Dalam upaya strategis untuk memperkuat pasar modal domestik dan meningkatkan daya saing di kancah internasional, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan optimisme terhadap kebijakan kenaikan porsi free float saham dari 7,5% menjadi 15%. Keputusan ini, yang diproyeksikan mulai berlaku pada Maret mendatang, dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan investor yang terus berkembang, tetapi juga untuk meningkatkan likuiditas pasar secara signifikan. Airlangga secara tegas membantah kekhawatiran bahwa peningkatan ambang batas kepemilikan saham publik ini akan justru membuat pasar modal menjadi sepi. Sebaliknya, ia meyakini bahwa kebijakan ini akan membuka pintu bagi lebih banyak investasi asing, menyelaraskan Indonesia dengan standar global, dan pada akhirnya memulihkan kepercayaan pasar yang sempat tergerus oleh volatilitas indeks harga saham gabungan (IHSG) baru-baru ini. Langkah ini juga merupakan respons langsung terhadap penyesuaian metodologi penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar Indonesia, yang menyoroti pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam kepemilikan saham.
Strategi Peningkatan Likuiditas dan Daya Saing Pasar Modal
Keputusan pemerintah untuk menaikkan porsi free float saham menjadi 15% merupakan hasil pemikiran mendalam yang mempertimbangkan berbagai aspek krusial dalam pengembangan pasar modal. Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa angka ini dipilih berdasarkan analisis kebutuhan riil para investor. Peningkatan jumlah saham yang beredar bebas di pasar (free float) diharapkan akan secara otomatis mendorong masuknya investasi, baik domestik maupun asing, yang pada gilirannya akan meningkatkan volume perdagangan dan kedalaman pasar. Likuiditas yang lebih tinggi berarti investor dapat membeli atau menjual saham dengan lebih mudah tanpa mempengaruhi harga secara drastis, sebuah kondisi yang sangat didambakan oleh para pelaku pasar profesional.
Lebih jauh lagi, kebijakan ini diarahkan untuk membawa pasar modal Indonesia lebih dekat dengan standar internasional yang berlaku. Dengan membandingkan porsi free float di Indonesia dengan negara-negara tetangga dan negara maju lainnya, terlihat bahwa angka 15% ini lebih sejalan dengan praktik global. Thailand, misalnya, telah menetapkan standar free float sebesar 15%, sementara Singapura dan Filipina berada di angka 10%, dan bahkan Inggris juga menerapkan standar 10%. Dengan mengadopsi angka yang lebih tinggi, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan dan tata kelola perusahaan yang lebih baik, sebuah sinyal positif bagi investor global yang mencari pasar yang transparan dan efisien.
Respons Terhadap Dinamika Pasar dan Sorotan Internasional
Peningkatan ambang batas free float ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan respons strategis terhadap dinamika pasar yang terjadi belakangan ini. Salah satu pemicu utamanya adalah perubahan metodologi penilaian yang dilakukan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). MSCI, sebagai penyedia indeks saham global terkemuka, memiliki pengaruh besar dalam keputusan investasi para manajer aset internasional. Perubahan metodologi mereka, yang kemungkinan besar menyoroti isu-isu terkait transparansi dan proporsi saham yang diperdagangkan secara bebas, mendorong Indonesia untuk melakukan penyesuaian agar tetap relevan dan menarik di mata investor global. Dengan meningkatkan free float, Indonesia berupaya merespons sorotan MSCI tersebut dan memperkuat posisinya dalam perhitungan indeks MSCI.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meredam dampak tekanan yang sempat membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan, bahkan hampir 8% dalam satu hari perdagangan pada Rabu (28/1). Volatilitas yang tinggi dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat aliran modal. Dengan meningkatkan free float, pemerintah berupaya menciptakan pasar yang lebih stabil dan resilien terhadap guncangan eksternal maupun internal. Stabilitas perdagangan saham yang terjaga akan menjadi fondasi penting untuk menarik investor global yang mencari pertumbuhan jangka panjang dan portofolio yang terdiversifikasi. Kenaikan free float ini, oleh karena itu, bukan hanya sekadar penyesuaian teknis, tetapi sebuah langkah proaktif untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan pasar secara keseluruhan.
Proyeksi Dampak Positif dan Target Implementasi
Airlangga Hartarto menyampaikan keyakinannya bahwa kenaikan free float menjadi 15% justru akan memulihkan kepercayaan pasar. Ia berargumen bahwa dengan porsi saham yang lebih terbuka, pasar akan menjadi lebih dinamis dan menarik. “Jadi kita ambil langkah yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik,” ujarnya, menekankan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang menjadi perhatian utama investor institusional. Dengan tata kelola yang lebih baik dan transparansi yang meningkat, investor akan merasa lebih aman dan yakin untuk menempatkan dananya di pasar modal Indonesia.
Target implementasi kebijakan ini adalah pada bulan Maret. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya kepastian waktu, para emiten dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi ketentuan baru tersebut. Persiapan ini mungkin mencakup langkah-langkah seperti rights issue atau penawaran umum saham perdana (IPO) tambahan untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar di publik. Dengan adanya kepastian dan kesiapan dari para pelaku pasar, diharapkan transisi menuju porsi free float 15% akan berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap likuiditas, volatilitas, dan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global.
