JAKARTA – Dalam kurun waktu satu tahun pertama masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno, perekonomian Ibu Kota menunjukkan geliat positif yang mengesankan. Data resmi menunjukkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 5,21 persen sepanjang tahun 2025, sebuah angka yang tidak hanya melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga diraih di tengah gejolak ekonomi global dan transformasi Jakarta pasca-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Capaian ini menjadi bukti nyata stabilitas inflasi, geliat investasi, dan sinergi kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjaga denyut nadi perekonomian kota metropolitan ini.
Pemerhati Jakarta, Zulfikar Marikar, dalam sebuah analisis mendalam yang dirilis pada Sabtu, 7 Februari 2026, menyoroti bahwa pertumbuhan 5,21 persen ini menjadi pencapaian signifikan mengingat tantangan global yang belum sepenuhnya mereda dan proses adaptasi Jakarta sebagai pusat global pasca-legalitas UU Nomor 2 Tahun 2024. “Secara makro, Jakarta tetap menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia dengan kontribusi yang sangat substansial terhadap PDB nasional, mencapai angka 16,61 persen,” tegas Zulfikar, menggarisbawahi peran sentral ibu kota dalam struktur ekonomi bangsa.
Analisis Mendalam Kinerja Ekonomi DKI Jakarta 2025
Performa ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2025, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2026, mencatat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 3.926,15 triliun. Angka ini menggambarkan total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Jakarta selama periode tersebut. Lebih lanjut, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang mengukur pertumbuhan riil dengan menghilangkan efek inflasi, tercatat sebesar Rp 2.263,24 triliun. Pertumbuhan 5,21 persen ini, yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen, menunjukkan bahwa Jakarta tidak hanya mampu menjaga momentum pertumbuhan, tetapi juga memimpin dalam akselerasi ekonomi di tingkat nasional.
Sektor-sektor yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Jakarta pada periode ini adalah sektor jasa, perdagangan, dan keuangan. Sektor jasa, yang mencakup berbagai aktivitas mulai dari transportasi, akomodasi, informasi dan komunikasi, hingga jasa profesional dan pendidikan, terus menunjukkan daya tahan dan kontribusinya yang besar. Sektor perdagangan, baik grosir maupun eceran, tetap menjadi pilar penting dalam aktivitas ekonomi Jakarta, mencerminkan peran kota ini sebagai pusat distribusi dan konsumsi. Sementara itu, sektor keuangan, termasuk perbankan dan lembaga keuangan non-bank, terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan kebutuhan pembiayaan di Jakarta.
Stabilitas Inflasi dan Peran Strategis BUMD
Lebih dari sekadar pertumbuhan, stabilitas ekonomi Jakarta pada tahun 2025 juga tercermin dari tingkat inflasi yang berhasil ditekan pada angka 2,63 persen. Tingkat inflasi yang rendah dan terkendali ini sangat krusial dalam menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Stabilitas harga ini dicapai melalui berbagai strategi, termasuk koordinasi yang erat dalam pasokan pangan dan intervensi yang tepat sasaran terhadap komoditas strategis. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta memainkan peran yang sangat vital dalam upaya ini.
BUMD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga barang-barang pokok, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Pada tahun 2025, BUMD berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp 774 miliar kepada kas daerah. Angka ini menunjukkan efektivitas pengelolaan dan kinerja BUMD yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi dan penguatan keuangan daerah. Dividen yang disetorkan ini kemudian dapat dialokasikan kembali untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Jakarta, menciptakan siklus positif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kinerja Fiskal dan Penyerapan Tenaga Kerja
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada tahun 2025 mencatatkan realisasi sebesar Rp 91,86 triliun. Angka ini mencerminkan alokasi sumber daya yang signifikan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Yang lebih menggembirakan, pengelolaan keuangan daerah ini menghasilkan surplus sebesar Rp 3,89 triliun. Surplus ini merupakan indikator kuat dari tata kelola fiskal yang disiplin, efisien, dan berhati-hati. Pengelolaan anggaran yang positif ini memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan mendesak dan mengantisipasi tantangan ekonomi di masa mendatang.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lapangan kerja dan memfasilitasi interaksi antara pencari kerja dan perusahaan. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 20 kegiatan bursa kerja (job fair) diselenggarakan, melibatkan partisipasi sekitar 700 perusahaan. Inisiatif ini berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 2.399 orang. Upaya proaktif ini berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta. Hingga akhir November 2025, TPT tercatat sebesar 6,05 persen, menunjukkan penurunan dari angka 6,21 persen pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Keberhasilan ini tidak lepas dari program pelatihan kerja yang terus digalakkan serta penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Jakarta.
Investasi dan Tantangan Keberlanjutan
Sektor investasi menjadi salah satu indikator kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim ekonomi di suatu daerah. Pada tahun 2025, Jakarta kembali membuktikan posisinya sebagai destinasi utama penanaman modal di Indonesia. Realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp 270,9 triliun. Angka ini mencerminkan keyakinan para investor terhadap kepastian regulasi, stabilitas ekonomi, dan potensi pasar yang ditawarkan oleh Jakarta. Keberhasilan menarik investasi ini sangat penting untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Meskipun demikian, Zulfikar Marikar mengingatkan bahwa fase konsolidasi yang berhasil dicapai pada tahun pertama kepemimpinan ini akan menghadapi tantangan yang signifikan pada tahun 2026. Proyeksi penurunan APBD DKI Jakarta menjadi Rp 81,32 triliun memerlukan strategi yang matang dan inovatif. “Pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah alternatif secara lebih optimal untuk memastikan stabilitas ekonomi yang telah dicapai tetap berkelanjutan,” ujar Zulfikar. Hal ini mengindikasikan perlunya eksplorasi terhadap potensi pendapatan baru, peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta untuk menjaga momentum pertumbuhan dan pembangunan di Ibu Kota.
