Program penghematan energi nasional yang dijadwalkan mulai bergulir pada April 2026 mendatang memicu diskursus hangat di Senayan. Salah satu poin yang paling banyak disorot adalah wacana penerapan Work From Home (WFH) sebagai instrumen utama untuk menekan konsumsi energi di sektor perkantoran. Namun, kebijakan ini mendapatkan kritik tajam dari parlemen.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, secara tegas menyatakan bahwa WFH bukan solusi tunggal hemat energi. Pemerintah diingatkan agar tidak terjebak pada pendekatan yang terlalu sempit dan mengabaikan aspek-aspek strategis lainnya dalam tata kelola energi nasional. Lantas, mengapa kebijakan ini dianggap belum cukup komprehensif? Mari kita bedah lebih dalam.
Pendekatan Sempit dalam Tata Kelola Energi
Menurut Ratna Juwita Sari, mengandalkan WFH sebagai ujung tombak penghematan energi adalah langkah yang prematur. Jika pemerintah hanya berfokus pada pengurangan mobilitas karyawan, ada risiko besar bahwa aspek strategis lain akan terabaikan. Tata kelola energi nasional membutuhkan solusi yang lebih sistemik, bukan sekadar memindahkan lokasi kerja.
Mengapa WFH Saja Tidak Cukup?
Ada beberapa alasan mengapa WFH tidak bisa berdiri sendiri sebagai instrumen penghematan energi:
- Efek Rebound (Jevons Paradox): Penghematan energi di kantor sering kali justru beralih menjadi peningkatan konsumsi energi di rumah, seperti penggunaan AC yang lebih intensif atau perangkat elektronik pribadi.
- Kesenjangan Infrastruktur: Tidak semua sektor memiliki kesiapan infrastruktur digital yang merata, sehingga produktivitas bisa terganggu jika dipaksakan secara masif.
- Mengabaikan Efisiensi Industri: Sektor industri dan manufaktur merupakan konsumen energi terbesar. Fokus pada WFH di sektor administratif hanya menyentuh permukaan dari masalah konsumsi energi nasional yang jauh lebih luas.
Narasi “Potong 10%” dan Tantangan Implementasi
Pemerintah telah menyuarakan narasi hemat energi dengan target “Potong 10%”. Namun, tanpa peta jalan yang jelas, target ini berisiko hanya menjadi slogan. Ratna menekankan bahwa efisiensi energi harus dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, bukan hanya melalui perubahan perilaku individu di lingkup kerja.
Strategi Alternatif yang Lebih Efektif
Jika WFH bukan solusi utama, apa yang harus dilakukan pemerintah? Komisi XII DPR RI menyarankan beberapa langkah strategis:
- Audit Energi Bangunan: Melakukan audit energi secara berkala pada gedung-gedung pemerintah dan komersial untuk memastikan sistem pendingin dan pencahayaan berjalan optimal.
Modernisasi Teknologi: Mengganti peralatan elektronik lama dengan teknologi yang lebih hemat daya (energy-efficient appliances*).
- Pemanfaatan Energi Terbarukan: Mendorong pemasangan panel surya atap (PLTS Atap) di gedung-gedung perkantoran sebagai langkah konkrit transisi energi.
Arsitektur Hijau sebagai Masa Depan
Salah satu solusi yang sering terlewatkan adalah konsep Green Building atau arsitektur hijau. Bangunan dengan desain ramah lingkungan dapat secara drastis mengurangi ketergantungan pada energi listrik tanpa harus memulangkan karyawan ke rumah.
Pentingnya Transformasi Infrastruktur
Investasi pada bangunan hemat energi adalah solusi jangka panjang yang jauh lebih berkelanjutan dibandingkan kebijakan WFH yang bersifat situasional. Bangunan yang dirancang dengan sistem ventilasi alami dan pencahayaan optimal mampu menurunkan beban listrik hingga 30-40%.
Oleh karena itu, DPR mendesak pemerintah agar fokus pada:
- Insentif bagi gedung ramah lingkungan.
- Penerapan standar efisiensi energi yang ketat bagi gedung baru.
- Edukasi berkelanjutan mengenai perilaku hemat energi di tempat kerja.
Kesimpulan: Menuju Kebijakan Energi yang Holistik
Kritik dari anggota Komisi XII DPR RI merupakan pengingat penting bahwa transisi energi tidak boleh dilakukan secara parsial. WFH mungkin memberikan dampak kecil pada pengurangan mobilitas dan konsumsi listrik kantor, namun kebijakan ini tidak boleh menutupi urgensi perbaikan infrastruktur energi nasional yang lebih mendasar.
Pemerintah perlu menyusun strategi yang lebih komprehensif, melibatkan sektor industri, memperbaiki efisiensi bangunan, serta mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan. Jika hanya mengandalkan WFH, target efisiensi energi nasional pada 2026 dikhawatirkan tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan. Efisiensi energi bukan sekadar tentang di mana kita bekerja, tetapi bagaimana kita mengelola sumber daya dengan lebih bijak dan inovatif.
