Sebuah sinyal peringatan penting telah dilayangkan oleh lembaga pemeringkat utang internasional terkemuka, Moody’s Ratings, yang pada tanggal 5 Februari 2026 secara resmi mengumumkan penyesuaian outlook peringkat kredit Pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif. Keputusan ini, yang secara langsung memengaruhi persepsi pasar global terhadap prospek ekonomi dan fiskal Indonesia, didasarkan pada kekhawatiran atas ketidakpastian kebijakan dan tekanan fiskal yang meningkat. Meskipun demikian, Moody’s tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia pada level Baa2, sebuah posisi krusial yang menempatkan negara ini satu tingkat di atas batas investment grade atau layak investasi, menandakan ketahanan ekonomi fundamental yang masih diakui.
Perubahan outlook ini bukan sekadar formalitas administratif; ia mencerminkan analisis mendalam Moody’s terhadap lanskap kebijakan dan keuangan Indonesia. Dalam laporan resminya, Moody’s secara eksplisit menyoroti bahwa keputusan tersebut didorong oleh “penurunan prediktabilitas kebijakan” yang berpotensi mengganggu efektivitas implementasi kebijakan dan menjadi indikasi melemahnya tata kelola. Ketidakpastian ini dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk merespons tantangan ekonomi secara efektif dan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi investasi jangka panjang. Prediktabilitas kebijakan adalah fondasi kepercayaan investor, dan setiap erosi di area ini dapat memicu kehati-hatian di pasar global.
Tekanan Fiskal dan Program Sosial: Beban Anggaran yang Mendesak
Salah satu pilar utama analisis Moody’s adalah kondisi fiskal Indonesia. Lembaga ini secara tajam menggarisbawahi tekanan yang meningkat pada defisit fiskal, yang diakibatkan oleh peningkatan belanja pemerintah di tengah basis pendapatan negara yang masih relatif lemah. Peningkatan belanja ini sebagian besar didorong oleh perluasan program-program sosial berskala besar, termasuk inisiatif Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan program Perumahan Rakyat. Program-program ini, meskipun memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menuntut alokasi anggaran yang signifikan. Pendanaan untuk inisiatif ini, menurut Moody’s, dilakukan melalui pemotongan belanja dan penyesuaian prioritas di berbagai kementerian, termasuk pengurangan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampak jangka panjang terhadap kualitas dan keberlanjutan infrastruktur nasional, yang merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Moody’s lebih lanjut memperingatkan bahwa “ekspansi lebih lanjut [program-program sosial] dapat membebani kemampuan pemerintah untuk mengalihkan anggaran yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran ekonomi.” Pernyataan ini menggarisbawahi keterbatasan ruang fiskal yang dimiliki pemerintah untuk menyerap peningkatan belanja tanpa mengorbankan sektor-sektor penting lainnya atau meningkatkan risiko defisit yang tidak berkelanjutan. Analisis ini menempatkan sorotan pada tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan antara kebutuhan sosial yang mendesak dan disiplin fiskal yang esensial untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas makroekonomi.
Danantara: Entitas Baru dengan Potensi Ketidakpastian
Faktor lain yang menjadi perhatian utama Moody’s adalah pembentukan Danantara, sebuah entitas baru yang diperkirakan akan mengelola aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang nilainya melebihi US$900 miliar, setara dengan sekitar 60 persen dari nominal Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2025. Pembentukan Danantara, menurut Moody’s, “meningkatkan ketidakpastian pada pembiayaan, kebijakan, dan prioritas investasi.” Skala aset yang dikelola Danantara sangat besar, dan model operasional, tata kelola, serta implikasi fiskalnya masih belum sepenuhnya jelas. Ketidakjelasan ini dapat menciptakan kerentanan baru dalam struktur keuangan negara dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti yang pernah disoroti dalam diskusi publik mengenai kemungkinan Danantara masuk bursa efek.
Lembaga pemeringkat ini khawatir bahwa kurangnya transparansi atau prediktabilitas dalam operasional Danantara dapat memengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi secara keseluruhan, terutama dalam hal alokasi modal dan prioritas pembangunan. Mengingat peran vital BUMN dalam perekonomian Indonesia, setiap perubahan signifikan dalam pengelolaannya memerlukan kejelasan dan kerangka tata kelola yang kuat untuk memitigasi risiko dan memastikan akuntabilitas.
Respons Pemerintah: Optimisme di Tengah Tantangan
Menanggapi penyesuaian outlook ini, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, menyampaikan apresiasi atas afirmasi peringkat kredit Baa2 yang mencerminkan ketahanan ekonomi yang tetap kuat. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari laporan detikFinance, mengakui perubahan outlook tersebut dan menekankan komitmen pemerintah untuk terus melakukan transformasi ekonomi dan menghidupkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk upaya berkelanjutan dalam pengelolaan risiko fiskal yang terkendali dengan melakukan terobosan untuk mengatasi hambatan dunia usaha atau debottlenecking. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan efisien.
Pemerintah bersama Bank Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar serta stabilitas pasar keuangan. Stabilitas makroekonomi adalah prasyarat fundamental untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan untuk menarik investasi asing. Di sisi lain, pemerintah meyakini bahwa indikasi perbaikan ekonomi telah terlihat sejak Semester II 2025, yang semakin dikonfirmasi oleh kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 sebesar 5,39 persen, melebihi ekspektasi pasar. Angka ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi di berbagai sektor, yang menjadi indikator makin kuatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Pemerintah tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dengan komitmen pengelolaan ekonomi yang makin baik. Sinergi antara kebijakan fiskal dan peran Danantara akan dioptimalkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Strategi ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang terhadap kekhawatiran Moody’s, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki rencana konkret untuk mengatasi tantangan yang diidentifikasi. Namun, keberhasilan implementasi dan transparansi dalam pelaksanaannya akan menjadi kunci untuk mengembalikan outlook peringkat kredit ke posisi stabil di masa mendatang dan memperkuat posisi Indonesia di mata investor global.
