Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan sebuah langkah monumental yang akan mengubah wajah pusat Ibu Kota Jakarta dengan rencana pembangunan gedung pencakar langit setinggi 40 lantai yang diperuntukkan khusus bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Pengumuman strategis ini disampaikan oleh Kepala Negara dalam acara pengukuhan pengurus pusat MUI periode 2025-2030 yang berlangsung khidmat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 7 Februari 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan ruang representatif bagi institusi keagamaan di lokasi paling prestisius di Indonesia, yakni kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), guna memastikan bahwa pusat kota tidak hanya didominasi oleh simbol-simbol komersialitas semata.
Dalam pidatonya yang penuh semangat di hadapan para ulama dan tokoh bangsa, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pembangunan gedung ini bukan sekadar proyek infrastruktur fisik, melainkan sebuah reorientasi simbolis terhadap tata ruang ibu kota. Selama puluhan tahun, kawasan Bundaran HI telah dikenal sebagai episentrum ekonomi dan gaya hidup mewah yang dipenuhi oleh hotel berbintang lima dan pusat perbelanjaan megah. Presiden menyatakan kegelisahannya atas minimnya representasi lembaga keagamaan di jantung kota tersebut. Menurutnya, sudah saatnya institusi yang menjaga moralitas dan spiritualitas bangsa memiliki tempat yang layak dan sejajar dengan pusat-pusat kekuatan ekonomi global yang ada di Jakarta.
Transformasi Simbolis: Menempatkan Institusi Islam di Jantung Ekonomi Jakarta
Rencana pembangunan gedung setinggi 40 lantai ini akan menempati lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi yang terletak tepat di depan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pemilihan lokasi ini sangat strategis mengingat statusnya sebagai “titik nol” aktivitas ekonomi dan diplomatik di Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memfasilitasi kebutuhan umat Islam sebagai mayoritas penduduk di Indonesia. Beliau berargumen bahwa keberadaan gedung ini akan menjadi penyeimbang di tengah kepungan mal dan hotel mewah, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa nilai-nilai keislaman merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas.
Keputusan untuk membangun fasilitas megah ini juga didasari oleh aspirasi yang disampaikan oleh Menteri Agama, Nazaruddin Umar. Dalam beberapa bulan terakhir, Menteri Agama secara intensif melakukan komunikasi dengan Presiden mengenai kondisi fasilitas kantor MUI yang saat ini dinilai kurang memadai untuk menampung dinamika organisasi yang kian kompleks. Selama ini, kantor pusat MUI berlokasi di Jalan Proklamasi Nomor 51, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Meskipun memiliki nilai sejarah, lokasi tersebut dianggap tidak lagi mencerminkan marwah lembaga ulama yang seharusnya berada di pusat syaraf kebijakan dan aktivitas publik di jantung ibu kota.
Latar Belakang dan Inisiasi: Dari Aspirasi Menuju Realisasi Konstruksi
Menteri Agama Nazaruddin Umar memberikan masukan krusial kepada Presiden mengenai ketidakjelasan status dan keterbatasan ruang di kantor MUI yang lama. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo bergerak cepat dengan menyiapkan lahan negara yang paling berharga untuk dialokasikan bagi kepentingan umat. Gedung baru ini nantinya tidak hanya akan menjadi kantor bagi MUI pusat, tetapi juga akan dirancang sebagai pusat koordinasi bagi berbagai ormas Islam besar lainnya di Indonesia. Fasilitas ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi antarlembaga keagamaan dan menjadi pusat kajian Islam moderat yang berpengaruh di tingkat internasional.
Secara teknis, gedung 40 lantai ini akan mengusung konsep arsitektur modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai estetika Islami dan kearifan lokal. Beberapa detail rencana pembangunan yang telah dibahas meliputi:
- Kapasitas Kantor: Ruang perkantoran modern yang mampu menampung seluruh komisi di bawah MUI serta sekretariat tetap berbagai ormas Islam.
- Pusat Konvensi: Ruang pertemuan berskala internasional untuk penyelenggaraan muktamar, seminar, dan dialog antarumat beragama.
- Pusat Literasi Digital: Perpustakaan modern dan pusat data untuk mendokumentasikan pemikiran para ulama Nusantara.
- Fasilitas Publik: Area terbuka hijau dan ruang ibadah yang dapat diakses oleh masyarakat umum di tengah hiruk-pikuk Bundaran HI.
Pengelolaan Dana Umat: Potensi Ekonomi Raksasa di Balik Infrastruktur Megah
Selain mengumumkan rencana pembangunan gedung, Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung aspek krusial lainnya, yakni kedaulatan ekonomi umat melalui pembentukan lembaga pengelolaan dana umat yang lebih profesional dan transparan. Presiden memproyeksikan bahwa jika dana umat dikelola dengan manajemen yang tepat, potensi dana yang terkumpul bisa mencapai angka yang sangat fantastis, yakni hingga Rp 500 triliun per tahun. Dana tersebut berasal dari berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana haji dan dana sosial keagamaan lainnya yang selama ini mungkin belum terintegrasi secara maksimal dalam sistem ekonomi nasional.
Presiden menekankan bahwa keberadaan gedung 40 lantai di Bundaran HI tersebut nantinya juga harus berfungsi sebagai pusat inkubasi ekonomi syariah. Dengan potensi dana sebesar Rp 500 triliun, umat Islam di Indonesia memiliki kekuatan finansial yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian, mengentaskan kemiskinan, dan membiayai program-program pendidikan berkualitas. Pengelolaan dana yang akuntabel di bawah pengawasan para ulama dan tenaga profesional diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi bagi lembaga-lembaga Islam, sehingga mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan anggaran negara atau donasi yang tidak menentu.
Langkah berani Presiden Prabowo ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Dengan menempatkan kantor institusi Islam di “jantung” ibu kota, pemerintah ingin mengirimkan pesan kuat bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan spiritual harus berjalan beriringan. Gedung pencakar langit ini akan menjadi saksi bisu transformasi Indonesia yang tetap memegang teguh nilai-nilai religiusitas di tengah arus modernisasi global yang kian deras. Proyek ini dijadwalkan akan segera memasuki tahap perencanaan teknis oleh kementerian terkait, dengan pengawasan langsung dari Kementerian Agama untuk memastikan setiap jengkal bangunannya memberikan manfaat maksimal bagi umat dan bangsa.
Rencana pembangunan ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh para pengurus MUI dan ormas Islam yang hadir. Mereka menilai bahwa inisiatif Presiden Prabowo merupakan bentuk penghormatan tertinggi negara terhadap peran ulama dalam menjaga stabilitas sosial dan moral bangsa. Dengan adanya fasilitas yang mumpuni di lokasi yang prestisius, diharapkan kinerja lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat akan semakin optimal, sekaligus menjadi kebanggaan baru bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menunjukkan wajah Islam yang maju, toleran, dan berwibawa di mata internasional.
