Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan langkah strategis dengan merombak total jajaran birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan guna memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mengoptimalkan pengumpulan pendapatan negara di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks. Pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Aula Mezzanine Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Purbaya secara resmi melantik 36 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II yang akan mengisi posisi-posisi krusial di berbagai direktorat jenderal. Perombakan besar-besaran ini dilakukan sebagai respons cepat pemerintah dalam memastikan target penerimaan pajak, bea, dan cukai dapat tercapai secara maksimal melalui penyegaran kepemimpinan di wilayah-wilayah strategis, mulai dari pelabuhan utama hingga pusat komando kebijakan di Jakarta.
Pelantikan ini tidak hanya sekadar rotasi jabatan rutin, melainkan sebuah manifestasi dari upaya transformasi birokrasi yang lebih efisien dan akuntabel. Dari total 36 pejabat yang masuk dalam daftar perombakan, sebanyak 27 pejabat telah resmi mengambil sumpah jabatan pada hari Rabu tersebut, sementara sembilan pejabat lainnya dijadwalkan untuk menjalani prosesi pelantikan susulan pada Senin, 2 Februari 2026. Fokus utama dari pergeseran posisi ini terlihat sangat jelas pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang mencakup mayoritas dari pejabat yang dilantik. Langkah ini diambil mengingat peran vital DJBC sebagai garda terdepan dalam pengawasan lalu lintas barang internasional serta pengumpul pundi-pundi penerimaan negara melalui instrumen cukai dan kepabeanan.
Transformasi Birokrasi demi Optimalisasi Pendapatan Negara
Dalam pidato arahannya yang bernada tegas, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa setiap pejabat yang baru dilantik memikul beban amanah yang sangat berat dari negara dan publik. Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bekerja ekstra keras dan meninggalkan pola kerja lama yang tidak produktif. Purbaya menegaskan bahwa perombakan ini mencakup posisi-posisi di pelabuhan-pelabuhan besar yang menjadi urat nadi perdagangan internasional Indonesia, serta posisi manajerial di tingkat pusat yang menentukan arah kebijakan fiskal. Penempatan figur-figur baru ini diharapkan mampu menutup celah-celah kebocoran penerimaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha tanpa mengorbankan fungsi pengawasan.
Purbaya juga memberikan peringatan keras terkait integritas dan performa kerja. Ia menyatakan bahwa kementerian akan melakukan monitoring secara ketat terhadap kinerja para pejabat di posisi baru mereka. “Ke depan kita tidak boleh main-main lagi, karena di posisi yang baru akan dimonitor dengan ketat, dan kalau ada hal yang mengecewakan, jangan main-main lagi, saya akan atur ulang lagi,” tegasnya di hadapan para pejabat yang dilantik. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya tidak akan memberikan ruang bagi kelalaian atau praktik-praktik yang merugikan keuangan negara. Fokus pada hasil (result-oriented) menjadi landasan utama dalam evaluasi jabatan di masa mendatang.
Fokus Utama pada Perombakan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Dominasi pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pelantikan kali ini menunjukkan adanya urgensi khusus untuk membenahi sektor kepabeanan dan cukai. Sebanyak 31 dari 36 pejabat yang dirombak berasal dari lingkungan DJBC, mencakup jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal, para Direktur di kantor pusat, hingga Kepala Kantor Wilayah di berbagai daerah mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Penempatan posisi di wilayah seperti Tanjung Priok dan Soekarno-Hatta menjadi sorotan utama, mengingat kedua lokasi tersebut merupakan pintu masuk utama komoditas global yang memiliki dampak signifikan terhadap arus kas negara. Dengan menempatkan pemimpin baru yang memiliki rekam jejak integritas tinggi, diharapkan efisiensi logistik nasional dapat meningkat seiring dengan optimalisasi penerimaan.
Selain DJBC, perombakan juga menyentuh unit vertikal lainnya seperti Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK). Di lingkungan DJPb, tiga pejabat baru diharapkan mampu mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara di daerah. Sementara itu, di DJKN dan DJSPSK, pengisian jabatan tenaga pengkaji dan direktur stabilitas sistem keuangan bertujuan untuk memperkuat analisis kebijakan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global yang tidak menentu. Sinergi antar-direktorat ini menjadi kunci bagi Kementerian Keuangan untuk tetap menjadi pilar stabilitas ekonomi nasional yang tangguh dan transparan.
Daftar Lengkap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang Dilantik
Berikut adalah rincian lengkap para pejabat yang mengemban tugas baru di lingkungan Kementerian Keuangan, yang terbagi berdasarkan unit eselon I masing-masing:
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
- Gatot Sugeng Wibowo – Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Imik Eko Putro – Direktur Teknis Kepabeanan.
- Susila Brata – Direktur Fasilitas Kepabeanan.
- Djaka Kusmartata – Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
- R. Fadjar Donny Tjahjadi – Direktur Keberatan Banding dan Peraturan.
- Akhmad Rofiq – Direktur Kepatuhan Internal.
- Priyono Triatmojo – Direktur Penindakan dan Penyidikan.
- Parjiya – Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.
- Dwijo Muryono – Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau.
- Sodikin – Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
- Agus Sudarmadi – Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur.
- Rizal – Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat.
- Agus Yulianto – Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Muhamad Lukman – Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.
- Iyan Rubiyanto – Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- Budi Harjanto – Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat.
- Bagus Nugroho Tamtomo Putro – Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.
- Martha Octavia – Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan.
- Adhang Noegroho Adhi – Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang – Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.
- Hendri Darnadi – Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta.
- Encep Dudi Ginanjar – Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua.
Pejabat DJBC yang dijadwalkan dilantik pada 2 Februari 2026:
- Sugeng Apriyanto – Kepala Biro Advokasi, Setjen.
- Untung Basuki – Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis.
- Rachmat Solik – Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- Mohammad Aflah Farobi – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.
- Erwin Situmorang – Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai.
- Rudy Rahmaddi – Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.
- Rusman Hadi – Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I.
- Zaky Firmansyah – Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara.
- Agung Widodo – Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
- Agung Yulianta – Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- Muhdi – Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.
- Taukhid – Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
- Kusuma Santi Wahyuningsih – Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan.
Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)
- Ayu Sukorini – Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan.


















