Dinamika pasar keuangan domestik tengah berada dalam fase krusial seiring dengan fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus menunjukkan tren pelemahan signifikan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Di tengah gejolak tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi mendalam untuk meredam spekulasi yang berkembang di kalangan pelaku pasar dan masyarakat luas. Purbaya menegaskan bahwa tren depresiasi mata uang Garuda sebenarnya telah terjadi jauh sebelum munculnya diskursus mengenai pencalonan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, sebagai kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Penegasan ini menjadi sangat penting mengingat nilai tukar rupiah dalam kurun waktu belakangan ini terus merosot hingga nyaris menyentuh level psikologis baru di angka Rp 17.000 per dolar AS. Menurut Purbaya, menghubungkan pelemahan nilai tukar secara langsung dengan proses politik internal di bank sentral adalah sebuah kekeliruan logika pasar, karena data menunjukkan bahwa pelemahan tersebut bersifat kontinu dan sudah berlangsung sebelum nama Thomas mencuat ke permukaan sebagai calon kuat di jajaran dewan gubernur.
Pernyataan resmi dari Menteri Keuangan ini secara eksplisit dirancang untuk menepis anggapan bahwa aspek nepotisme atau latar belakang kekeluargaan Thomas Djiwandono—yang merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto—menjadi katalisator utama di balik memburuknya sentimen investor terhadap aset-aset berbasis rupiah. Purbaya mengajak para pengamat dan pelaku ekonomi untuk melihat data secara objektif dan kronologis. Ia menyoroti bahwa jika seseorang melakukan analisis teknikal maupun fundamental terhadap pergerakan rupiah, akan terlihat jelas bahwa kurva pelemahan sudah terbentuk secara konsisten sebelum pengumuman pencalonan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, Purbaya memandang bahwa isu pencalonan ini bukanlah variabel determinan (bukan isu utama) yang menggerakkan volatilitas pasar saat ini. Fokus pemerintah saat ini, menurutnya, adalah memperkuat sinergi antara otoritas fiskal dan moneter guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas makroekonomi secara menyeluruh, tanpa terdistorsi oleh isu-isu personalitas dalam struktur birokrasi keuangan.
Sinergi Otoritas Moneter dan Tantangan Independensi Bank Sentral
Di sisi lain, stabilitas nilai tukar tetap menjadi prioritas tertinggi dalam agenda koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa kepercayaan terhadap institusi bank sentral harus tetap dijaga, terlepas dari siapa individu yang dicalonkan untuk mengisi jabatan strategis di dalamnya. Pemerintah meyakini sepenuhnya bahwa Bank Indonesia memiliki perangkat kebijakan dan strategi intervensi yang mumpuni serta terukur untuk mengendalikan nilai tukar agar tidak keluar dari jalur fundamentalnya. Kepercayaan ini didasarkan pada rekam jejak bank sentral dalam memitigasi risiko eksternal maupun internal selama bertahun-tahun. Namun, narasi yang berkembang di pasar menunjukkan adanya sedikit perbedaan persepsi. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam sebuah pernyataan resmi justru mengakui bahwa kondisi internal dalam negeri memang memberikan kontribusi terhadap tekanan yang dialami rupiah. Perry tidak menampik bahwa persepsi pasar terhadap proses transisi kepemimpinan di Bank Indonesia, khususnya terkait pencalonan Deputi Gubernur, turut memberikan beban psikologis tambahan terhadap nilai tukar mata uang nasional.
Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang diselenggarakan pada Rabu, 21 Januari 2026, Perry Warjiyo secara transparan memaparkan bahwa pelemahan rupiah hingga mendekati angka Rp 17.000 dipicu oleh kombinasi faktor. Selain tekanan global yang memang masih kuat, persepsi pelaku pasar terhadap kondisi fiskal nasional dan proses suksesi di tubuh Bank Indonesia menjadi variabel yang diperhatikan secara saksama oleh para investor global. Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola dan independensi lembaga moneter. Kendati demikian, Perry memberikan jaminan bahwa seluruh proses pencalonan Deputi Gubernur dilakukan dengan kepatuhan penuh terhadap koridor hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ia menegaskan bahwa proses politik maupun administratif tersebut tidak akan mengintervensi atau mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran nasional.
Analisis Ekonomi: Risiko Sentimen dan Batas Psikologis Rupiah
Pandangan yang lebih kritis datang dari kalangan akademisi, di mana Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, memberikan peringatan keras. Riefky memprediksi bahwa pencalonan Thomas Djiwandono, jika tidak dikelola dengan komunikasi publik yang sangat hati-hati, berpotensi memperburuk sentimen negatif yang sudah ada di pasar. Kekhawatiran utama yang muncul bukan sekadar pada sosok individu, melainkan pada bagaimana proses pengambilan kebijakan di Indonesia dipersepsikan oleh investor internasional. Ada risiko di mana para pemilik modal menganggap bahwa indikator ekonomi Indonesia sedang berada dalam kondisi yang tidak sehat. Hal yang paling mengkhawatirkan menurut analisis Riefky adalah fakta bahwa indikator ekonomi terus menunjukkan tren memburuk meskipun Indonesia secara teknis tidak sedang berada dalam kondisi krisis global yang akut. Jika persepsi ketidaksehatan ekonomi ini terus menguat, maka rupiah diprediksi akan dengan mudah menembus batas psikologis Rp 17.000 per dolar AS, sebuah level yang dapat memicu efek domino pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Data perdagangan menunjukkan betapa rapuhnya posisi rupiah dalam beberapa hari terakhir. Pada penutupan perdagangan hari Rabu, 21 Januari 2025, nilai tukar rupiah sempat terperosok ke level terendah di angka Rp 16.956 per dolar AS. Angka ini mencerminkan tingkat kecemasan pasar yang sangat tinggi terhadap prospek ekonomi jangka pendek. Namun, memasuki hari berikutnya, Kamis, 22 Januari 2026, terdapat sedikit napas lega bagi otoritas moneter karena rupiah berhasil mencatatkan penguatan tipis sebesar 0,24 persen, meskipun tetap tertahan di level yang sama yakni Rp 16.956 per dolar AS (berdasarkan data penutupan yang terkonsolidasi). Penguatan yang sangat tipis ini menunjukkan bahwa pasar masih dalam posisi “wait and see” atau menunggu kepastian lebih lanjut mengenai arah kebijakan fiskal dan hasil akhir dari proses pencalonan di Bank Indonesia. Fluktuasi di level yang sangat dekat dengan Rp 17.000 ini menandakan bahwa otoritas moneter harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan pasar bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika politik dan pergantian pejabat publik.
Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh rupiah di awal tahun 2026 ini merupakan ujian berat bagi sinergi antara tim ekonomi pemerintah dan Bank Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berupaya meyakinkan bahwa setiap penunjukan pejabat didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan organisasi, namun di sisi lain, pasar keuangan memiliki mekanisme penilaian sendiri yang seringkali sangat sensitif terhadap isu-isu kedekatan politik. Transparansi dalam proses pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia serta konsistensi dalam kebijakan fiskal akan menjadi kunci utama untuk meredam spekulasi. Jika pemerintah dan BI gagal menyelaraskan narasi dan tindakan nyata di lapangan, maka risiko depresiasi lebih lanjut bukan lagi sekadar ancaman di atas kertas, melainkan kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh struktur ekonomi nasional secara luas. Upaya menjaga rupiah di bawah level Rp 17.000 kini bukan hanya soal angka, melainkan soal menjaga kredibilitas institusi ekonomi Indonesia di mata dunia internasional.
Pilihan Editor: Mengapa Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah
