Dalam sebuah langkah monumental yang berpotensi mengubah lanskap arsitektur dan pusat kegiatan keagamaan di ibu kota, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana ambisius pembangunan gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah lembaga Islam lainnya. Proyek berskala besar ini, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, akan berdiri megah di kawasan paling prestisius, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, dan direncanakan dibangun sepenuhnya dari nol (from scratch) dengan potensi mencapai 40 lantai. Konfirmasi penting ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (10/2), menandai dimulainya era baru bagi representasi dan pelayanan umat Islam di Indonesia.
Mensesneg Prasetyo Hadi secara eksplisit mengonfirmasi bahwa lokasi pembangunan gedung pencakar langit ini adalah lahan bekas Kedutaan Besar Inggris, sebuah area strategis yang telah lama menjadi perbincangan publik. Dengan luas sekitar 4.000 meter persegi, lahan ini menawarkan potensi luar biasa untuk pengembangan infrastruktur modern yang representatif. “Tanahnya itu (eks Kedutaan Besar Inggris). Iya, pembangunannya dari nol,” tegas Prasetyo saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta. Pernyataan “dibangun dari nol” mengindikasikan bahwa proyek ini bukan sekadar renovasi atau penambahan, melainkan sebuah konstruksi total yang akan mencakup pembongkaran struktur lama, persiapan fondasi baru, dan pembangunan gedung modern yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Pendekatan ini memungkinkan perencana dan arsitek untuk menciptakan sebuah mahakarya yang tidak hanya fungsional tetapi juga ikonik, mencerminkan semangat kemajuan dan pelayanan maksimal bagi umat.
Lokasi Strategis dan Simbolisme Arsitektur Modern
Pemilihan lokasi di Bundaran HI bukan tanpa alasan. Kawasan ini merupakan jantung kota Jakarta, sebuah titik temu antara pusat bisnis, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Kehadiran gedung setinggi 40 lantai untuk Majelis Ulama Indonesia dan lembaga Islam lainnya di lokasi seikonis Bundaran HI akan mengirimkan pesan kuat tentang peran sentral Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gedung ini tidak hanya akan menjadi kantor, tetapi juga simbol visibilitas, representasi, dan jangkauan pelayanan umat yang lebih luas. Secara arsitektural, pembangunan gedung 40 lantai di area ini akan mengubah skyline Jakarta, menambahkan sebuah elemen baru yang mencerminkan identitas keagamaan dan kebangsaan. Desainnya diharapkan akan memadukan unsur-unsur modernitas dengan nilai-nilai Islam, menciptakan sebuah bangunan yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis dan bermakna.
Visi untuk menampung “lembaga Islam” secara plural, seperti yang disebutkan dalam referensi tambahan, menunjukkan bahwa gedung ini akan menjadi sebuah pusat kolaborasi dan sinergi bagi berbagai organisasi keislaman. Selain kantor pusat MUI yang representatif, gedung ini dapat menampung fasilitas lain seperti pusat studi dan penelitian Islam, perpustakaan digital, ruang konferensi dan seminar internasional, pusat pelatihan ulama dan dai, hingga fasilitas pelayanan publik yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keagamaan dan sosial. Dukungan dari organisasi besar seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap inisiatif Presiden Prabowo untuk membangun gedung ini, dengan penekanan pada “pelayanan umat harus maksimal,” semakin menggarisbawahi urgensi dan tujuan mulia di balik proyek ini. Ini adalah upaya konkret untuk menyediakan infrastruktur yang memadai guna mendukung peran strategis ulama dalam membimbing umat, menyebarkan nilai-nilai moderasi, dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
Tantangan Pendanaan dan Proses Desain yang Kompleks
Meskipun visi pembangunan gedung baru ini sangat ambisius, Mensesneg Prasetyo Hadi mengakui bahwa pemerintah belum menetapkan angka pasti terkait besaran anggaran yang akan dialokasikan. “Anggarannya? Belum, belum. Kalau angkanya belum. Kan baru proses desain,” ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan fase awal proyek, di mana perhitungan biaya yang komprehensif baru dapat dilakukan setelah desain awal dan spesifikasi teknis telah difinalisasi. Proyek sebesar ini, dengan skala 40 lantai dan lokasi premium, tentu akan membutuhkan alokasi dana yang signifikan, kemungkinan besar mencapai triliunan rupiah. Proses penetapan anggaran akan melibatkan kajian mendalam, termasuk estimasi biaya konstruksi, biaya operasional, dan potensi inflasi selama masa pembangunan.
Mengenai mekanisme pendanaan, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah masih memiliki beberapa opsi pos anggaran. Ia menyebut pendanaan bisa melalui Kementerian Agama (Kemenag) ataupun melalui skema lain. “Kalau itu kan masalah cara menyalurkan saja. Bisa lewat Kemenag, bisa juga tidak lewat Kemenag,” pungkasnya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang menjajaki berbagai jalur untuk memastikan ketersediaan dana secara berkelanjutan. Pendanaan melalui Kemenag akan mengintegrasikan proyek ini ke dalam program pembangunan infrastruktur keagamaan pemerintah. Sementara itu, “skema lain” bisa merujuk pada pemanfaatan dana APBN dari pos lain, potensi kerja sama dengan BUMN, atau bahkan melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga swasta melalui skema filantropi atau wakaf, mengingat sifat lembaga yang akan memanfaatkan gedung ini. Kompleksitas pendanaan ini memerlukan perencanaan keuangan yang matang dan transparan untuk memastikan keberlanjutan proyek tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Proses desain yang sedang berlangsung juga merupakan tahapan krusial yang memerlukan ketelitian dan visi jauh ke depan. Tim arsitek dan perencana kota akan menghadapi tantangan untuk menciptakan sebuah bangunan yang tidak hanya modern dan fungsional, tetapi juga selaras dengan lingkungan urban Bundaran HI yang padat dan ikonik. Pertimbangan aspek keberlanjutan (sustainability), efisiensi energi, dan integrasi teknologi pintar akan menjadi fokus utama. Desain harus mampu mengakomodasi berbagai fungsi yang direncanakan, mulai dari ruang perkantoran, fasilitas pertemuan, hingga area publik yang ramah dan mudah diakses. Selain itu, sentuhan budaya dan nilai-nilai keislaman harus diintegrasikan secara elegan ke dalam arsitektur, menjadikannya sebuah bangunan yang membanggakan bagi umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia.
Secara keseluruhan, rencana pembangunan gedung baru MUI dan lembaga Islam lainnya di Bundaran HI adalah sebuah inisiatif ambisius yang menjanjikan peningkatan signifikan dalam kapasitas dan kapabilitas pelayanan umat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan visi untuk menciptakan sebuah pusat kegiatan Islam yang modern dan representatif, proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah ikon arsitektur baru di Jakarta, tetapi juga sebuah pusat keunggulan yang akan memperkuat peran ulama dan lembaga Islam dalam membimbing dan melayani masyarakat di era kontemporer.
