Keputusan pemerintah untuk mengalihkan beban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah memicu gelombang kritik dan pertanyaan dari berbagai kalangan, terutama para ekonom. Keputusan ini, yang diumumkan secara resmi oleh Istana Negara, tampaknya bertentangan dengan janji awal bahwa mega proyek senilai ratusan triliun rupiah ini tidak akan membebani keuangan negara. Pertanyaan krusial yang mengemuka adalah mengenai peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengelola aset dan keuntungan BUMN, namun kini terkesan lepas tangan dari tanggung jawab finansial krusial ini. Dengan beban bunga utang yang sudah jatuh tempo dan PT Kereta Cepat Indonesia-China (PT KCIC) yang masih merugi, APBN kini dihadapkan pada kewajiban pembayaran yang signifikan, menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fiskal negara dan potensi praktik moral hazard dalam pengelolaan proyek-proyek strategis di masa depan. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas liabilitas ini, dan bagaimana dampaknya terhadap postur APBN yang sudah tertekan?
Para ekonom terkemuka, termasuk Anthony Budiawan dan Mohammad Faisal, menyuarakan keprihatinan mendalam atas keputusan pemerintah yang akan mengalokasikan dana APBN untuk melunasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Meskipun mereka mengakui bahwa cara ini mungkin terpaksa ditempuh mengingat situasi keuangan PT KCIC yang merugi dan kewajiban pembayaran bunga utang yang telah jatuh tempo, langkah ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang efektivitas dan peran badan investasi negara, yaitu Danantara. Beban bunga utang yang ditanggung oleh pihak Indonesia dalam konsorsium PT KCIC diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun per tahun. Angka ini belum termasuk pokok utang yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah dan dijadwalkan mulai dibayarkan pada tahun 2027. Para ekonom menekankan bahwa pembayaran utang ini akan menambah tekanan pada APBN yang saat ini sudah mengalami defisit, di mana pengeluaran negara melebihi pendapatannya. Situasi ini semakin memperkuat pertanyaan mengenai fungsi Danantara sebagai badan yang seharusnya mengelola keuntungan dari perusahaan-perusahaan BUMN dan menggunakannya untuk membiayai kewajiban-kewajiban strategis seperti ini. Andri Perdana, seorang ekonom, secara tegas menyatakan kekecewaannya, mengibaratkan situasi ini sebagai “memakan busuknya saja dari Danantara, tidak mendapatkan buahnya,” yang mengindikasikan bahwa negara hanya menanggung risiko tanpa mendapatkan manfaat yang sepadan dari investasi yang dikelolanya.
Peran Danantara dalam Pusaran Utang Kereta Cepat
Munculnya sorotan tajam terhadap peran Danantara setelah pengumuman bahwa utang Kereta Cepat Whoosh akan dibayar menggunakan APBN bukanlah tanpa alasan. Sebagai badan yang didirikan untuk mengelola investasi dan keuntungan dari BUMN, Danantara diharapkan menjadi pihak yang mampu menyerap dan mengelola liabilitas besar seperti utang proyek strategis. Namun, kenyataannya, ketika kewajiban pembayaran utang ini menjadi mendesak, fokus justru beralih ke APBN. Andri Perdana, Direktur Riset Bright Institute, mengkritik keras posisi Danantara dalam kasus ini. Ia berargumen bahwa Danantara seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran utang tersebut, mengingat perusahaan ini telah menerima dividen dari BUMN yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah pada tahun 2024. Dividen ini, yang sebelumnya disetor langsung ke APBN sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), kini dikelola oleh Danantara untuk berbagai keperluan seperti penambahan modal, ekspansi proyek, dan restrukturisasi BUMN bermasalah. Andri mempertanyakan ke mana dana puluhan triliun rupiah tersebut mengalir jika tidak mampu menopang pembayaran bunga utang kereta cepat yang menjadi tanggung jawab anak perusahaannya. Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan Danantara, karena badan ini tidak diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti kapasitas finansialnya dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban. Upaya BBC News Indonesia untuk mendapatkan klarifikasi dari CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, melalui medianya, belum membuahkan hasil karena alasan penjadwalan yang belum memungkinkan.
Meskipun Istana Negara telah memberikan kepastian bahwa utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dibayar menggunakan APBN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa dirinya belum menerima undangan resmi dari Istana untuk membahas secara rinci mekanisme pembayaran tersebut. Ingatan terakhirnya mengenai pembahasan restrukturisasi keuangan KCIC masih mengacu pada skema pembagian beban 50:50, yang berarti tidak seluruh beban utang akan ditanggung oleh APBN. Pernyataan ini menimbulkan kontradiksi dengan kepastian yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menegaskan bahwa utang kereta cepat akan dibayar melalui APBN. Publik merespons pengumuman ini dengan rasa kecewa, mengingat janji awal pemerintah yang tidak akan menggunakan APBN untuk proyek yang sejak awal telah menuai kontroversi ini. Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, berpendapat bahwa menjadikan utang kereta cepat sebagai tanggungan negara akan menciptakan preseden yang buruk bagi proyek-proyek strategis di masa depan. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga demi perbaikan kebijakan di kemudian hari, terutama mengingat adanya rencana untuk melanjutkan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya. Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios, menilai bahwa proyek kereta cepat telah mendorong praktik moral hazard karena risiko finansial yang besar dialihkan kepada rakyat. Ia berpendapat bahwa masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan dengan biaya yang harus mereka tanggung, dan ini dianggap tidak adil karena beban tersebut akan diteruskan kepada generasi mendatang, bahkan hingga 100 tahun ke depan. Kekhawatiran ini diperkuat oleh potensi munculnya lebih banyak proyek yang dikerjakan secara asal-asalan oleh pemerintah, yang ketika gagal akan selalu beralasan bahwa proyek tersebut dibangun demi kepentingan masyarakat.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri dinilai problematik sejak tahap perencanaan, bahkan diperparah dengan dugaan korupsi dalam pelaksanaannya. Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan tersangka terkait dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan lahan. Pada November 2025, KPK menyatakan masih terus menelusuri dugaan praktik penjualan lahan milik negara oleh oknum untuk kepentingan mega proyek ini. Menanggapi berbagai kejanggalan yang muncul, Anthony Budiawan, Direktur Pelaksana Political Economy and Policy Studies (PEPS), mendesak agar seluruh aspek yang mencurigakan diusut tuntas dan pemerintah diminta untuk membuka laporan keuangan PT KCIC secara transparan. Awalnya, utang proyek kereta cepat tidak terhitung sebagai utang negara karena konsepnya adalah business to business (B2B) antara PT KCIC dan China Development Bank. PT KCIC sendiri merupakan perusahaan patungan antara Indonesia (melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia/PSBI) dan China (melalui PT Beijing Yawan). PT PSBI dibentuk khusus untuk proyek ini, dengan PT KAI sebagai pemegang saham terbesar, bersama PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Dengan demikian, secara teori, utang tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab PT KCIC. Namun, pada tahun lalu, ketika BPI Danantara menawarkan opsi penyelesaian utang menggunakan APBN, Menteri Keuangan menolaknya dengan alasan bahwa utang tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara sebagai holding investasi BUMN. Pemerintah sempat berpegang teguh pada pendirian untuk mencari skema pembayaran tanpa APBN. Namun, pada November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara akan bertanggung jawab atas utang tersebut, dan mengimbau PT KAI serta masyarakat untuk tidak khawatir. Ia menyebutkan pembayaran utang sebesar Rp1,2 triliun per tahun, namun pada saat itu tidak merinci sumber dana tersebut, bahkan sempat mengaitkannya dengan hasil rampasan korupsi. Pernyataan ini sempat diinterpretasikan oleh sebagian pihak sebagai upaya untuk menenangkan pihak China, namun beberapa bulan kemudian, kenyataan bahwa utang tersebut benar-benar ditanggung negara dan akan dibayarkan melalui APBN terungkap.
Pertanyaan mengenai seberapa besar utang Whoosh akan mempengaruhi APBN menjadi krusial, terutama mengingat pemerintah belum merinci mekanisme penggunaannya. Saat ini, proses negosiasi antara pemerintah Indonesia (diwakili oleh Rosan Roeslani) dan pihak China masih berlangsung untuk finalisasi penyelesaian utang. Namun, yang pasti, Indonesia telah mulai membayar bunga utang sekitar Rp1,2 triliun per tahun sejak kereta cepat beroperasi pada tahun 2023. Pokok utang yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah baru akan mulai dibayarkan pada tahun 2027. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa ia belum dipanggil oleh Istana untuk membahas penggunaan APBN dalam pembayaran utang kereta cepat, dan pembahasan terakhir yang diingatnya masih mengacu pada skema 50:50. Para ekonom memperkirakan bahwa mekanisme yang paling mungkin digunakan adalah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI sebagai pemegang saham terbesar PT KCIC. Namun, kondisi APBN saat ini dinilai sudah lemah. Pendapatan negara dari penerimaan pajak mengalami penurunan, sementara pengeluaran negara meningkat pesat, termasuk program-program besar seperti makan bergizi gratis. Defisit APBN pun dilaporkan mendekati batas aman 3% PDB, menyisakan ruang fiskal yang sangat sempit bagi pemerintah untuk belanja tambahan. Meskipun secara teknis pembayaran utang dalam bentuk PMN tidak secara langsung menambah defisit APBN karena dicatat sebagai pembiayaan atau investasi, keputusan ini tetap dinilai akan mempersempit ruang fiskal ke depan dan berpotensi mengurangi kas negara. Andri Perdana memperingatkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) menjadi pos anggaran yang paling mungkin dipotong oleh Menteri Keuangan untuk menutupi kebutuhan pendanaan program-program pemerintah pusat, termasuk pembayaran utang kereta cepat. Ketika kas negara berkurang, pemerintah cenderung menerbitkan lebih banyak surat utang untuk menjaga likuiditas, yang pada gilirannya akan meningkatkan beban bunga utang negara. Di tahun-tahun mendatang, pemerintah mungkin terpaksa melakukan efisiensi atau pemotongan anggaran program lain. Anthony Budiawan menambahkan bahwa belanja yang berpotensi dikurangi adalah belanja produktif, termasuk subsidi, yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Media Wahyudi Askar menyimpulkan bahwa dengan kondisi proyek yang belum menguntungkan secara finansial dan jauh dari target profitabilitas, pembayaran utang kereta cepat menggunakan APBN akan menjadi beban permanen bagi anggaran negara.
Keputusan pemerintah untuk menggunakan APBN dalam pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh telah memicu kekhawatiran mendalam di kalangan ekonom mengenai potensi praktik moral hazard dan dampaknya terhadap kesehatan fiskal negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengkonfirmasi bahwa utang tersebut akan dibayar melalui APBN, sebuah pernyataan yang bertentangan dengan janji awal pemerintah yang menyatakan proyek ini tidak akan membebani keuangan negara. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai peran Danantara, badan investasi yang seharusnya mengelola keuntungan BUMN dan mampu menyerap liabilitas strategis. Para ekonom seperti Anthony Budiawan dan Mohammad Faisal menekankan bahwa meskipun terpaksa, langkah ini akan menambah beban APBN yang sudah defisit. Beban bunga utang yang mencapai Rp1,2 triliun per tahun, ditambah dengan pokok utang yang besar, menjadi sorotan utama. Andri Perdana secara tegas mengkritik Danantara yang dianggap hanya “memakan busuknya saja” tanpa berkontribusi pada pembayaran utang anak perusahaannya. Ia mempertanyakan ke mana aliran dana dividen BUMN yang dikelola Danantara, terutama mengingat badan ini tidak diaudit oleh BPK, sehingga transparansi dan akuntabilitasnya diragukan. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan belum ada pembahasan rinci mengenai hal ini, dan ingatan terakhirnya adalah skema pembagian beban 50:50. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek kereta cepat yang problematik sejak awal, ditambah dugaan korupsi, akan terus membebani anggaran negara dan generasi mendatang. Pengalihan risiko ini dianggap tidak adil bagi masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat sepadan dengan biaya yang mereka tanggung, dan berpotensi mendorong pemerintah untuk terus mengambil proyek-proyek berisiko tinggi tanpa pertimbangan matang.
Pemerintah Indonesia menghadapi dilema krusial terkait pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh, yang kini dipastikan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan ini, yang diumumkan oleh Istana Negara, telah memicu perdebatan sengit di kalangan ekonom mengenai implikasi finansial dan moralnya. Meskipun PT Kereta Cepat Indonesia-China (PT KCIC) masih merugi dan beban bunga utang sebesar Rp1,2 triliun per tahun telah jatuh tempo, pengalihan kewajiban ini ke APBN menimbulkan pertanyaan mendasar tentang peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Danantara, sebagai entitas yang didesain untuk mengelola aset dan keuntungan BUMN, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyerap liabilitas semacam ini. Namun, para ekonom seperti Andri Perdana berpendapat bahwa Danantara terkesan lepas tangan, hanya “memakan busuknya saja” tanpa berkontribusi pada pembayaran utang anak perusahaannya. Ketiadaan audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap Danantara semakin memperparah kekhawatiran akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku belum menerima arahan rinci dari Istana, dan ingatan terakhirnya adalah skema pembagian beban utang 50:50, yang berpotensi berbeda dengan kepastian yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan terciptanya preseden buruk bagi proyek-proyek masa depan, mendorong praktik moral hazard, dan menambah beban finansial yang akan ditanggung oleh generasi mendatang. Dampak terhadap APBN yang sudah tertekan, serta potensi pemotongan anggaran pada pos-pos penting lainnya, menjadi isu yang patut dicermati secara mendalam.
Pemerintah Indonesia tengah menghadapi sorotan tajam dari para ekonom terkait keputusannya untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna melunasi kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Kepastian ini datang dari Istana Negara, yang mengindikasikan pergeseran tanggung jawab finansial yang signifikan. Para pakar ekonomi, termasuk Anthony Budiawan dan Mohammad Faisal, menyuarakan keprihatinan mendalam atas implikasi langkah ini terhadap postur fiskal negara yang sudah rapuh. Beban bunga utang tahunan yang mencapai Rp1,2 triliun, ditambah dengan pokok utang yang membengkak hingga ratusan triliun rupiah, menjadi sumber kekhawatiran utama. Situasi ini semakin memperumit pertanyaan mengenai peran strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebagai entitas yang seharusnya mengelola keuntungan BUMN dan menyerap liabilitas penting, Danantara kini dipertanyakan kontribusinya dalam menyelesaikan masalah utang ini. Ekonom Andri Perdana secara gamblang mengkritik Danantara yang dianggap tidak berkontribusi dalam pembayaran utang anak perusahaannya, meski telah menerima dividen BUMN dalam jumlah besar. Kurangnya transparansi dalam audit Danantara oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) menambah lapisan kekhawatiran publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri menyatakan belum menerima detail pembahasan mengenai skema pembayaran utang ini, dan ingatannya merujuk pada pembagian beban 50:50, yang mungkin berbeda dengan pernyataan resmi Istana. Keputusan ini dipandang sebagai preseden buruk yang dapat mendorong praktik moral hazard dan membebani generasi mendatang dengan liabilitas yang tidak proporsional dengan manfaat yang diterima. Dampak jangka panjang terhadap APBN, termasuk potensi pemotongan anggaran pada sektor-sektor krusial seperti transfer ke daerah dan subsidi, menjadi agenda penting yang perlu segera diatasi oleh pemerintah.
