- Pelibatan Komite Sekolah dan Orang Tua: Menjadikan sekolah dan orang tua siswa sebagai pelaksana utama dalam penyediaan makanan untuk menjamin kualitas dan transparansi.
- Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mewajibkan pengadaan bahan baku pangan dari petani dan peternak lokal di sekitar sekolah guna menggerakkan ekonomi kerakyatan dan memastikan kesegaran bahan makanan.
- Pengawasan Pemerintah Daerah: Memposisikan pemerintah daerah sebagai pengawas teknis dan verifikator kualitas gizi, bukan sekadar perpanjangan tangan administratif pusat.
- Reduksi Biaya Operasional: Memangkas rantai logistik dan sewa peralatan mahal dengan memanfaatkan fasilitas dapur sekolah atau komunitas yang sudah ada.
Melalui skema desentralisasi ini, IDEAS yakin biaya operasional dapat ditekan hingga di bawah 20 persen, sehingga porsi anggaran untuk makanan berkualitas dapat ditingkatkan secara signifikan. Penggunaan pangan lokal juga dinilai lebih berkelanjutan karena menyesuaikan dengan pola konsumsi dan ketersediaan komoditas di masing-masing daerah, seperti sagu di Papua atau jagung di NTT, yang tetap memiliki nilai gizi tinggi jika dikelola dengan benar. Transformasi ini dianggap mendesak agar anggaran Rp 267,4 triliun tidak menjadi beban fiskal yang sia-sia, melainkan menjadi investasi nyata bagi masa depan generasi emas Indonesia.
| Komponen Evaluasi | Kondisi Saat Ini (Universal) | Rekomendasi IDEAS (Targeted) |
|---|---|---|
| Fokus Distribusi | Dominan di Jawa & Sumatera (66%) | Prioritas Daerah Tertinggal & Rawan Gizi |
| Biaya Operasional | 37% (Rp 85,2 Triliun) | Maksimal 15-20% |
| Nilai Riil Makanan | Rp 6.000 – Rp 10.000 | Sesuai Standar Kecukupan Gizi Nasional |
| Model Tata Kelola | Sentralisasi (SPPG) | Desentralisasi (Sekolah & Komunitas) |
Kesimpulannya, IDEAS mengingatkan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak jumlah anak yang menerima makanan, melainkan seberapa efektif program tersebut memperbaiki status gizi anak-anak yang paling rentan. Pemerintah diharapkan tidak terjebak dalam retorika politik populisme dan mulai beralih pada kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Tanpa koreksi mendalam terhadap desain dan transparansi anggaran, program MBG berisiko menjadi proyek mercusuar yang membebani negara tanpa memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah malnutrisi di Indonesia.
