- Promosi Berbasis Kinerja: Pejabat yang berhasil melampaui target penerimaan dan menunjukkan integritas tinggi akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar.
- Rotasi Wilayah Strategis: Pemindahan pejabat antar-pelabuhan utama untuk mencegah terbentuknya “kerajaan-kerajaan kecil” di lingkungan Bea Cukai.
- Evaluasi Kompetensi Mendalam: Penempatan pejabat didasarkan pada rekam jejak keberhasilan dalam menangani kasus-kasus kebocoran fiskal sebelumnya.
- Optimalisasi SDM Internal: Mengutamakan kader-kader terbaik dari dalam institusi yang sudah memiliki pemahaman teknis mengenai regulasi kepabeanan dan perpajakan.
Sanksi Tegas: Penonaktifan dan Kebijakan “Merumahkan” Pejabat
Salah satu poin paling kontroversial namun tegas dalam kebijakan Purbaya adalah keputusannya untuk menonaktifkan sementara atau “merumahkan” sejumlah pejabat yang dinilai gagal memenuhi standar kinerja atau terindikasi terlibat dalam praktik yang merugikan negara. Langkah ini bukan sekadar sanksi administratif biasa, melainkan sebuah pesan politik dan manajerial yang sangat kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi mediokritas. Purbaya menyatakan secara terbuka bahwa beberapa pejabat akan segera dirumahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi yang tidak mencapai target. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pejabat lainnya agar lebih serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan saja,” tegas Purbaya, menggambarkan betapa tipisnya toleransi yang diberikan terhadap kegagalan birokrasi di tahun 2026 ini.
Keputusan untuk merumahkan pejabat ini juga merupakan bagian dari upaya besar untuk membersihkan institusi dari elemen-elemen yang menghambat reformasi birokrasi. Dengan menonaktifkan pejabat yang bermasalah, Kementerian Keuangan dapat melakukan investigasi internal yang lebih mendalam tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang sedang diperiksa. Selain itu, posisi yang ditinggalkan dapat segera diisi oleh pelaksana tugas yang memiliki visi sejalan dengan semangat pembenahan yang diusung oleh Menkeu. Langkah ini dipandang perlu untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola keuangan negara, yang seringkali mendapatkan sorotan tajam terkait isu integritas pegawainya. Purbaya ingin memastikan bahwa setiap individu yang bekerja di bawah naungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kedaulatan fiskal Indonesia.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan yang diumumkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa ini merupakan upaya komprehensif untuk menutup celah kebocoran yang selama ini membayangi kinerja penerimaan negara. Dengan memperbaiki tata kelola di pelabuhan-pelabuhan besar, meningkatkan integritas aparatur melalui sistem rotasi yang ketat, serta memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem fiskal yang lebih sehat dan transparan. Keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada konsistensi eksekusi di lapangan dan keberanian untuk terus melakukan evaluasi tanpa pandang bulu. Masyarakat kini menantikan hasil nyata dari “obrak-abrik” birokrasi ini, apakah benar-benar mampu mendongkrak pendapatan negara secara signifikan atau hanya menjadi sekadar rotasi rutin di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
| Aspek Pembenahan | Tindakan Strategis | Tujuan Utama |
|---|---|---|
| Struktur Organisasi | Perombakan pejabat di 5 pelabuhan besar | Efisiensi operasional dan eliminasi kebocoran |
| Manajemen SDM | Skema “Tukar Guling” dan promosi internal | Penyegaran birokrasi dan pemanfaatan keahlian lokal |
| Disiplin Aparatur | Penonaktifan (Merumahkan) pejabat berkinerja rendah | Penegakan integritas dan pemberian efek jera |
| Target Fiskal | Evaluasi kinerja penerimaan sepanjang tahun | Menekan defisit anggaran dan menjaga stabilitas negara |
