Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan sorotan tajam terhadap lambatnya proses pemulihan di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pasca-terjangan bencana hidrometeorologi dahsyat yang melanda pada penghujung November 2025 lalu. Dalam pernyataan resminya, Tito menegaskan bahwa meskipun masa tanggap darurat telah berlalu, Provinsi Aceh masih berada dalam kondisi yang memerlukan perhatian ekstra dan intervensi khusus dari pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan evaluasi terbaru, terdapat setidaknya delapan kabupaten dan kota di Serambi Mekkah yang hingga saat ini masih menjadi atensi utama karena proses rehabilitasinya belum menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan wilayah terdampak lainnya di Pulau Sumatera.
Pemaparan mendalam ini disampaikan oleh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut dalam forum Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Januari 2026. Tito mengungkapkan data yang cukup mengkhawatirkan mengenai peta pemulihan di Aceh. Dari total 18 kabupaten dan kota yang luluh lantak akibat banjir bandang dan tanah longsor dua bulan silam, tercatat baru satu wilayah yang benar-benar dinyatakan telah pulih sepenuhnya dan kembali ke fungsi normal, yakni Kabupaten Aceh Besar. Sementara itu, sembilan daerah lainnya dikategorikan telah mendekati kondisi normal, namun sisanya masih bergelut dengan kerusakan infrastruktur yang masif dan gangguan layanan publik yang bersifat fundamental.
Krisis Infrastruktur dan Logistik di Dataran Tinggi Gayo
Fokus utama perhatian pemerintah saat ini tertuju pada wilayah dataran tinggi atau highland Aceh, yang meliputi Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah. Tito Karnavian menjelaskan bahwa tantangan terbesar di wilayah pegunungan ini adalah kerusakan topografi yang ekstrem, di mana banyak ruas jalan nasional dan jembatan vital terputus total akibat pergerakan tanah atau longsoran tebing. Kondisi ini menciptakan isolasi geografis bagi masyarakat setempat. Meskipun pemerintah telah mengupayakan pembukaan akses melalui jembatan darurat (Bailey) dan jalur alternatif, kapasitas angkutnya masih sangat terbatas dan belum mampu mendukung mobilitas ekonomi secara optimal seperti sedia kala.
Tito memberikan penekanan khusus pada dampak ekonomi yang ditimbulkan dari terputusnya akses transportasi ini. Wilayah dataran tinggi Aceh merupakan sentra komoditas unggulan nasional, terutama kopi Gayo dan cabai, yang menjadi urat nadi perekonomian warga. “Di daerah highland, para petani harus tetap mengeluarkan produk mereka ke pasar karena siklus panen tidak berhenti meskipun bencana terjadi. Produk kopi dan cabai tetap diproduksi, namun kendala distribusi akibat jalan yang rusak membuat biaya logistik membengkak dan mengancam kesejahteraan petani,” ujar Tito dengan nada serius. Ketidakmampuan mendistribusikan hasil bumi ini dikhawatirkan akan memicu inflasi lokal dan menurunkan daya beli masyarakat di tengah upaya pemulihan pascabencana.
Ancaman Sedimentasi dan Endapan Lumpur di Wilayah Pesisir
Berbeda dengan wilayah pegunungan yang terkendala akses jalan, wilayah dataran rendah di pesisir Aceh seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya menghadapi persoalan lingkungan yang tak kalah pelik. Masalah utama di kawasan ini adalah akumulasi endapan lumpur (sedimentasi) yang sangat tebal yang terbawa oleh banjir bandang. Lumpur ini tidak hanya menutup badan jalan, tetapi juga merusak fasilitas umum, perkantoran, hingga masuk ke dalam pemukiman warga dan sistem drainase perkotaan. Tito menyebutkan bahwa pembersihan sisa-sisa material banjir ini memerlukan sumber daya alat berat yang besar dan waktu yang tidak sebentar agar fungsi lingkungan kembali normal.
Khusus untuk Kabupaten Aceh Tamiang, yang pada masa awal bencana sempat mengalami kelumpuhan total akibat genangan air yang ekstrem, Tito memberikan catatan positif. Berdasarkan laporan lapangan terbaru, wilayah tersebut kini sudah berangsur-angsur aktif kembali. Kegiatan ekonomi mulai berdenyut dan proses pembersihan massal telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun, Tito mengingatkan agar kewaspadaan tetap dijaga mengingat curah hujan yang masih fluktuatif dapat sewaktu-waktu memicu banjir susulan jika sistem drainase yang tersumbat lumpur belum sepenuhnya dinormalisasi oleh pemerintah daerah setempat.
Evaluasi Kemajuan Pemulihan di Provinsi Sumatera Barat
Selain membedah kondisi Aceh, Mendagri juga memaparkan progres signifikan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Dari 19 kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut, sebanyak 16 wilayah tercatat terdampak oleh bencana ekologis serupa. Namun, ritme pemulihan di Sumatera Barat dinilai jauh lebih progresif dibandingkan Aceh. Tito melaporkan bahwa lima daerah di Sumatera Barat telah dinyatakan kembali ke status normal penuh. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Keberhasilan ini tidak lepas dari koordinasi yang cepat antara pemerintah daerah dengan Satgas pusat dalam memulihkan fasilitas publik primer.
Di luar lima daerah yang sudah pulih total, terdapat enam kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat yang statusnya kini sudah mendekati normal. Wilayah tersebut mencakup Kota Solok, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta Kabupaten Pasaman Barat. Meskipun masih terdapat kerusakan kecil di beberapa titik infrastruktur sekunder, Tito optimis bahwa dalam waktu dekat wilayah-wilayah ini akan segera menyusul status normal penuh. Efektivitas penanganan di Sumatera Barat diharapkan dapat menjadi model bagi wilayah lain dalam mempercepat transisi dari fase tanggap darurat ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan.
Tantangan Teknis dan Sedimentasi Sungai di Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara juga tidak luput dari evaluasi mendalam Mendagri. Tercatat ada 18 kabupaten dan kota di wilayah ini yang terdampak bencana, dengan lima daerah di antaranya sudah berhasil mencapai status normal penuh, yaitu Kota Medan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batu Bara. Sementara itu, 11 kabupaten lainnya saat ini dikategorikan telah mendekati kondisi normal. Namun, Tito memberikan catatan merah bagi wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara yang masih membutuhkan atensi khusus karena kompleksitas kerusakan yang dialami, terutama terkait konektivitas antarwilayah dan stabilitas struktur tanah.
Salah satu hambatan teknis yang paling krusial di Sumatera Utara adalah kerusakan pada ruas jalan provinsi di wilayah Tapanuli Selatan yang hingga kini perbaikannya masih menemui kendala. Selain itu, Tito menyoroti kondisi Sungai Batang Toru dan Sungai Garoga yang mengalami tumpukan sedimentasi luar biasa pascabanjir. Tumpukan material sisa bencana di dasar sungai ini sangat membahayakan karena memperkecil kapasitas tampung air, yang secara otomatis meningkatkan risiko banjir di masa depan. “Pengerukan sedimentasi di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan harus menjadi prioritas utama. Jika sungai tidak segera dinormalisasi, maka upaya perbaikan jalan dan jembatan di sekitarnya akan sia-sia saat musim hujan berikutnya tiba,” pungkas Tito dalam rapat koordinasi tersebut.
Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kini tengah menyusun langkah-langkah strategis untuk mengalokasikan anggaran tambahan dan bantuan teknis guna mempercepat penyelesaian proyek-proyek vital di Aceh dan Sumatera Utara. Fokusnya tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan ekosistem sungai dan penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas untuk meminimalisir dampak ekonomi di masa depan. Sinergi antara kementerian teknis seperti PUPR dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar target pemulihan total di seluruh wilayah Sumatera dapat tercapai sebelum memasuki pertengahan tahun 2026.
