Bencana alam dahsyat yang menyapu sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada November tahun lalu tidak hanya meninggalkan jejak kehancuran fisik yang masif, tetapi juga menciptakan krisis akses informasi yang sering kali terabaikan oleh otoritas terkait. Ketika banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi melumpuhkan setidaknya sepuluh kabupaten dan kota di Sumatera, perhatian pemerintah serta bantuan kemanusiaan secara naluriah terfokus pada pemulihan infrastruktur vital seperti jembatan yang putus, jalan yang terban, serta pemukiman warga yang hancur. Namun, di balik urgensi perbaikan fisik tersebut, terdapat kerusakan sistemik pada sektor pendidikan dan literasi, di mana perpustakaan sebagai jantung pengetahuan masyarakat justru mengalami kelumpuhan total tanpa adanya prioritas rehabilitasi yang memadai. Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam karena hilangnya akses terhadap buku dan ruang belajar tepercaya dapat menghambat proses pemulihan sosial serta intelektual masyarakat terdampak dalam jangka panjang.
Kerusakan perpustakaan di Sumatera pascabencana memang memiliki karakteristik yang tidak selalu terlihat mencolok secara visual jika dibandingkan dengan runtuhnya gedung perkantoran atau fasilitas umum lainnya. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial dan pendidikan masyarakat sangatlah fundamental dan destruktif. Berdasarkan laporan dari Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, terdapat sepuluh daerah yang hingga kini masih membutuhkan atensi khusus akibat dampak bencana yang berkepanjangan. Di wilayah-wilayah ini, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, hingga sudut baca komunitas banyak yang terendam lumpur, koleksinya hancur terkena air, atau bangunannya tidak lagi aman untuk ditempati. Meskipun Dinas Arsip dan Perpustakaan di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara melaporkan kondisi kearsipan dalam keadaan aman, situasi berbeda ditemukan pada level akar rumput di mana fasilitas literasi lokal justru menjadi sektor yang paling lambat pulih karena dianggap bukan kebutuhan primer dalam fase tanggap darurat.
Anatomi Kerentanan dan Urgensi Mitigasi Perpustakaan
Secara geografis, Pulau Sumatera berada dalam zona merah bencana yang sangat kompleks, mulai dari ancaman seismik di sepanjang jalur patahan Semangko hingga risiko hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang ekstrem. Kerentanan perpustakaan di wilayah ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar gedung perpustakaan, terutama di tingkat pedesaan dan sekolah dasar, belum dirancang dengan standar mitigasi bencana yang mofren. Banyak perpustakaan yang berlokasi di bangunan sederhana dekat dengan daerah aliran sungai atau kawasan rawan longsor tanpa adanya sistem proteksi koleksi yang memadai. Ketika bencana melanda, koleksi buku fisik yang merupakan aset berharga sering kali menjadi korban pertama karena disimpan tanpa perlindungan kedap air, sementara sistem digitalisasi informasi belum menyentuh pelosok daerah. Hal ini menciptakan kerugian ganda: hilangnya fisik buku dan terputusnya rantai pengetahuan lokal yang mungkin tidak memiliki salinan digital.
Kondisi ini menuntut adanya perubahan paradigma dalam melihat fungsi perpustakaan di daerah rawan bencana. Perpustakaan seharusnya tidak lagi dipandang hanya sebagai gudang buku, melainkan sebagai institusi strategis yang harus memiliki rencana kontinjensi bencana yang matang. Sinergi antara Kementerian Agama, BRIN, dan UNESCO dalam memperkuat literasi kebencanaan memberikan perspektif baru bahwa fasilitas keagamaan seperti perpustakaan masjid juga dapat menjadi pusat informasi mitigasi yang vital. Perpustakaan masjid bukan sekadar tempat menyimpan kitab suci, melainkan dapat bertransformasi menjadi pusat edukasi yang memberikan pengetahuan penting tentang bagaimana masyarakat harus bersikap saat bencana terjadi. Dengan demikian, penguatan infrastruktur literasi pascabencana harus mencakup aspek fisik yang tangguh bencana sekaligus pengayaan konten yang relevan dengan pengurangan risiko bencana di masa depan.
Perpustakaan sebagai Jembatan Pemulihan Psikososial dan Informasi
Pascabencana, masyarakat sering kali terjebak dalam pusaran ketidakpastian dan banjir disinformasi yang meresahkan. Di sinilah peran perpustakaan menjadi sangat krusial sebagai penyaring informasi dan penyedia data tepercaya terkait layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga kebijakan relokasi pemerintah. Tanpa adanya perpustakaan yang berfungsi, masyarakat rentan terpapar hoaks yang dapat memicu kepanikan kolektif. Selain itu, aspek pemulihan psikososial yang sering kali terlupakan dapat diakomodasi melalui kegiatan literasi kreatif. Bagi anak-anak yang kehilangan sekolah dan rutinitas harian mereka, kehadiran perpustakaan darurat atau pojok baca di pengungsian dapat menjadi ruang aman (safe space) untuk menyembuhkan trauma melalui dongeng, membaca bersama, dan aktivitas menulis yang terapeutik.
Implementasi nyata dari peran sosial ini dapat dilihat dari inisiatif UPT Perpustakaan Universitas Andalas (Unand) yang melakukan redistribusi koleksi weeding (penyiangan) yang masih layak pakai untuk masyarakat terdampak. Langkah ini membuktikan bahwa perpustakaan dapat menjadi institusi yang hadir di tengah krisis untuk menjembatani kesenjangan akses informasi. Koleksi penyiangan yang biasanya hanya menumpuk di gudang universitas, dialihkan fungsinya menjadi stimulan bagi bangkitnya kembali perpustakaan-perpustakaan desa yang hancur. Melalui redistribusi koleksi ini, perpustakaan menjalankan fungsi redistributif pengetahuan yang sangat dibutuhkan untuk membangun kembali semangat belajar masyarakat di tengah keterbatasan ekonomi pascabencana.
Transformasi Peran Pustakawan dan Tantangan Masa Depan
Tantangan terbesar dalam memulihkan sektor perpustakaan di Sumatera adalah keterbatasan anggaran dan rendahnya prioritas kebijakan yang menempatkan literasi di urutan bawah setelah pembangunan fisik. Pustakawan di daerah terdampak dituntut untuk melakukan transformasi peran secara radikal; mereka tidak bisa lagi hanya duduk di belakang meja menunggu pengunjung, tetapi harus menjadi fasilitator lapangan yang aktif menjemput bola. Pustakawan harus mampu bekerja lintas sektor, berkolaborasi dengan relawan kemanusiaan, dan menjadi agen pemulihan sosial yang peka terhadap kondisi psikologis pemustaka. Diperlukan pelatihan khusus bagi pustakawan di Sumatera mengenai manajemen bencana, mulai dari teknik penyelamatan arsip dan buku (seperti yang dikoordinasikan oleh ANRI) hingga kemampuan memberikan pendampingan psikososial berbasis literasi.
Sebagai kesimpulan, mengabaikan kerusakan perpustakaan dalam strategi pemulihan pascabencana adalah sebuah kekeliruan fatal yang dapat melumpuhkan daya saing intelektual generasi mendatang di Sumatera. Perpustakaan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari infrastruktur ketahanan sosial. Pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan gedung, tetapi harus mencakup revitalisasi sistem layanan, penguatan koleksi digital, dan pemberdayaan pustakawan sebagai garda terdepan literasi. Dengan menempatkan perpustakaan sebagai prioritas, pemerintah tidak hanya membangun kembali tumpukan buku, tetapi juga sedang merajut kembali harapan, ingatan kolektif, dan fondasi pengetahuan masyarakat yang sempat terkoyak oleh bencana. Hanya dengan cara inilah, Sumatera dapat bangkit menjadi wilayah yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga cerdas dan literat dalam menghadapi tantangan masa depan.
