Sebuah polemik sengit mengenai prioritas pembangunan nasional mengemuka di penghujung Januari 2026, melibatkan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan isu krusial penciptaan lapangan kerja. Kontroversi ini bermula ketika Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, secara tegas menyatakan bahwa program MBG memiliki urgensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja. Pernyataan tersebut, yang disampaikan dalam forum Prasasti Economic Forum di Jakarta pada Kamis, 29 Januari 2026, segera memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk kelompok pemantau kebijakan MBG Watch. Mereka menilai bahwa pandangan Bappenas tersebut tidak hanya gagal mencerminkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang kompleks, tetapi juga secara fundamental bertentangan dengan mandat awal program MBG yang justru dirancang untuk mencakup aspek penciptaan lapangan kerja baru. Perdebatan ini menyoroti pertanyaan mendasar tentang bagaimana pemerintah mengukur keberhasilan suatu program dan prioritas mana yang harus didahulukan dalam menghadapi tantangan pembangunan yang multidimensional.
Anggota MBG Watch, Galau D. Muhammad, menjadi salah satu suara terdepan yang mengkritik keras pernyataan Rachmat Pambudy. Dalam wawancara pada Sabtu, 31 Januari 2026, Galau secara eksplisit menyatakan bahwa klaim Bappenas yang mengutamakan MBG di atas penciptaan lapangan kerja adalah sebuah pandangan yang terlepas dari kondisi riil di lapangan. Ia menggarisbawahi bahwa sejak awal perencanaan program MBG, Bappenas sendiri telah menetapkan empat indikator keberhasilan yang komprehensif. Indikator-indikator tersebut mencakup peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, stimulasi ekonomi lokal, dan yang paling relevan dengan polemik ini, penciptaan lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian, menurut Galau, ketika aspek penciptaan lapangan kerja kini seolah-olah dikesampingkan atau dianggap kurang mendesak, hal itu secara terang-terangan tidak memenuhi janji kebijakan yang telah disampaikan dan digariskan di awal implementasi program. Kritik ini menyoroti pentingnya konsistensi antara narasi awal sebuah kebijakan dengan implementasi serta prioritas yang disampaikan di kemudian hari, terutama untuk program-program strategis berskala nasional yang melibatkan anggaran besar dan harapan publik.
Lebih lanjut, Galau D. Muhammad juga menyoroti orientasi pemerintah terhadap program MBG yang dinilainya masih terlalu berfokus pada pengejaran output semata, seperti jumlah penerima manfaat yang berhasil dijangkau. Ia berpendapat bahwa fokus ini mengabaikan kebutuhan akan kajian mendalam mengenai dampak atau outcome jangka panjang dari program tersebut. Sebuah kekhawatiran besar yang diungkapkan oleh MBG Watch adalah ketiadaan baseline yang jelas untuk mengukur secara objektif dampak MBG, padahal program ini telah berjalan selama lebih dari satu tahun. Tanpa data dasar yang kuat, sulit untuk mengevaluasi efektivitas program secara menyeluruh dan menentukan apakah investasi yang telah digelontorkan benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Galau menekankan bahwa Bappenas, sebagai lembaga perencanaan pembangunan, seharusnya memelopori studi komprehensif untuk menilai dampak MBG secara holistik. Ia juga memperingatkan agar pemerintah tidak menganggap remeh atau “take it for granted” bahwa program ini harus terus berjalan tanpa mempertimbangkan kinerjanya, hanya karena alasan-alasan politik. Pernyataan ini mengindikasikan kekhawatiran akan potensi politisasi program yang dapat mengesampingkan evaluasi berbasis bukti dan akuntabilitas publik.
Awal Kontroversi: Prioritas Mendesak di Tengah Debat Publik
Sebelum gelombang kritik dari MBG Watch mengemuka, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy telah menyampaikan pandangannya yang kontroversial tersebut dalam sebuah forum penting, Prasasti Economic Forum, yang diselenggarakan di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, pada Kamis, 29 Januari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Rachmat secara eksplisit mengemukakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya penting, tetapi juga lebih mendesak untuk dilaksanakan dibandingkan dengan upaya penciptaan lapangan kerja. “Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja,” ujar Rachmat, sebagaimana dikutip dari DetikFinance. Pernyataan ini, yang kemudian diperkuat oleh berbagai laporan media lain, menggarisbawahi keyakinan Bappenas bahwa ada kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ia pernah menjelaskan bahwa urgensi program MBG adalah seperti membandingkannya dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja, di mana “fondasi dasarnya harus diselamatkan terlebih dahulu.” Meskipun mengakui bahwa MBG dan penciptaan lapangan pekerjaan keduanya merupakan program yang sama-sama penting, Rachmat menekankan bahwa MBG memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi saat ini untuk segera diberikan kepada masyarakat. Pernyataan ini memicu perdebatan sengit tentang bagaimana seharusnya prioritas pembangunan disusun dalam konteks tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi negara.
Klarifikasi Bappenas: Membangun Jembatan antara Gizi dan Ekonomi
Menanggapi polemik yang berkembang pesat, Rachmat Pambudy segera melakukan klarifikasi atas pernyataannya. Melalui keterangan resmi Bappenas yang dirilis pada Jumat, 30 Januari 2026, ia berusaha meluruskan persepsi publik dengan menegaskan bahwa “MBG penting, lapangan kerja penting.” Klarifikasi ini menunjukkan upaya untuk meredakan ketegangan dan menyelaraskan kembali narasi kebijakan. Rachmat menjelaskan bahwa program MBG merupakan sebuah program strategis nasional yang dirancang tidak hanya sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai bagian integral dari upaya yang lebih besar untuk mendukung pencapaian “trisula pembangunan.” Trisula pembangunan ini mencakup peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, yang secara langsung berkaitan dengan asupan gizi yang memadai, serta percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, Bappenas berupaya memposisikan MBG sebagai fondasi yang esensial untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, di mana peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat akan menjadi prasyarat bagi peningkatan produktivitas dan partisipasi dalam ekonomi.
Lebih lanjut, Rachmat Pambudy menguraikan secara mendalam bagaimana program MBG dirancang untuk memberikan dampak yang jauh melampaui sekadar pemberian makanan. Ia menjelaskan bahwa program ini disusun secara menyeluruh dengan tujuan menciptakan efek berganda (multiplier effect
