Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumpulkan para tokoh kunci diplomasi lintas generasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 4 Februari 2026, guna membahas arah strategis politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Pertemuan tertutup yang dihadiri oleh mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Retno Marsudi ini memicu spekulasi luas mengenai posisi Indonesia terhadap inisiatif internasional, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kehadiran para diplomat senior ini menandakan langkah krusial pemerintahan Prabowo dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang inklusif, dengan fokus utama pada isu-isu krusial seperti krisis kemanusiaan di Palestina dan penguatan pengaruh Indonesia di panggung geopolitik dunia melalui kolaborasi pemikiran dari berbagai era kepemimpinan.
Mohammad Marty Muliana Natalegawa, yang dikenal sebagai arsitek diplomasi Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terpantau tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.18 WIB. Kedatangannya menarik perhatian awak media karena ia menumpangi sebuah mobil mewah Mercedes Benz berwarna cokelat yang melaju perlahan memasuki kawasan ring satu. Marty, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada periode 2009-2014, tampil dengan pembawaan tenang namun tetap diplomatis saat menanggapi berondongan pertanyaan wartawan. Meskipun ia enggan membeberkan secara rinci agenda spesifik yang akan dibahas bersama Kepala Negara, kehadirannya dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo ingin menyerap perspektif dari para pakar yang memiliki rekam jejak panjang dalam menavigasi kepentingan nasional di forum-forum internasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik global saat ini.
Tidak berselang lama setelah kehadiran Marty, sosok Retno Lestari Priansari Marsudi juga tampak memasuki area Istana. Retno, yang baru saja menyelesaikan masa baktinya sebagai Menteri Luar Negeri selama dua periode di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hadir dengan gaya khasnya yang lugas. Meski kehadirannya sangat dinantikan untuk memberikan gambaran mengenai estafet kebijakan luar negeri, Retno memilih untuk bersikap hemat bicara dan tidak memberikan pernyataan mendalam terkait undangan mendadak dari Presiden Prabowo tersebut. Pertemuan ini menjadi sangat menarik karena mempertemukan dua mantan menteri luar negeri dengan latar belakang tantangan global yang berbeda; Marty yang menghadapi dinamika ASEAN dan pertumbuhan ekonomi Asia, serta Retno yang baru saja melewati masa sulit pandemi COVID-19 serta ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan eskalasi di Timur Tengah.
Spekulasi Dewan Perdamaian dan Inisiatif Global Donald Trump
Salah satu isu paling hangat yang membayangi pertemuan di Istana ini adalah kemungkinan pembahasan mengenai keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace, sebuah inisiatif ambisius yang dikabarkan tengah dirancang oleh Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump. Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Marty Natalegawa memberikan jawaban yang sangat terukur dan penuh kehati-hatian. Ia menyatakan bahwa dirinya akan terus mengikuti perkembangan yang ada, namun tetap menekankan bahwa ia memiliki pandangan pribadi yang independen terkait keterlibatan Indonesia dalam dewan tersebut. Marty menegaskan pentingnya mendengar penjelasan langsung dari Presiden Prabowo mengenai visi pemerintah sebelum memberikan masukan lebih lanjut. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian diplomasi Indonesia yang selalu mengedepankan kepentingan nasional di atas aliansi politik praktis, terutama jika berkaitan dengan inisiatif dari negara-negara besar.
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace menjadi perdebatan menarik di kalangan pengamat hubungan internasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan penganut politik luar negeri bebas aktif, posisi Indonesia dalam dewan besutan Trump tersebut tentu akan berdampak besar pada citra diplomatik di mata negara-negara berkembang dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Presiden Prabowo nampaknya ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil Indonesia dalam merespons ajakan Amerika Serikat telah melalui kajian mendalam dari para menteri luar negeri pendahulunya. Langkah ini juga dilihat sebagai upaya Prabowo untuk menciptakan konsensus nasional dalam kebijakan luar negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengikut arus global, tetapi juga mampu menjadi penentu arah perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi.
Fokus Strategis: Isu Palestina dan Dinamika Politik Luar Negeri
Selain isu Dewan Perdamaian, agenda pertemuan ini secara eksplisit juga menyentuh persoalan politik luar negeri yang sangat sensitif bagi publik Indonesia, yakni perjuangan kemerdekaan Palestina. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang juga turut diundang dalam persamuhan tersebut, mengonfirmasi bahwa arah kebijakan luar negeri (polugri) akan menjadi menu utama diskusi. Dino menyebutkan bahwa isu Palestina tetap menjadi prioritas yang tidak tergoyahkan dalam agenda diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan strategi baru yang lebih efektif dalam memberikan tekanan diplomatik internasional guna menghentikan kekerasan di wilayah tersebut dan mendorong solusi dua negara yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kehadiran Menteri Luar Negeri saat ini, Sugiono, beserta jajaran Wakil Menteri Luar Negeri dalam pertemuan tersebut menunjukkan adanya upaya sinkronisasi kebijakan antara pejabat aktif dengan para senior. Presiden Prabowo nampaknya ingin membangun sebuah “Brain Trust” atau dewan pakar informal yang terdiri dari para diplomat ulung untuk memperkuat posisi tawar Indonesia. Dengan melibatkan tokoh-tokoh seperti Marty Natalegawa yang ahli dalam arsitektur keamanan regional dan Retno Marsudi yang memiliki jaringan luas di PBB, pemerintah berharap dapat merumuskan langkah-langkah taktis yang mampu menempatkan Indonesia sebagai mediator yang disegani. Pertemuan yang dijadwalkan mulai pukul 15.00 WIB ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum lahirnya “Jakarta Consensus” baru dalam menghadapi tantangan geopolitik abad ke-21.
Secara keseluruhan, pemanggilan para mantan menteri luar negeri ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung merangkul semua pihak (big tent) demi kepentingan strategis negara. Di tengah isu-isu domestik seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tantangan anggaran pendidikan, stabilitas dan keberhasilan di jalur luar negeri menjadi kunci bagi pengakuan internasional terhadap kepemimpinan Indonesia. Publik kini menanti hasil nyata dari pertemuan tingkat tinggi ini, apakah Indonesia akan mengambil peran lebih aktif dalam Dewan Perdamaian dunia atau tetap konsisten pada jalur diplomasi tradisional yang lebih mengedepankan netralitas aktif. Yang pasti, kehadiran Marty Natalegawa dan Retno Marsudi di Istana hari ini telah memberikan sinyal bahwa Indonesia siap melangkah lebih jauh dalam kancah diplomasi global dengan bekal pengalaman kolektif dari para putra-putri terbaik bangsa.
