Strategi penghematan anggaran secara masif kini menjadi fondasi utama dalam kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna memastikan keberlanjutan program kesejahteraan rakyat tanpa mengganggu stabilitas ekonomi makro. Dalam sebuah pernyataan krusial di acara Indonesia Economy Outlook yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintahannya telah berhasil melakukan efisiensi anggaran negara hingga mencapai angka fantastis sebesar Rp 308 triliun pada tahun pertama masa jabatannya. Langkah berani ini diambil melalui pengetatan belanja non-produktif dan pemangkasan birokrasi yang dianggap tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas, di mana dana segar hasil penghematan tersebut kini dialihkan sepenuhnya untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta berbagai proyek infrastruktur kerakyatan lainnya.
Pencapaian efisiensi sebesar Rp 308 triliun ini bukanlah angka yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kebijakan disiplin fiskal yang sangat ketat terhadap seluruh kementerian dan lembaga negara. Presiden Prabowo menegaskan bahwa potensi penghematan di masa depan bahkan bisa jauh lebih besar jika seluruh jajaran birokrasi memiliki komitmen yang sama dalam menjaga setiap rupiah uang rakyat. Menurut Kepala Negara, sumber kebocoran anggaran selama ini banyak ditemukan pada pos-pos kegiatan yang bersifat seremonial dan administratif yang tidak memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dengan memangkas pengeluaran yang tidak perlu, pemerintah berupaya mengembalikan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen stimulasi ekonomi yang efektif bagi masyarakat kelas bawah dan menengah.
Transformasi Belanja Negara: Dari Seremonial Menuju Produktivitas Rakyat
Dalam pidatonya yang lugas di hadapan para pelaku ekonomi, Presiden Prabowo merinci secara mendalam mengenai jenis-jenis pengeluaran yang kini menjadi sasaran pemangkasan utama. Pemerintah telah menginstruksikan penghentian atau pengurangan drastis pada kegiatan-kegiatan berikut:
- Perjalanan Dinas Luar Negeri: Pengurangan frekuensi kunjungan kerja ke luar negeri yang tidak memberikan hasil investasi atau kerja sama strategis yang konkret bagi Indonesia.
- Kegiatan Seremonial: Penghapusan acara-acara peresmian yang mewah, seminar yang berulang, serta diskusi-diskusi formalitas yang hanya menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan kebijakan aplikatif.
- Rapat dan Konsultasi Berlebihan: Pengalihan koordinasi antarlembaga ke platform digital untuk menekan biaya sewa hotel dan konsumsi rapat yang selama ini membebani anggaran daerah maupun pusat.
- Kajian dan Analisis Non-Esensial: Pengurangan penggunaan jasa konsultan untuk studi-studi yang hasilnya seringkali hanya berakhir di atas kertas tanpa implementasi lapangan.
Presiden menekankan sebuah filosofi kepemimpinan yang berorientasi pada hasil (result-oriented). Beliau menyatakan bahwa para pembantunya di kabinet tidak perlu lagi terjebak dalam siklus kajian yang berbelit-belit jika permasalahan di lapangan sudah terlihat jelas. Sebagai contoh, jika sebuah desa membutuhkan jembatan untuk akses mobilitas, maka pemerintah harus segera membangunnya tanpa harus menunggu proses analisis bertahun-tahun yang menghabiskan biaya besar. Begitu pula dengan masalah kelaparan dan gizi buruk; solusinya adalah penyediaan pangan berkualitas secara langsung, bukan sekadar seminar mengenai ketahanan pangan. Pendekatan praktis ini diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran pada sektor-sektor yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat kecil.
Makan Bergizi Gratis Sebagai Motor Penggerak Konsumsi Rumah Tangga
Salah satu fokus utama dari pengalihan dana hasil efisiensi Rp 308 triliun tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo membantah keras tudingan dari berbagai pihak yang menyebutkan bahwa MBG adalah bentuk pemborosan fiskal. Sebaliknya, beliau menegaskan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia Indonesia sekaligus mesin penggerak konsumsi rumah tangga. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, beban ekonomi keluarga dapat berkurang, sehingga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global. Program ini juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM dan petani dalam rantai pasok bahan pangan.
Kehadiran Presiden dalam acara peresmian dan groundbreaking Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terintegrasi dengan Gudang Ketahanan Pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat distribusi dan pengolahan makanan bergizi yang akan disalurkan secara tepat sasaran. Presiden menjelaskan bahwa implementasi proyek strategis ini dilakukan dengan manajemen yang sangat hati-hati agar tidak melampaui batas defisit anggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Keamanan fiskal tetap menjadi prioritas utama, di mana pemerintah memastikan bahwa seluruh pembiayaan MBG tetap berada dalam koridor parameter ekonomi yang sehat.
Menjaga Disiplin Fiskal di Bawah Ambang Batas 3 Persen
Menanggapi kekhawatiran para investor dan pengamat ekonomi mengenai kesehatan APBN, Presiden Prabowo memberikan jaminan bahwa defisit anggaran akan tetap terjaga di bawah batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Beliau menegaskan bahwa meskipun pemerintah meluncurkan program-program besar yang menyentuh rakyat secara langsung, disiplin fiskal tidak akan dikorbankan. Penghematan Rp 308 triliun yang berhasil dilakukan justru menjadi “ruang napas” bagi fiskal negara untuk tetap ekspansif namun tetap bertanggung jawab. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa kebijakan sosial pemerintah akan memicu ketidakstabilan ekonomi atau mengikis kepercayaan pasar internasional.
Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran di setiap lini. Dengan dialihkannya dana dari kegiatan non-produktif ke program seperti MBG dan pembangunan infrastruktur desa, diharapkan terjadi perputaran uang yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah efisiensi ini juga merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan peringkat daya saing Indonesia di mata dunia, dengan menunjukkan bahwa negara mampu mengelola keuangan secara transparan dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Presiden menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk terus melakukan “pembersihan” terhadap pos-pos anggaran yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pejabat tanpa memberikan manfaat nyata bagi rakyat banyak.
