Di tengah dinamika ekonomi global yang kian menantang, Provinsi Bengkulu mengambil langkah strategis nan ambisius untuk mengukuhkan posisinya sebagai penggerak utama ekonomi digital di pesisir barat Sumatera. Melalui inisiatif Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), sebuah High Level Meeting (HLM) krusial baru-baru ini diselenggarakan pada Selasa, 10 Februari 2026. Pertemuan puncak ini tidak hanya bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi digital lokal, tetapi juga secara fundamental mempercepat integrasi sistem pembayaran digital dan tata kelola keuangan daerah yang transparan, sekaligus memproyeksikan Bengkulu sebagai pusat kekuatan ekonomi baru di Pulau Sumatera.
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, dalam pidato pembukaannya, menegaskan bahwa percepatan digitalisasi bukan lagi sekadar opsi, melainkan sebuah “keharusan” dan “kunci vital” untuk memacu pertumbuhan ekonomi provinsi. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran mendalam akan urgensi transformasi digital di tengah lanskap ekonomi global yang terus berubah, di mana adaptasi teknologi menjadi prasyarat fundamental untuk daya saing. Visi ini selaras dengan tekad pemerintah provinsi untuk menjadikan Bengkulu sebagai kekuatan ekonomi baru, sebuah aspirasi yang juga didorong oleh momentum penting peringatan 200 tahun Traktat London, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sejarah dan mendongkrak semangat pembangunan daerah, termasuk di sektor perekonomian.
Fokus utama TP2DD tahun ini secara spesifik diarahkan pada implementasi penuh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Ini berarti memastikan bahwa seluruh alur transaksi pemerintah, baik dari sisi pendapatan yang dihimpun maupun belanja yang dikeluarkan, telah terintegrasi secara elektronik. Langkah ini esensial untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, meminimalkan potensi kebocoran, dan mempercepat layanan kepada masyarakat. Namun, perjalanan menuju digitalisasi penuh tidaklah tanpa hambatan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengungkapkan bahwa saat ini baru sembilan dari empat puluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang telah mengadopsi digitalisasi transaksi keuangan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Kesenjangan ini menunjukkan tantangan signifikan yang masih harus dihadapi.
Strategi Akselerasi dan Inovasi Pembayaran Digital
Tommy Irawan menjelaskan lebih lanjut mengenai kendala-kendala yang menghambat adopsi KKPD. Salah satunya adalah proses penerbitan KKPD yang memerlukan waktu cukup lama, sebuah isu yang seringkali terkait dengan prosedur administrasi yang kompleks, verifikasi berlapis, dan koordinasi antarlembaga. Selain itu, dinamika perubahan pengguna anggaran dan bendahara di lingkungan OPD juga berdampak signifikan pada proses pengusulan dan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah. Setiap pergantian personel memerlukan proses pengajuan ulang atau penyesuaian data, yang pada gilirannya memperlambat laju digitalisasi. Menanggapi tantangan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah merumuskan beberapa strategi proaktif. Salah satu langkah konkret adalah penambahan jumlah merchant QRIS di berbagai titik pelayanan pajak, termasuk di kantor Samsat, Samsat keliling, Samsat drive-thru, dan bahkan di Samsat desa. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas aksesibilitas pembayaran non-tunai bagi wajib pajak, meningkatkan kenyamanan, dan mempercepat proses transaksi. Lebih jauh, kanal pembayaran QRIS juga akan diperluas ke berbagai objek retribusi daerah, memastikan bahwa sistem pembayaran digital merambah ke seluruh lini pelayanan publik.
Dari perspektif Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menekankan bahwa pertemuan HLM ini adalah momentum penting untuk mengingatkan kembali komitmen kolektif. Ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan, baik di level provinsi, kabupaten, maupun kota, memiliki tekad yang sama untuk secara konsisten mendorong digitalisasi keuangan. Wahyu Yuwana dengan bangga menyoroti capaian luar biasa Bengkulu dalam adopsi QRIS. Dengan populasi lebih dari 2 juta penduduk, tercatat pada Desember 2025, terdapat 272.144 pengguna QRIS. Angka ini, dibandingkan dengan sekitar 235 ribu jumlah orang dewasa di wilayah tersebut, menunjukkan tingkat literasi dan adaptasi digital masyarakat Bengkulu yang sangat tinggi dan patut dibanggakan. Volume transaksi juga mencengangkan, mencapai 50.682.437 transaksi sepanjang tahun 2025. “Dibanding daerah lain pun, kita patut berbangga hati karena ini menunjukkan literasinya sudah sangat baik dan masyarakat Bengkulu terbiasa menggunakan itu,” ungkap Wahyu, menggarisbawahi keunggulan Bengkulu dalam ekosistem pembayaran digital. Untuk pemerintah daerah, Wahyu menambahkan bahwa secara umum, mereka tidak ketinggalan, dengan sebagian besar pemda sudah berada dalam kategori digital, meskipun beberapa masih memerlukan akselerasi untuk mencapai potensi penuh.
Mengukuhkan Posisi Bengkulu Melalui Inisiatif Digital Terkini
Momentum High Level Meeting TP2DD juga dimanfaatkan untuk meluncurkan serangkaian inisiatif digital inovatif yang secara langsung menyentuh pelayanan publik dan ekonomi lokal. Salah satu peluncuran penting adalah Samsat Keliling dengan Sistem Pembayaran Digital. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka secara elektronik di lokasi yang lebih mudah dijangkau, meningkatkan efisiensi dan mengurangi antrean. Selain itu, dilakukan pula peluncuran Kawasan Digital Belungguk Point, yang ditandai dengan penyerahan mockup, pemasangan rompi parkir, dan pengalungan QRIS Parkir. Ini menandakan integrasi sistem pembayaran digital dalam pengelolaan parkir, menciptakan lingkungan transaksi yang lebih modern dan efisien. Tidak ketinggalan, Kawasan Digital Maroba Berbinar Bengkulu Tengah juga diluncurkan dengan penyerahan mockup, menegaskan komitmen untuk menciptakan zona-zona digital yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah. Inisiatif-inisiatif ini adalah bukti nyata dari upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tidak hanya merencanakan, tetapi juga secara konkret mengimplementasikan solusi digital yang relevan dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.
Seluruh rangkaian upaya ini, mulai dari penguatan tata kelola keuangan daerah melalui ETPD, penambahan kanal pembayaran QRIS, hingga peluncuran kawasan-kawasan digital, merefleksikan tekad kuat Provinsi Bengkulu untuk bertransformasi. Dengan fondasi literasi digital masyarakat yang tinggi dan komitmen pemerintah daerah yang terus diperkuat, Bengkulu berambisi untuk tidak hanya menjadi pemain kunci dalam ekosistem ekonomi digital nasional, tetapi juga untuk secara definitif memposisikan dirinya sebagai hub ekonomi digital yang dinamis dan inovatif di pesisir barat Sumatera. Visi ini, yang juga sejalan dengan pembahasan tentang “Era Pembayaran Digital Berbasis Akal Imitasi,” menunjukkan bahwa Bengkulu siap menyongsong masa depan ekonomi yang semakin terintegrasi dengan teknologi canggih.
