Jakarta, 23 Januari 2026 – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara tegas mengidentifikasi akar permasalahan banjir yang secara kronis melanda sejumlah kawasan strategis di Jakarta Utara. Dalam sebuah tinjauan lapangan yang mendalam dan komprehensif pada hari Jumat, 23 Januari 2026, Gubernur Pramono menemukan bahwa penyempitan drastis pada alur Kali Cakung Lama menjadi pemicu utama genangan air yang berulang. Inspeksi langsung ini dilakukan di Segmen Sungai Begog, sebuah titik krusial di Jakarta Utara, yang memberikan bukti visual tak terbantahkan mengenai kondisi sungai yang memprihatinkan. Temuan ini menyoroti urgensi intervensi pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah infrastruktur hidrologi yang telah lama membebani warga ibu kota.
Gubernur Pramono menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi pada Kali Cakung Lama adalah fenomena bottleneck yang serius, sebuah penyempitan signifikan pada bagian hulu sungai sebelum aliran air mencapai laut. Dalam konteks hidrologi, bottleneck ini berfungsi sebagai sumbatan alami yang menghambat laju aliran air, menyebabkan penumpukan volume air di bagian hulu dan sekitarnya. Akibatnya, kapasitas sungai untuk menampung dan mengalirkan air hujan yang deras menjadi sangat terbatas, memicu luapan air yang menggenangi permukiman dan infrastruktur di berbagai wilayah. Daerah-daerah yang secara konsisten merasakan dampak paling parah dari fenomena ini meliputi kawasan padat penduduk seperti Kelapa Gading, Sukapura, Cilincing, dan Pegangsaan Dua. “Di Kali Cakung Lama ini terjadi bottleneck. Ini menyebabkan beberapa daerah kemudian banjir,” tegas Pramono saat ditemui langsung di lokasi inspeksi, Jumat, 23 Januari 2026, menggambarkan korelasi langsung antara penyempitan sungai dan bencana banjir yang berulang.
Penyempitan Dramatis dan Dampak Berulang
Data lapangan yang diungkapkan Gubernur Pramono sangat mengkhawatirkan. Lebar sungai di beberapa titik krusial saat ini hanya tersisa sekitar dua meter, sebuah angka yang jauh di bawah kondisi awal sungai yang diperkirakan mencapai 15 hingga 20 meter. Ini berarti terjadi penyempitan lebih dari 85% dari lebar aslinya, sebuah degradasi lingkungan yang masif dan berdampak langsung pada kapasitas hidrologis sungai. Penyempitan ekstrem ini, menurut Gubernur, bukan hanya sekadar faktor, melainkan penyebab utama yang secara langsung bertanggung jawab atas terulangnya banjir di kawasan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan dua kejadian banjir signifikan yang telah melanda area yang sama dalam kurun waktu dua pekan terakhir, menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana yang memerlukan tindakan segera. Faktor-faktor penyebab penyempitan ini kemungkinan besar melibatkan akumulasi sedimen yang tidak tertangani selama bertahun-tahun, serta potensi invasi bangunan atau permukiman ilegal di sepanjang bantaran sungai yang secara perlahan menggerus lebar alur air.
Program Normalisasi Prioritas dan Konsensus Masyarakat
Menyikapi urgensi masalah ini, Gubernur Pramono Anung segera mengambil langkah taktis. Ia menginstruksikan Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta, Ika Agustin, yang turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, untuk segera menyusun dan mempersiapkan program normalisasi sungai. Program ini akan mencakup segmen sepanjang sekitar dua kilometer dari Kali Cakung Lama. Normalisasi sungai adalah sebuah proyek infrastruktur yang kompleks, yang umumnya melibatkan pengerukan sedimen secara ekstensif, pelebaran alur sungai hingga mencapai dimensi optimal, penguatan tebing sungai dengan konstruksi penahan, serta kemungkinan relokasi atau penataan ulang permukiman di sepanjang bantaran sungai untuk mengembalikan fungsi ekologis dan hidrologisnya. Gubernur menegaskan bahwa proyek normalisasi ini akan menjadi program prioritas utama bagi pemerintah provinsi. “Ini menjadi program prioritas. Saya sudah memberikan persetujuan secara langsung, dan minggu depan akan kami rapatkan untuk dilakukan normalisasi,” ujar Pramono, menunjukkan komitmen kuat dan jadwal yang ketat untuk memulai inisiatif penting ini.
Salah satu hambatan klasik dalam proyek normalisasi sungai adalah penolakan dari sebagian warga yang terdampak. Namun, Gubernur Pramono melaporkan adanya perubahan sikap yang signifikan di kalangan masyarakat setempat. Sebagian besar warga yang sebelumnya menolak kini mulai menyatakan kesediaannya untuk mendukung program normalisasi. Perubahan paradigma ini, menurut Gubernur, tidak lepas dari pengalaman langsung masyarakat yang terus-menerus merasakan dampak buruk dari banjir yang berulang. Kerugian materiil, gangguan aktivitas sehari-hari, dan ancaman terhadap keselamatan jiwa raga telah menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk menyadari bahwa normalisasi adalah solusi jangka panjang yang esensial. “Sekarang ini sebagian besar masyarakat sudah bersedia dilakukan normalisasi, karena dari waktu ke waktu di sini selalu banjir,” kata Pramono, menandakan adanya konsensus kolektif yang krusial untuk keberhasilan implementasi proyek ini.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat dampak luas dari genangan air yang melanda ibu kota. Hingga Jumat pagi, 23 Januari 2026, pukul 06.00 WIB, sebanyak 125 rukun tetangga (RT) dan 14 ruas jalan di berbagai wilayah Jakarta dilaporkan tergenang banjir. Genangan ini merupakan konsekuensi langsung dari curah hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Kamis, 22 Januari 2026. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Jakarta, Mohamad Yohan, menjelaskan bahwa ratusan RT yang terendam banjir disebabkan oleh kombinasi hujan deras dan luapan sungai yang tidak mampu menampung volume air. “Hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya, menyebabkan terjadinya beberapa genangan,” ungkap Yohan pada Jumat, 23 Januari 2026, menggarisbawahi kompleksitas permasalahan banjir di Jakarta yang melibatkan faktor meteorologis dan infrastruktur hidrologi.
Permasalahan banjir di Jakarta, khususnya di wilayah utara, merupakan tantangan multifaset yang memerlukan pendekatan holistik. Kasus Kali Cakung Lama menjadi cerminan bagaimana degradasi lingkungan dan infrastruktur yang tidak terkelola dengan baik dapat memperparah dampak fenomena alam seperti hujan deras. Upaya normalisasi sungai, yang kini menjadi prioritas pemerintah provinsi, diharapkan tidak hanya mengatasi masalah penyempitan alur, tetapi juga meningkatkan kapasitas drainase kota secara keseluruhan. Selain itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan program penanggulangan banjir. Dengan langkah-langkah konkret, komitmen politik yang kuat, dan dukungan masyarakat, Jakarta dapat bergerak menuju masa depan yang lebih tangguh dan bebas dari ancaman banjir yang terus-menerus.
