Yogyakarta, sebuah provinsi yang kaya akan budaya dan pariwisata, menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada September 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merilis data yang mencatatkan penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah ini menjadi 422,79 ribu jiwa. Angka ini setara dengan 10,08 persen dari total populasi, menandai sebuah capaian penting dengan berkurangnya 3.030 orang dibandingkan periode Maret 2025. Penurunan persentase sebesar 0,15 poin dari Maret 2025 dan 0,32 poin dari September 2024 ini menjadi indikator positif bagi keberlanjutan program pembangunan daerah, sekaligus memicu harapan untuk segera mencapai angka kemiskinan satu digit di masa mendatang.
Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, dalam pemaparan data yang disampaikan di Kantor BPS DIY pada Kamis (5/2), menegaskan bahwa tren penurunan ini merupakan hasil dari berbagai intervensi kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi yang telah dijalankan. “Jumlah dan persentase penduduk miskin September ini turun menjadi 10,08 persen dari 10,23 persen. Berkurang 3,03 ribu orang, sedikit lagi kita akan mencapai satu digit semoga,” ujar Endang dengan optimisme. Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan statistik, tetapi juga menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendorong penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di DIY berada di angka 425,82 ribu jiwa. Dengan demikian, penurunan sebesar 3.030 jiwa dalam kurun waktu satu semester terakhir menjadi bukti nyata efektivitas program yang telah dilaksanakan.
Tren Positif dan Tantangan Menuju Satu Digit
Meskipun menunjukkan tren positif, dinamika penurunan angka kemiskinan di DIY juga perlu dicermati lebih dalam. Penurunan sebesar 3.030 orang pada September 2025 ini tercatat lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya, di mana pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di DIY berkurang sekitar 4.700 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan mungkin menghadapi tantangan yang lebih kompleks, memerlukan strategi yang lebih adaptif dan inovatif untuk mempertahankan momentum penurunan yang signifikan. Data kemiskinan ini dihimpun melalui mekanisme Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2025. Susenas merupakan instrumen vital bagi BPS untuk mengukur berbagai indikator sosial ekonomi masyarakat, termasuk tingkat kemiskinan. Dalam konteks ini, penduduk miskin didefinisikan secara ketat sebagai individu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di DIY pada September 2024 sendiri tercatat sebesar Rp 649.331 per kapita per bulan, sebuah ambang batas yang menjadi acuan penting dalam menentukan status kemiskinan seseorang.
Analisis lebih lanjut berdasarkan wilayah menunjukkan adanya disparitas yang menarik. Pada September 2025, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan DIY tercatat sebesar 10,37 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan yang berhasil menembus angka 9,99 persen. Capaian di wilayah perkotaan ini merupakan tonggak sejarah, karena untuk pertama kalinya dalam setidaknya lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di perkotaan DIY berhasil mencapai satu digit. “Yang menggembirakan perkotaan sudah turun satu digit. Nanti kita akan lihat bagaimana nanti karena ada dua, Maret dan September,” tutur Endang, menyoroti pentingnya memantau tren ini secara berkelanjutan. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan program pengentasan kemiskinan di perkotaan mungkin lebih efektif atau lebih cepat memberikan dampak, sementara wilayah perdesaan masih memerlukan perhatian dan intervensi yang lebih intensif untuk mengejar ketertinggalan.
Strategi Komprehensif untuk Pemerataan Pembangunan
Menyikapi data ini, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah (Setda) DIY, Eling Priswanto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah dan akan terus memfokuskan upaya pembangunan pada kantong-kantong kemiskinan, khususnya di wilayah selatan DIY. “Kami berusaha selalu mempertimbangkan pembangunan ini dengan memfokuskan pada mungkin di kantong-kantong kemiskinan khususnya di wilayah Selatan DIY,” kata Eling pada kesempatan yang sama. Wilayah selatan DIY, yang meliputi Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul, menjadi prioritas utama karena perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara dinilai telah relatif lebih baik dan mandiri. Strategi ini selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY yang secara eksplisit menargetkan pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan sebagai salah satu tujuan strategis. Biro Perekonomian, sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah, memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa pembangunan dapat lebih merata dan inklusif. Rekomendasi-rekomendasi ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait, yang bertugas merumuskan dan mengimplementasikan program-program konkret di lapangan.
Fokus pada wilayah selatan DIY bukan tanpa alasan. Daerah-daerah ini seringkali dihadapkan pada tantangan geografis, aksesibilitas, dan keterbatasan infrastruktur yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah utara yang lebih berkembang. Oleh karena itu, penguatan pembangunan di sektor-sektor kunci seperti pertanian, pariwisata berbasis komunitas, industri kreatif, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul menjadi sangat penting. Tujuan akhirnya adalah menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan pada gilirannya, secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan maupun pengangguran terbuka di seluruh DIY. Upaya ini merupakan bagian dari visi pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
