Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) sepanjang tahun 2025 menghadapi tantangan struktural yang cukup berat, di mana angka pertumbuhannya hanya mampu menyentuh level 3,37 persen, tertinggal jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen. Ketimpangan ini menjadi sinyal waspada bagi pemangku kebijakan di Ranah Minang, mengingat sektor-sektor krusial seperti pertanian dan industri pengolahan mengalami tekanan hebat akibat rentetan bencana alam yang melanda wilayah tersebut pada penghujung tahun, sehingga menciptakan dinamika ekonomi yang fluktuatif di tengah upaya mengejar target pembangunan jangka panjang. Kondisi ini menuntut langkah-langkah strategis yang luar biasa untuk memulihkan fondasi ekonomi daerah, terutama saat memasuki awal tahun 2026 yang dibayangi oleh ekspektasi konsumsi tinggi pada momentum Ramadan dan Idulfitri.
Dinamika Sektoral: Antara Lonjakan Administrasi dan Kontraksi Industri
Jika dibedah secara lebih mendalam melalui analisis quarter-to-quarter (qtq), ekonomi Sumatera Barat hingga triwulan keempat tahun 2025 hanya mencatatkan pertumbuhan tipis sebesar 0,39 persen. Angka ini mencerminkan adanya stagnasi di beberapa lini produktif, meskipun ada sektor tertentu yang menunjukkan anomali pertumbuhan positif yang sangat signifikan. Lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 18,98 persen, disusul oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,98 persen. Lonjakan di sektor administrasi pemerintahan ini sering kali dikaitkan dengan percepatan realisasi belanja anggaran di akhir tahun fiskal, yang menjadi motor penggerak utama ketika sektor swasta cenderung melambat. Selain itu, pengadaan listrik dan gas turut memberikan kontribusi positif dengan pertumbuhan sebesar 5,83 persen, menunjukkan bahwa kebutuhan dasar energi tetap stabil di tengah gejolak ekonomi lainnya.
Namun, di balik angka pertumbuhan tersebut, terdapat potret suram pada sektor-sektor yang seharusnya menjadi penopang nilai tambah ekonomi. Lapangan usaha industri pengolahan mengalami kontraksi mendalam sebesar 6,57 persen, sebuah angka yang mengkhawatirkan bagi keberlanjutan hilirisasi produk lokal. Begitu pula dengan sektor informasi dan komunikasi yang terkontraksi 4,14 persen, menandakan adanya penurunan aktivitas digital atau investasi infrastruktur teknologi di wilayah tersebut. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang selama ini memegang peran dominan dalam struktur ekonomi Sumatera Barat, hanya mampu tumbuh sangat tipis sebesar 0,84 persen. Kondisi ini semakin diperparah dengan melemahnya sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yang terkontraksi 1,16 persen, serta sektor transportasi dan pergudangan yang menyusut 0,75 persen. Penurunan di sektor transportasi dan perdagangan ini secara langsung mengindikasikan melemahnya daya beli masyarakat serta terganggunya rantai pasok logistik di tingkat regional.
Posisi Strategis Sumatera Barat dalam Konteks Regional Sumatra
Secara spasial, struktur perekonomian di Pulau Sumatra pada tahun 2025 masih menunjukkan dominasi yang kuat dari provinsi-provinsi kaya sumber daya alam dan pusat industri. Provinsi Sumatera Utara memimpin dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sumatra sebesar 23,54 persen, diikuti oleh Riau dengan kontribusi 22,88 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 13,71 persen. Di posisi selanjutnya, Lampung menyumbang 9,98 persen, Kepulauan Riau 7,27 persen, Jambi 6,66 persen, dan Sumatera Barat berada di posisi ketujuh dengan kontribusi sebesar 6,71 persen. Posisi ini menempatkan Sumatera Barat di atas Aceh (4,90 persen), Kepulauan Bangka Belitung (2,22 persen), dan Bengkulu (2,13 persen). Meskipun secara kontribusi Sumbar masih berada di papan tengah, namun dari sisi kecepatan pertumbuhan, provinsi ini justru berada di zona bawah.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatra pada tahun 2025 berhasil dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan angka fantastis 6,94 persen, jauh melampaui pertumbuhan nasional. Di bawahnya, terdapat Sumatera Selatan (5,35 persen), Lampung (5,28 persen), Jambi (4,93 persen), Bengkulu (4,80 persen), Riau (4,79 persen), dan Sumatera Utara (4,53 persen). Sumatera Barat, dengan pertumbuhan hanya 3,37 persen, berada di urutan kedua terbawah, hanya sedikit lebih baik dibandingkan Provinsi Aceh yang mencatatkan pertumbuhan 2,97 persen. Rendahnya angka pertumbuhan Sumbar ini mengonfirmasi adanya hambatan besar dalam akselerasi ekonomi daerah, yang menurut para ahli, sangat dipengaruhi oleh ketergantungan pada komoditas tertentu dan kerentanan terhadap faktor eksternal seperti bencana alam dan fluktuasi harga pasar.
Dampak Katastropik Bencana Alam terhadap Fondasi Pertanian
Faktor utama yang menjadi pemicu melambatnya ekonomi Sumatera Barat pada akhir tahun 2025 adalah serangkaian bencana alam yang melanda berbagai titik vital. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, menegaskan bahwa bencana yang terjadi pada bulan November tersebut memberikan dampak yang sangat parah, terutama pada sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, total luas lahan pertanian yang terdampak bencana alam mencapai 6.713 hektare. Kerusakan ini tidak hanya berarti hilangnya potensi pendapatan bagi para petani dalam jangka pendek, tetapi juga mengancam ketahanan pangan daerah dan memicu potensi lonjakan inflasi akibat kelangkaan pasokan di pasar lokal.
Selain merusak lahan produktif, bencana alam tersebut juga menghancurkan infrastruktur konektivitas yang krusial. Banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, sementara akses jalan nasional, jalan kabupaten, hingga jalan kota mengalami kerusakan parah. Kerusakan infrastruktur ini secara otomatis meningkatkan biaya logistik dan menghambat distribusi barang dan jasa, yang menjelaskan mengapa sektor transportasi dan perdagangan mengalami kontraksi. Pemulihan infrastruktur menjadi syarat mutlak bagi pemulihan ekonomi; tanpa perbaikan akses jalan yang cepat, aktivitas ekonomi masyarakat akan tetap terhambat, dan biaya hidup akan terus merangkak naik akibat inefisiensi distribusi.
Optimisme 2026: Momentum Ramadan dan Mitigasi Inflasi
Memasuki triwulan pertama tahun 2026, Bank Indonesia melihat adanya peluang besar bagi ekonomi Sumatera Barat untuk kembali ke jalur positif. Optimisme ini didasarkan pada siklus tahunan momen Ramadan dan Idulfitri yang secara historis selalu memicu lonjakan konsumsi rumah tangga. Sektor perdagangan dan jasa transportasi diprediksi akan menjadi motor penggerak utama seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan tradisi mudik yang kuat di wilayah ini. Namun, Mohamad Abdul Majid Ikram mengingatkan bahwa momentum ini harus dikelola dengan sangat hati-hati oleh pemerintah daerah. Fokus utama harus tertuju pada kepastian pasokan dan ketersediaan pangan untuk menjaga agar gejolak inflasi tidak membumbung tinggi, mengingat kapasitas produksi pertanian lokal masih dalam tahap pemulihan pascabencana.
Pemerintah Provinsi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan koordinasi intensif untuk merumuskan langkah-langkah jitu dalam mengamankan stok pangan. Jika persoalan ketersediaan pangan ini tidak segera ditangani dengan intervensi pasar yang tepat, maka kenaikan permintaan saat Ramadan justru bisa menjadi bumerang yang menekan daya beli masyarakat bawah. Di sisi lain, percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana tetap menjadi prioritas yang tidak boleh ditawar. Sinergi antara pemulihan fisik dan penguatan daya beli melalui stabilitas harga pangan diharapkan mampu menjadi katalisator bagi kebangkitan ekonomi Sumatera Barat di tahun 2026, sekaligus mengejar ketertinggalan pertumbuhan dari rata-rata nasional dan target jangka panjang RPJMN yang ambisius.
