Langkah Strategis Thomas Djiwandono Menuju Kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia: Sinergi Fiskal dan Moneter Nasional
Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Thomas Djiwandono, secara resmi telah ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026–2031, sebuah langkah krusial yang menandai transisi kepemimpinan di otoritas moneter tertinggi negara. Penunjukan ini dilakukan setelah Komisi XI DPR RI memberikan restu melalui mekanisme musyawarah mufakat, yang kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada akhir Januari 2025. Sebagai langkah awal pasca-penetapan tersebut, Thomas Djiwandono segera melakukan kunjungan kehormatan atau “sowan” kepada Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, guna membangun jembatan komunikasi dan memastikan keselarasan visi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Pertemuan ini menjadi sangat signifikan mengingat posisi Thomas yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, sehingga koordinasi lintas lembaga menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun sarat akan substansi profesional tersebut, Thomas Djiwandono menegaskan bahwa kunjungannya ke kantor pusat Bank Indonesia merupakan bentuk penghormatan sekaligus upaya untuk menyerap masukan langsung dari sang nahkoda bank sentral. Thomas mengungkapkan bahwa meskipun dirinya telah mengantongi persetujuan dari legislatif, ia merasa perlu untuk mendengarkan arahan strategis dari Perry Warjiyo sebelum secara resmi memangku jabatan tersebut. Fokus utama dari pertemuan silaturahmi ini adalah untuk memahami dinamika internal Bank Indonesia serta memetakan prioritas kebijakan yang akan dihadapi pada masa jabatan mendatang. Thomas secara eksplisit menyatakan bahwa penjelasan mendalam mengenai rincian tugas dan penugasan khususnya sebagai Deputi Gubernur akan disampaikan kepada publik pada momentum yang lebih tepat, yakni setelah seluruh rangkaian proses administrasi dan legalitas selesai dilaksanakan.
Transisi posisi dari seorang pejabat tinggi di Kementerian Keuangan menjadi petinggi di Bank Indonesia membawa nuansa unik dalam birokrasi ekonomi Indonesia. Thomas sempat berbagi cerita mengenai dinamika statusnya saat ini, di mana ia masih aktif menjalankan tugas-tugas sebagai Wakil Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati. Dalam sebuah sesi pengarahan media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Thomas menceritakan interaksi ringannya dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan terkait status kepegawaiannya. “Saya kemarin sempat berseloroh dengan Pak Sekjen, apakah saya ini masih berkantor di Kemenkeu atau sudah pindah. Pak Sekjen menegaskan bahwa saya masih di sini,” ungkap Thomas sembari tersenyum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses transisi sedang berjalan, tanggung jawabnya di sektor fiskal tetap menjadi prioritas hingga masa pelantikan tiba, yang dijadwalkan akan dilakukan di hadapan Mahkamah Agung.
Profil dan Rekam Jejak Profesional: Dari Jurnalisme hingga Arsitek Kebijakan Ekonomi
Terpilihnya sosok yang akrab disapa Tommy ini tidak lepas dari latar belakang pendidikan dan pengalaman profesionalnya yang sangat luas. Thomas Djiwandono merupakan lulusan bidang Sejarah dari Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat, sebuah latar belakang pendidikan yang memberinya perspektif analitis yang tajam terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Sebelum terjun ke dunia kebijakan publik dan politik ekonomi, Thomas memiliki rekam jejak yang menarik di dunia jurnalisme. Pada tahun 1993, ia tercatat pernah menjadi wartawan magang di Majalah Tempo, salah satu media investigasi terkemuka di Indonesia. Karir jurnalistiknya berlanjut setelah ia lulus pada tahun 1994, di mana ia bergabung dengan Indonesia Business Weekly. Pengalaman sebagai jurnalis ekonomi inilah yang diyakini membentuk kemampuannya dalam melakukan pemetaan masalah dan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pemangku kepentingan.
Kehadiran Thomas Djiwandono di jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal yang dikelola pemerintah dan kebijakan moneter yang dijalankan bank sentral. Sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan, Thomas memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bagaimana kebijakan pajak dan belanja negara berinteraksi dengan tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Pengetahuan ini menjadi aset berharga bagi Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan suku bunga dan stabilisasi pasar keuangan. Para analis ekonomi menilai bahwa penunjukan Thomas adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi nasional tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan harmonis dalam satu tarikan napas demi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Proses seleksi Thomas di DPR RI berlangsung cukup dinamis namun tetap mengedepankan prinsip profesionalisme. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa keputusan untuk menyepakati Thomas Djiwandono sebagai pengganti Juda Agung diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh fraksi. Juda Agung sendiri diketahui telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada pertengahan Januari 2026, yang menciptakan kekosongan pada posisi krusial di Bank Indonesia. Misbakhun menegaskan bahwa seluruh anggota Komisi XI melihat kompetensi Thomas sebagai figur yang tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di BI. Setelah kesepakatan di tingkat komisi tercapai, nama Thomas langsung dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan pengesahan final secara konstitusional, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).
Menyongsong Tantangan Ekonomi Global dan Domestik 2026-2031
Masa jabatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang akan dimulai pada tahun 2026 diprediksi akan diwarnai oleh berbagai tantangan ekonomi makro yang signifikan. Di tingkat global, ketidakpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed), ketegangan geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok, serta isu perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan menjadi isu-isu utama yang harus diantisipasi. Sementara di tingkat domestik, Bank Indonesia dituntut untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam sasaran, sembari tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi sektor riil. Thomas, dengan pengalamannya di Kemenkeu, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam pengembangan ekonomi digital dan penguatan sistem pembayaran nasional yang menjadi salah satu pilar transformasi Bank Indonesia.
Langkah selanjutnya bagi Thomas adalah menjalani proses pelantikan resmi di Mahkamah Agung, yang merupakan syarat yuridis bagi seorang pejabat bank sentral untuk mulai menjalankan tugasnya secara sah. Hingga saat itu tiba, Thomas berkomitmen untuk tetap fokus menyelesaikan tugas-tugasnya di Kementerian Keuangan sambil terus melakukan koordinasi intensif dengan jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia lainnya. “Diumumkan mungkin nanti sesudah saya melalui proses di Mahkamah Agung,” ujar Thomas menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan legislatif, transisi ini diharapkan menjadi momentum penguatan institusional bagi Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan moneter dan mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan.
