihak negara-negara tertentu. Rakyat Indonesia kini menanti langkah nyata dari kabinet Prabowo untuk membuktikan bahwa kedaulatan bangsa dan kemerdekaan Palestina adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar, bahkan di hadapan kekuatan besar dunia sekalipun. Keseriusan untuk mundur dari BoP menjadi sinyal kuat bagi komunitas internasional bahwa Indonesia tetap menjadi garda terdepan dalam menentang ketidakadilan global.
- Prinsip Utama: Keadilan, kesetaraan, dan independensi dalam setiap forum internasional.
- Target Diplomatik: Kemerdekaan penuh dan kedaulatan Palestina atas wilayahnya sendiri.
- Kondisi Mundur: Jika BoP menjadi alat dominasi politik pihak tertentu atau gagal mewujudkan perdamaian nyata.
- Amanat Konstitusi: Menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung kemanusiaan universal.
Dengan demikian, diskursus mengenai Board of Peace ini bukan sekadar masalah keanggotaan organisasi, melainkan sebuah ujian bagi konsistensi ideologi luar negeri Indonesia. Dukungan luas dari ormas-ormas Islam memberikan legitimasi moral bagi pemerintah untuk bersikap lebih asertif di panggung dunia. Jika Board of Peace gagal memenuhi ekspektasi keadilan yang diminta oleh Indonesia dan rakyat Palestina, maka langkah untuk menarik diri akan menjadi catatan sejarah penting dalam diplomasi Indonesia yang tetap teguh pada prinsip, meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari negara-negara adidaya.
