Dalam sebuah operasi penegakan hukum yang mengguncang sektor kepabeanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita lima koper penuh berisi uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dari sebuah lokasi di Ciputat, Tangerang Selatan. Penemuan spektakuler ini terjadi pada Jumat, 13 Februari 2026, sebagai bagian dari investigasi mendalam terhadap dugaan korupsi dalam proses importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi temuan ini, merinci bahwa uang tunai tersebut terdiri dari berbagai mata uang asing seperti Dolar Amerika Serikat (USD), Dolar Singapura (SGD), Dolar Hong Kong, hingga Ringgit Malaysia, selain Rupiah. Penggeledahan ini bukan hanya menemukan aset tunai, tetapi juga sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik lainnya yang kini tengah didalami oleh tim penyidik untuk mengungkap jaringan praktik ilegal yang lebih luas.
Penggeledahan Mendalam: Jejak Uang Miliar di Ciputat
Operasi penggeledahan yang dilakukan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah lokasi di Ciputat, Tangerang Selatan, pada Jumat, 13 Februari 2026, merupakan puncak dari penyelidikan yang telah berlangsung terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Penemuan lima koper yang masing-masing terisi penuh dengan uang tunai bernilai fantastis, mencapai lebih dari Rp5 miliar, menjadi bukti nyata adanya aliran dana ilegal yang signifikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya kepada awak media, menjelaskan bahwa uang tersebut tidak hanya dalam bentuk mata uang Rupiah, tetapi juga mata uang asing yang umum diperdagangkan, seperti Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Dolar Hong Kong, dan Ringgit Malaysia. Perincian mata uang ini mengindikasikan kemungkinan adanya transaksi internasional yang terkait dengan kasus ini.
Lebih lanjut, Budi Prasetyo menegaskan bahwa penggeledahan ini tidak hanya berhenti pada penyitaan aset tunai. Tim penyidik KPK juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti lain yang dianggap krusial dalam mengungkap kasus ini. “Penyidik juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen dan BBE (barang bukti elektronik) lainnya,” ujar Budi Prasetyo, menekankan bahwa temuan ini akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Barang bukti elektronik, seperti data digital dari komputer atau perangkat penyimpanan lainnya, serta dokumen-dokumen terkait proses kepabeanan dan impor, diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai mekanisme praktik korupsi yang terjadi. “Penyidik akan mendalami setiap barang bukti yang diamankan dalam giat penggeledahan ini,” imbuhnya, menunjukkan komitmen KPK untuk menelusuri setiap aspek dari kasus yang sedang ditangani.
Jaringan Suap dan Gratifikasi: Kasus Importasi Barang di Bea Cukai
Kasus yang kini tengah diusut oleh KPK ini bermula dari pengungkapan adanya praktik dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Indikasi kuat menunjukkan adanya permainan dalam pengurusan jalur impor barang yang masuk ke Indonesia. Modus operandi yang diduga digunakan melibatkan pengaturan jalur pemeriksaan barang, di mana barang-barang yang seharusnya melalui pemeriksaan ketat (jalur merah) dialihkan atau dipermudah, sehingga barang-barang yang berpotensi ilegal, palsu, atau tidak sesuai standar dapat lolos tanpa terdeteksi oleh petugas Bea Cukai. Hal ini tentu merugikan negara dari sisi penerimaan bea masuk dan berpotensi membahayakan konsumen serta persaingan usaha yang sehat.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan korupsi tersebut. Tiga di antaranya merupakan pejabat aktif atau mantan pejabat di lingkungan DJBC, yaitu Rizal selaku mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, dan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen DJBC. Keberadaan pejabat internal dalam lingkaran tersangka menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memfasilitasi praktik ilegal. Selain itu, tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu John Field selaku pemilik PT Blueray, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, dan Dedy Kurniawan selaku Manager Operasional PT Blueray. Keterlibatan pihak swasta ini mengindikasikan adanya kolaborasi antara oknum pejabat dengan pelaku usaha untuk keuntungan bersama.
Kronologi dan Modus Operandi: Pengaturan Jalur Impor
Peristiwa ini diduga kuat terjadi sejak Oktober 2025, ketika sebuah pemufakatan jahat mulai terbentuk antara Orlando Hamonangan, Sisprian Subiaksono, dan tiga pihak swasta yang kini menjadi tersangka. Tujuan utama dari pemufakatan ini adalah untuk mengatur dan merencanakan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia. Dalam skema ini, seorang pegawai di Ditjen Bea Cukai bernama Filar diduga mendapatkan perintah langsung dari Orlando Hamonangan untuk melakukan penyesuaian terhadap parameter yang menentukan penempatan barang pada jalur merah. Perintah tersebut berlanjut pada penyusunan *rule set* pada angka 70 persen. Angka ini kemungkinan besar merujuk pada persentase atau ambang batas tertentu yang menentukan apakah suatu barang akan diperiksa secara fisik atau tidak.
Dengan adanya pengkondisian parameter jalur impor tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT Blueray, perusahaan yang diwakili oleh John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan, diduga kuat tidak melalui pemeriksaan fisik yang semestinya. Hal ini membuka celah bagi masuknya barang-barang yang diduga palsu, barang dengan kualitas rendah (*KW*), dan barang ilegal lainnya ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh petugas Bea Cukai. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi potensi penerimaan bea masuk yang hilang, tetapi juga dapat mengancam keamanan konsumen dan merusak iklim persaingan usaha yang adil. Dalam operasi OTT sebelumnya yang berkaitan dengan kasus ini, KPK berhasil mengamankan sejumlah uang tunai dan barang berharga lainnya, termasuk emas senilai Rp40,5 miliar. Dugaan awal menyebutkan bahwa para pejabat Bea Cukai yang terlibat dalam praktik ini menerima jatah bulanan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp7 miliar, sebuah angka yang sangat fantastis dan mencerminkan skala operasi ilegal yang dijalankan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh para tersangka mengenai kasus yang menjerat mereka. KPK terus berupaya mengungkap seluruh jaringan dan modus operandi yang digunakan dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini, demi menegakkan supremasi hukum dan memberantas praktik korupsi di sektor krusial bagi perekonomian negara.
