Sebuah gelombang kekhawatiran finansial internasional menyapu Indonesia pada 5 Februari 2026, ketika lembaga pemeringkat utang global terkemuka, Moody’s Ratings, secara mengejutkan menurunkan proyeksi peringkat utang Pemerintah Indonesia dari ‘stabil’ menjadi ‘negatif’. Keputusan ini, yang mengindikasikan potensi risiko fiskal di masa depan dan menandakan melemahnya tata kelola kebijakan, segera memicu respons dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, alih-alih panik, Bendahara negara itu dengan tegas menyatakan ketidakkhawatirannya pada Jumat, 6 Februari 2026, menegaskan fokus pemerintah pada penguatan fundamental ekonomi dan kemampuannya untuk mengendalikan defisit, meskipun sorotan Moody’s tertuju pada program belanja besar seperti Makan Bergizi Gratis dan entitas baru bernama Danantara.
Respon Tegas Menteri Keuangan: Optimisme di Tengah Peringatan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang dikenal dengan ketegasannya dalam mengelola kebijakan fiskal, tidak menunjukkan kekhawatiran berlebihan terkait perubahan outlook dari Moody’s. Dalam pernyataannya di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat, 6 Februari 2026, Purbaya menegaskan bahwa penurunan tersebut hanyalah sebuah ‘prospek’ dan tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia secara fundamental. “Itu kan prospek ya, enggak ada masalah,” ucapnya, menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah terus memperbaiki dan memperkuat fundamental ekonomi negara.
Sikap Purbaya ini mencerminkan keyakinan mendalam terhadap resiliensi ekonomi Indonesia. Ia bahkan secara tersirat menyatakan ‘tak terima’ dengan pemangkasan outlook tersebut, merujuk pada kinerja ekonomi yang solid. Sebagai bukti nyata kebijakan pemerintah berada di jalur yang benar, Purbaya menyoroti pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka 5,39% pada kuartal IV 2025. Angka ini, menurutnya, adalah indikator kuat bahwa mesin ekonomi Indonesia bergerak positif dan mampu menopang tantangan fiskal yang ada. Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki kapasitas dan komitmen penuh untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, sebuah pernyataan yang krusial untuk menjaga kepercayaan investor di tengah perubahan outlook.
Sorotan Moody’s: Dari Belanja Sosial hingga Entitas Baru
Meskipun peringkat utang Indonesia tetap berada di level Baa2—satu tingkat di atas batas investment grade atau layak investasi—perubahan outlook menjadi negatif oleh Moody’s pada 5 Februari 2026 bukan tanpa alasan kuat. Lembaga pemeringkat kredit global ini, setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah lembaga pemerintah termasuk Kementerian Keuangan, mengidentifikasi beberapa area yang menimbulkan kekhawatiran serius.
Program Makan Bergizi Gratis dan Defisit Anggaran
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan Moody’s adalah pengelolaan dan belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program sosial yang ambisius ini, meskipun bertujuan mulia untuk kesejahteraan masyarakat, dipandang berpotensi menciptakan tekanan fiskal yang signifikan. Moody’s khawatir akan potensi ‘pemborosan yang tidak terkontrol’ dalam alokasi anggaran, sebuah kekhawatiran yang diakui oleh Purbaya sendiri. Ekspansi program sosial semacam ini, termasuk inisiatif perumahan rakyat, didanai melalui pemotongan belanja dan penyesuaian prioritas di berbagai kementerian, bahkan sampai memengaruhi anggaran pemeliharaan infrastruktur. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan fiskal dan efisiensi alokasi sumber daya. Moody’s secara eksplisit menyatakan bahwa “Ekspansi lebih lanjut dapat membebani kemampuan pemerintah untuk mengalihkan anggaran yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran ekonomi,” sebuah peringatan keras tentang batas kemampuan fiskal.
Selain MBG, kekhawatiran Moody’s juga tertuju pada potensi pelebaran defisit anggaran. “Mereka takut defisit melebar,” ungkap Purbaya, mengonfirmasi diskusi yang terjadi. Defisit fiskal yang melebar, terutama di tengah peningkatan belanja dan basis pendapatan negara yang masih lemah, dapat mengikis ruang fiskal pemerintah dan meningkatkan risiko utang. Namun, Purbaya dengan optimis menyatakan keyakinannya bahwa ia mampu ‘mengendalikan dengan baik’ defisit tersebut, mengisyaratkan adanya strategi fiskal yang ketat untuk menjaga keseimbangan anggaran.
Ketidakpastian Akibat Danantara
Poin krusial lain yang disoroti Moody’s adalah pembentukan Danantara. Entitas baru ini, yang bertugas mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang nilainya melebihi US$900 miliar atau sekitar 60 persen dari nominal produk domestik bruto (PDB) 2025, dianggap Moody’s meningkatkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini mencakup aspek pembiayaan, kebijakan, dan prioritas investasi. Dengan skala aset yang begitu besar di bawah satu entitas, kekhawatiran muncul mengenai tata kelola, transparansi, dan potensi risiko kontinjensi yang mungkin timbul bagi pemerintah. Struktur dan operasional Danantara yang belum sepenuhnya mapan dapat menciptakan risiko sistemik jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati, berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan negara.
Implikasi dan Komitmen Pemerintah
Secara keseluruhan, Moody’s menyatakan bahwa penurunan outlook ini didorong oleh ‘ketidakpastian aturan yang berisiko mengganggu efektivitas dan menandakan melemahnya tata kelola kebijakan’. Ini adalah sinyal bahwa lembaga pemeringkat melihat adanya potensi penurunan kualitas dalam pembuatan dan implementasi kebijakan ekonomi di Indonesia, yang dapat berdampak pada prospek fiskal jangka menengah. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, tetap teguh pada komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal. Purbaya menegaskan bahwa outlook negatif Moody’s tidak mencerminkan kondisi ekonomi RI yang sesungguhnya dan pemerintah akan terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi, memastikan kemampuan dan komitmen untuk membayar utang, serta mengelola program-program strategis dengan efisien.
Pilihan Editor: Investor Menanti Pemain Baru di Lantai Bursa
