Pada hari Rabu, 21 Januari 2026, kanal politik Tempo mencatat tiga berita yang paling menyita perhatian pembaca. Peristiwa-peristiwa ini mencakup dinamika politik internal partai, isu ekonomi yang berdampak pada hajat umat, hingga kebijakan anggaran yang memengaruhi sektor pendidikan. Salah satu sorotan utama adalah transformasi Gerakan Rakyat, sebuah organisasi masyarakat yang dikenal loyalis terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjadi sebuah partai politik pada tanggal 18 Januari 2026. Selain itu, kekhawatiran publik terhadap potensi pelemahan nilai tukar rupiah yang berimplikasi pada biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, serta pemangkasan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga menjadi topik yang hangat dibicarakan dan banyak dibaca oleh pembaca Tempo.
Respons Partai NasDem Terhadap Deklarasi Partai Gerakan Rakyat
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, secara resmi menyampaikan ucapan selamat atas deklarasi Gerakan Rakyat yang bertransformasi dari organisasi masyarakat menjadi partai politik pada 18 Januari 2026. Saan Mustopa mengapresiasi langkah ini, yang ia pandang sebagai hak konstitusional setiap warga negara untuk mendirikan partai politik. Gerakan Rakyat sendiri dikenal memiliki basis massa dan dukungan yang kuat dari para loyalis Anies Baswedan, yang sebelumnya merupakan calon presiden pada Pemilihan Umum 2024. Partai NasDem merupakan salah satu partai politik yang turut mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun, pasca kekalahan dalam pemilu tersebut, Partai NasDem telah mengambil langkah strategis dengan menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi pertanyaan mengenai perubahan arah politik partainya pasca Pilpres 2024, Saan Mustopa memilih untuk tidak memberikan komentar mendalam. Ia menekankan bahwa fokus partai saat ini adalah pada kontribusinya dalam pemerintahan yang sedang berjalan. Lebih lanjut, ia juga menolak untuk memberikan tanggapan spesifik mengenai potensi dukungan Partai Gerakan Rakyat agar Anies Baswedan kembali maju dalam Pemilihan Presiden 2029. Saan Mustopa menegaskan bahwa partai masih dalam tahap awal untuk memikirkan agenda politik jangka panjang, dan prioritas utama saat ini adalah menjalankan peran sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Partai NasDem cenderung untuk tidak terburu-buru dalam merespons manuver politik terkait Pilpres mendatang, sembari tetap menjaga posisinya dalam struktur pemerintahan saat ini.
Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Biaya Haji 2026 dan Respons Pemerintah
Kementerian Haji dan Umrah telah memberikan klarifikasi resmi bahwa pergerakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan riyal Arab Saudi tidak akan memengaruhi besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 yang akan dibebankan kepada para jemaah. Pemerintah mengklaim bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang asing tersebut telah diantisipasi dan dikelola secara proaktif oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sejak awal. Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf, menyatakan bahwa isu terkait nilai tukar mata uang merupakan salah satu pertanyaan yang kerap diajukan oleh masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah tidak memiliki peran langsung dalam pengelolaan risiko nilai tukar, karena hal tersebut merupakan domain dan kewenangan penuh dari BPKH.
“Pergerakan dolar maupun riyal terhadap rupiah itu sudah diantisipasi oleh BPKH sejak beberapa bulan lalu. Kami tidak ikut dalam hal itu,” ujar Irfan Yusuf seusai agenda rapat dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diselenggarakan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 21 Januari 2026. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran publik mengenai potensi kenaikan biaya haji yang disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Pada tahun sebelumnya, BPIH sempat mengalami penurunan sekitar Rp 2 juta, yang menimbulkan pertanyaan apakah tren positif tersebut dapat dipertahankan di tengah tekanan ekonomi global dan domestik yang memengaruhi nilai tukar rupiah. Dengan adanya jaminan dari Kementerian Haji dan Umrah serta konfirmasi mengenai peran BPKH, diharapkan kekhawatiran masyarakat dapat mereda dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dapat berjalan lancar tanpa beban finansial yang memberatkan jemaah akibat volatilitas nilai tukar.
Pertanyaan DPR Mengenai Pemangkasan Anggaran Program Pendidikan Profesi Guru
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara tegas mempertanyakan kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Reni Astuti, seorang anggota Komisi X DPR, menyuarakan keprihatinannya terkait pemangkasan pos anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan guru di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK). Pemangkasan ini dilaporkan mencapai angka Rp 1 triliun. Reni Astuti menyampaikan keberatannya dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Kemendikdasmen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 21 Januari 2026. Ia menyoroti bahwa pemangkasan ini terjadi di awal tahun anggaran, bahkan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya terimplementasi secara optimal.
“Ini kita baru tetapkan APBN, sudah masuk bulan Januari, belum selesai, sudah ada informasi efisiensi ya? jadi efisiensinya ini bahkan di Dirjen GTK itu mencapai 27 persen,” ujar Reni Astuti. Ia menyayangkan bahwa anggaran yang semula dialokasikan untuk mendukung kebutuhan guru, khususnya dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG), harus dipangkas sebesar Rp 1 triliun. Anggaran yang semula berjumlah Rp 4,1 triliun kini menyisakan Rp 3 triliun. Pertanyaan kritis pun dilontarkan, “Apa kabar nanti dengan PPG?” Di tengah sorotan publik yang semakin besar terhadap pentingnya kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru, Reni Astuti mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan fundamental para pendidik. Ia berpendapat bahwa pengembangan kompetensi guru seharusnya menjadi prioritas, dan oleh karena itu, anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas guru justru semestinya ditingkatkan, bukan dipangkas. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengingatkan kembali komitmen yang pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan saat pembahasan anggaran tahun 2025, di mana program PPG dijanjikan akan ditingkatkan dan diselesaikan pada tahun 2026, yang secara otomatis akan meningkatkan jumlah guru yang berpartisipasi dalam program tersebut. Namun, realitas pemangkasan anggaran sebesar Rp 1 triliun di tahun 2026 menimbulkan kontradiksi dan kekhawatiran mendalam mengenai keberlanjutan dan kualitas program PPG di masa mendatang.
