Wacana pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program Komponen Cadangan (Komcad) memicu perdebatan sengit di kalangan legislatif, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai urgensi, efektivitas, dan implikasi fiskal di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Anggota Komisi II DPR, Deddy Yevri Sitorus, secara tegas menyuarakan keraguan terhadap kebutuhan mendesak untuk melatih ASN menjadi cadangan pertahanan, seraya mempertanyakan jenis ancaman spesifik yang dihadapi negara sehingga memerlukan mobilisasi birokrat. Pertanyaan krusial ini muncul pada Kamis, 12 Februari 2026, menyoroti potensi pemborosan anggaran negara yang terbatas, mengingat situasi ekonomi global yang belum stabil. Deddy menekankan perlunya kajian mendalam mengenai manfaat program ini, serta mengusulkan agar konsep pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan riil, seperti alokasi sebagian waktu pelatihan di daerah bencana alam. Di sisi lain, potensi manfaat seperti peningkatan kebugaran, disiplin, dan mental peserta, serta penguatan kapabilitas pertahanan negara, juga diakui sebagai nilai tambah potensial dari program ini.
Urgensi dan Efektivitas Program Komcad ASN: Sebuah Tinjauan Kritis
Anggota Komisi II DPR, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap program pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) yang rencananya akan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mempertanyakan alasan fundamental di balik inisiatif ini, khususnya terkait urgensi dan jenis ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam pernyataannya kepada media pada Kamis, 12 Februari 2026, Deddy secara gamblang mengemukakan kekhawatirannya mengenai bijak tidaknya mengalokasikan anggaran negara yang saat ini tengah mengalami keterbatasan, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, untuk sebuah program pelatihan militer bagi ASN. “Apakah bijaksana menghabiskan anggaran yang terbatas untuk kegiatan seperti itu?” tanyanya retoris, menggarisbawahi potensi ketidakefisienan penggunaan sumber daya negara.
Lebih lanjut, Deddy menekankan bahwa kajian mendalam mengenai aspek kemanfaatan program ini menjadi sebuah keniscayaan sebelum implementasi. Ia berargumen bahwa konsep pelatihan yang dirancang haruslah relevan dan adaptif dengan kondisi nyata yang dihadapi negara. Sebagai alternatif, politikus PDI Perjuangan ini mengusulkan agar sebagian dari waktu pelatihan ASN dialokasikan untuk kegiatan yang lebih berdampak langsung pada penanganan krisis, seperti di daerah bencana alam. Usulan ini mencerminkan pandangannya bahwa ASN, sebagai garda terdepan pelayanan publik, dapat diarahkan untuk memberikan kontribusi yang lebih konkret dalam situasi darurat, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan non-militer.
Potensi Manfaat dan Perspektif Kementerian Pertahanan
Meskipun demikian, Deddy Yevri Sitorus tidak sepenuhnya menampik potensi manfaat yang dapat dipetik dari program pelatihan Komcad bagi ASN. Ia mengakui bahwa pelatihan semacam ini dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan kebugaran fisik, kedisiplinan, serta penguatan mental para peserta. Lebih dari itu, negara pun dinilai akan mendapatkan keuntungan strategis berupa tersedianya sumber daya manusia yang siap memperkuat komponen utama pertahanan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Komcad merupakan bagian integral dari sistem pertahanan negara yang komprehensif, yang bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh dan adaptif.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan perspektif yang berbeda mengenai tujuan pelibatan ASN dalam Komcad. Menurutnya, program ini dirancang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air di kalangan ASN, sebagai bentuk pengabdian yang lebih luas kepada negara. Program awal ini direncanakan akan menyasar para ASN yang bekerja di lingkungan kementerian dan lembaga pusat. Rencana tersebut mencakup pelatihan dasar militer bagi ASN yang berusia antara 18 hingga 35 tahun. Pelatihan semester pertama dijadwalkan dimulai pada bulan April mendatang, dengan target awal 4.000 peserta yang berasal dari 49 kementerian dan lembaga. Para peserta ini akan menjalani pelatihan Komcad selama periode dua hingga tiga bulan sebelum kembali ke instansi masing-masing untuk melanjutkan tugas kedinasan mereka.
Jaminan Pelayanan Publik dan Aspek Kesukarelaan
Menanggapi kekhawatiran mengenai potensi gangguan terhadap pelayanan publik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, memberikan jaminan bahwa operasional pelayanan publik tidak akan terpengaruh secara signifikan meskipun ribuan ASN akan mengikuti pelatihan Komcad selama dua bulan. Penjelasannya pada Kamis, 12 Februari 2026, menyatakan bahwa tidak semua ASN akan terlibat dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Prioritas utama tetap pada kelancaran dan kualitas pelayanan publik. “Layanan publik harus diutamakan,” tegasnya, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan efektivitas birokrasi.
Lebih lanjut, Rini Widyantini menegaskan bahwa partisipasi ASN dalam pelatihan Komcad bersifat sukarela, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi. Dasar hukum yang menaungi program ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021. Ia memandang kesukarelaan ini sebagai wujud pengabdian ASN kepada negara tanpa mengubah status maupun fungsi mereka sebagai aparatur sipil. Pandangan ini juga diperkuat oleh pernyataan anggota DPR Komisi I yang menyebutkan bahwa pelibatan ASN dalam Komcad adalah desain jangka panjang pertahanan, yang harus dilaksanakan secara sukarela, terukur, dan berbasis kompetensi, sembari tetap menjaga profesionalisme ASN dan tidak mengganggu fungsi pelayanan publik. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, yang mengingatkan bahwa Komcad ASN harus dilakukan berdasarkan sukarela tanpa paksaan, seraya menyoroti potensi pelanggaran hak jika tidak dijalankan sesuai prinsip tersebut.
