Dunia pendidikan kembali dihadapkan pada tantangan adaptasi di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda Jakarta. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diinstruksikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai respons terhadap situasi ini, secara tidak terduga, membangkitkan kembali memori pahit dan “trauma” bagi para pendidik, khususnya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMAN 14 Jakarta, Sulastri H. Soleh. Pengalaman PJJ selama pandemi COVID-19 pada rentang waktu 2020-2023 silam ternyata meninggalkan jejak mendalam, menciptakan kekhawatiran serius akan efektivitas dan keberlanjutan proses belajar mengajar di masa kini.
Pilihan editor: Bisakah Tes Kemampuan Akademik SD-SMP Lebih Baik dari SMA
Sulastri H. Soleh, dengan kejujuran yang lugas, mengungkapkan perasaannya saat ditemui di lingkungan sekolahnya, SMAN 14 Jakarta, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin, 26 Januari 2026. “Jujur, kalau saya mah PJJ ini trauma,” ujarnya, menggarisbawahi betapa beratnya beban psikologis dan pedagogis yang ia rasakan. Ia menambahkan, “Kami butuh waktu banget untuk membuat anak bisa gabung di ruang daring (G-Meet).” Pernyataan ini bukan sekadar keluhan pribadi, melainkan cerminan dari kesulitan sistemik dalam memastikan kehadiran dan partisipasi siswa di platform pembelajaran daring. Proses untuk sekadar mengumpulkan seluruh siswa dalam satu sesi virtual seringkali memakan waktu berharga yang seharusnya dialokasikan untuk penyampaian materi, mengikis efisiensi pembelajaran sejak awal.
Pengalaman Sulastri selama PJJ di masa pandemi menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam perilaku dan motivasi belajar siswa. Ia bercerita, para murid yang sebelumnya mungkin aktif dan disiplin di kelas, mendadak menjadi sulit diatur, cenderung pasif, dan menunjukkan tingkat kemalasan yang mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada dinamika kelas daring, tetapi juga menuntut upaya ekstra dari guru. Sulastri bahkan harus mengambil langkah proaktif dengan menghubungi langsung orang tua murid, meminta bantuan mereka untuk membangunkan atau mengingatkan anak-anak agar segera bergabung dalam sesi belajar daring yang telah dimulai. Kondisi ini menyoroti tantangan besar dalam mempertahankan struktur, disiplin, dan rutinitas belajar ketika lingkungan fisik sekolah tidak lagi menjadi penopang utama.
Kendala lain yang tak kalah krusial dan seringkali menjadi penghalang utama dalam implementasi PJJ adalah isu akses terhadap perangkat teknologi. Sulastri mengungkapkan bahwa tidak semua anak memiliki gawai pribadi yang memadai untuk mendukung pembelajaran daring. “Jadi ada yang pakai gawai mamanya,” jelasnya, menyoroti realitas kesenjangan digital yang masih membayangi sebagian besar siswa. Ketergantungan pada perangkat milik orang tua ini menimbulkan berbagai komplikasi, mulai dari jadwal penggunaan yang tidak fleksibel, potensi gangguan konsentrasi, hingga kesulitan dalam mengakses materi secara mandiri di luar jam pelajaran. “Kami harus hubungi dulu. Memang saya akui sulit untuk menyampaikan materi itu,” kata Sulastri, menggambarkan betapa rumitnya koordinasi dan komunikasi yang diperlukan hanya untuk memastikan siswa dapat mengikuti pelajaran, apalagi untuk menyampaikan materi secara efektif dan mendalam.
Trauma Pembelajaran Jarak Jauh: Dampak Psikologis dan Pedagogis bagi Guru
Trauma yang dialami Sulastri bukan sekadar reaksi sesaat, melainkan akumulasi dari berbagai tekanan dan tantangan yang ia hadapi selama periode PJJ sebelumnya. Beban kerja guru meningkat drastis, tidak hanya dalam menyusun materi yang disesuaikan untuk format daring, tetapi juga dalam mengelola partisipasi siswa, mengatasi kendala teknis, serta menjaga motivasi belajar dari jarak jauh. Transisi mendadak dari metode tatap muka ke daring menuntut adaptasi cepat terhadap teknologi dan pedagogi baru, yang tidak selalu didukung oleh pelatihan atau infrastruktur yang memadai. Kurangnya interaksi langsung dengan siswa juga seringkali membuat guru kesulitan mengidentifikasi masalah belajar atau emosional yang mungkin dihadapi siswa, sehingga dukungan yang diberikan menjadi kurang personal dan efektif. Pengalaman ini membentuk persepsi bahwa PJJ, meskipun menjadi solusi darurat, seringkali mengorbankan kualitas interaksi edukatif dan kesejahteraan mental baik guru maupun siswa.
Sulastri berharap kebijakan PJJ dalam kondisi cuaca ekstrem ini tidak perlu langsung diberlakukan untuk durasi yang terlalu panjang, seperti seminggu penuh. Ia merasa waktu PJJ selama sepekan itu cukup lama, mengingat pengalaman sebelumnya yang menunjukkan penurunan efektivitas pembelajaran. Kekhawatirannya sangat beralasan: murid-muridnya tidak akan maksimal dalam menyerap materi selama periode PJJ yang diperpanjang. Kualitas pembelajaran daring, terutama jika tidak didukung oleh persiapan matang dan infrastruktur yang stabil, cenderung tidak sebanding dengan pembelajaran tatap muka. Potensi siswa kehilangan fokus, kesulitan memahami konsep-konsep kompleks tanpa bimbingan langsung, dan minimnya interaksi sosial yang esensial untuk perkembangan holistik, menjadi pertimbangan utama bagi Sulastri dalam menyuarakan kekhawatirannya.
Tantangan Akses dan Motivasi Siswa dalam PJJ
Faktor motivasi siswa juga menjadi sorotan penting. Sulastri menceritakan bahwa banyak siswa sesungguhnya lebih memilih untuk datang ke sekolah ketimbang harus belajar dari rumah. “Banyak siswa yang bilang, ‘duh bosan bu… jenuh bu…’ Hanya satu dua yang bilang bahagia,” kata Sulastri sembari tersenyum kecut, menggambarkan realitas bahwa sebagian besar siswa merindukan lingkungan sekolah. Kebosanan dan kejenuhan ini bukan tanpa alasan. Lingkungan rumah seringkali tidak kondusif untuk belajar, dengan berbagai distraksi dari anggota keluarga, hiburan digital, atau bahkan keterbatasan ruang. Selain itu, aspek sosial dari sekolah—bertemu teman, berinteraksi langsung dengan guru, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler—merupakan bagian integral dari pengalaman belajar yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh platform daring. Hanya segelintir siswa yang mungkin memiliki preferensi atau fasilitas yang memungkinkan mereka menikmati PJJ, namun mayoritas tetap mendambakan suasana dan interaksi di sekolah.
Kebijakan PJJ DKI Jakarta: Antara Keselamatan dan Kualitas Pendidikan
Kebijakan PJJ yang diberlakukan Pemprov Jakarta merujuk pada Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Karena Cuaca Ekstrem pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Provinsi Jakarta. Instruksi ini menetapkan periode PJJ dari tanggal 22 Januari hingga 28 Januari 2026. Durasi satu minggu ini, meskipun dianggap perlu untuk keselamatan, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kualitas pendidikan dapat dipertahankan. Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, sebelumnya telah memberikan klarifikasi mengenai landasan kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa PJJ diberlakukan tidak hanya untuk sekolah-sekolah yang secara langsung terdampak banjir, tetapi secara lebih luas untuk menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh siswa dari dampak cuaca ekstrem yang mungkin mencakup risiko perjalanan, potensi penyakit, atau kondisi lingkungan yang tidak aman. “Esensinya bukan karena sekolah terdampak banjir atau tidak,” kata Sarjoko, menekankan pendekatan preventif dan holistik terhadap perlindungan siswa.
Pernyataan Sarjoko ini mengindikasikan pergeseran paradigma dalam penanganan krisis pendidikan di Jakarta, di mana keselamatan dan kesehatan siswa menjadi prioritas utama di atas pertimbangan lain, termasuk lokasi fisik sekolah. Namun, di sisi lain, keluhan dari para guru seperti Sulastri menunjukkan adanya celah antara niat kebijakan dan realitas implementasinya di lapangan. Sementara pemerintah fokus pada aspek mitigasi risiko, para pendidik bergulat dengan implikasi pedagogis dan psikologis dari PJJ yang berulang. Konflik antara kebutuhan untuk melindungi siswa dari bahaya fisik dan tantangan untuk mempertahankan kualitas pendidikan menjadi isu krusial yang perlu ditangani secara komprehensif.
Untuk mendapatkan perspektif lebih lanjut mengenai keluhan guru selama masa PJJ ini, tim Tempo telah berupaya meminta tanggapan dari Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko. Namun, hingga berita ini ditulis dan dipublikasikan, Sarjoko belum memberikan respons atau komentar terkait masukan dan kekhawatiran yang disampaikan oleh para pendidik. Ketiadaan respons ini menyisakan pertanyaan besar tentang bagaimana pemerintah daerah akan menanggapi “trauma” PJJ yang dialami guru dan mencari solusi jangka panjang yang tidak hanya aman tetapi juga efektif dalam menjamin keberlangsungan pendidikan berkualitas di tengah tantangan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi.
Pilihan editor: Pramono Klaim Modifikasi Cuaca Mampu Tekan Banjir Jakarta
