Indonesia tengah bersiap memasuki era baru dalam lanskap energinya dengan merancang peta jalan pengembangan tenaga nuklir yang ambisius. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memimpin langsung inisiatif strategis ini, yang akan digodok bersama Dewan Energi Nasional (DEN). Langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam upaya diversifikasi sumber energi nasional, seiring dengan dorongan pemerintah untuk mencapai swasembada energi dan memperkuat ketahanan energi negara. Pengembangan tenaga nuklir, yang sebelumnya hanya sebatas wacana, kini mulai memasuki tahap konkret, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengeksplorasi potensi energi bersih dan berkelanjutan untuk masa depan bangsa.
Peta Jalan Nuklir: Jembatan Menuju Swasembada Energi
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penyusunan peta jalan pemanfaatan tenaga nuklir merupakan bagian integral dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah dirancang oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Keputusan ini bukan hanya sekadar respons terhadap tren global energi bersih, tetapi juga merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk sektor energi Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 28 Januari 2026, Bahlil menjelaskan bahwa DEN tidak hanya berfokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan, tetapi juga secara eksplisit mendorong pemanfaatan tenaga nuklir sebagai salah satu pilar utama diversifikasi energi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi ragu untuk mengeksplorasi opsi energi yang memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah telah memasuki fase penjajakan kerja sama internasional untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Beliau mengonfirmasi bahwa roadmap atau peta jalan pengembangan tenaga nuklir nasional telah rampung disusun. Tahap selanjutnya adalah implementasi, yang meliputi identifikasi negara mitra dan organisasi internasional yang akan diajak bekerja sama. Proses ini dikabarkan hampir selesai, dan langkah krusial yang sedang dalam proses adalah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi landasan hukum operasionalnya. Kesiapan ini mengindikasikan bahwa Indonesia siap untuk melangkah lebih jauh dalam memanfaatkan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik, sebuah langkah yang memerlukan kajian mendalam dan persiapan matang dari berbagai aspek, termasuk keselamatan, keamanan, dan regulasi.
Empat Pilar Energi Nasional di Bawah Kepemimpinan Prabowo
Diversifikasi energi, termasuk pengintegrasian tenaga nuklir, merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi komprehensif pemerintah untuk mencapai swasembada energi. Hal ini selaras dengan empat pilar utama sektor energi yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pilar pertama adalah kedaulatan energi, yang menekankan pentingnya kemandirian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi nasional tanpa intervensi dari pihak manapun. Ini berarti Indonesia harus mampu mengendalikan nasib energinya sendiri, dari eksplorasi hingga distribusi, demi kepentingan nasional.
Pilar kedua adalah ketahanan energi. Bahlil menyoroti bahwa ketahanan energi Indonesia saat ini masih tergolong rendah, hanya mampu menyediakan stok energi selama 21 hari. Target pemerintah adalah meningkatkan ketahanan energi ini hingga mampu bertahan selama tiga bulan. Salah satu strategi utama untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pembangunan infrastruktur penyimpanan energi atau storage yang memadai. Dengan stok yang lebih besar, Indonesia akan lebih siap menghadapi gejolak pasokan global maupun gangguan domestik yang dapat mengancam ketersediaan energi.
Selanjutnya, pilar ketiga adalah kemandirian energi. Pernyataan Bahlil mengenai impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih mencapai lebih dari 30 juta kiloliter per tahun, baik solar maupun bensin, menggarisbawahi urgensi untuk mencapai kemandirian. Pengurangan ketergantungan pada impor BBM tidak hanya akan menghemat devisa negara tetapi juga mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan isu geopolitik yang memengaruhinya. Pengembangan energi nuklir, bersama dengan energi terbarukan, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi impor energi.
Pilar keempat yang menjadi tujuan akhir adalah swasembada energi. Ini merupakan puncak dari upaya diversifikasi, penguatan ketahanan, dan pencapaian kemandirian. Swasembada energi berarti Indonesia mampu memenuhi seluruh kebutuhan energinya dari sumber daya domestik secara berkelanjutan. Bahlil menegaskan bahwa pencapaian ini akan dilakukan secara bertahap, namun dengan tujuan akhir yang jelas. Pengintegrasian tenaga nuklir, yang memiliki potensi besar untuk menyediakan energi baseload yang stabil dan minim emisi, akan memainkan peran krusial dalam mewujudkan visi swasembada energi ini.
Pelantikan Anggota Dewan Energi Nasional dan Peran Ketua Harian
Kebijakan energi nasional yang strategis ini akan dijalankan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Energi Nasional (DEN). Pada hari Rabu, 28 Januari 2026, Presiden Prabowo secara resmi melantik anggota-anggota DEN yang akan mengawal implementasi kebijakan energi nasional. Keanggotaan DEN mencakup perwakilan dari unsur pemerintah, termasuk berbagai menteri yang relevan, serta perwakilan dari pemangku kepentingan di luar pemerintah, seperti akademisi dan pelaku industri. Pelantikan ini didasarkan pada dua Keputusan Presiden: Keputusan Presiden Nomor 134P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan dan Keputusan Presiden Nomor 6P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemerintah. Formasi keanggotaan yang beragam ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang holistik dan mempertimbangkan berbagai perspektif.
Dalam acara pelantikan tersebut, Presiden Prabowo secara resmi menunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Posisi ini memberikan Bahlil tanggung jawab besar dalam memimpin operasional harian DEN dan memastikan sinkronisasi antara rencana strategis dan implementasi di lapangan. Selain Bahlil, tujuh menteri lainnya juga dilantik sebagai anggota DEN, yang mencerminkan komitmen lintas kementerian dalam mengelola sektor energi. Dari unsur pemangku kepentingan, delapan anggota DEN dilantik setelah berhasil melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada November 2025. Keberadaan anggota dari unsur pemangku kepentingan ini memastikan bahwa kebijakan energi nasional juga mempertimbangkan masukan dan kebutuhan dari sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam memajukan sektor energi Indonesia.
